DPR Soroti Praktik Peserta ‘Titipan’ saat PPDB


Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian.(foto: dok DPR)
MERAHPUTIH.COM - DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) tengah mengawasi proses Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) agar tak disalahgunakan. Salah satu yang menjadi sorotan ialah peserta ‘titipan’ dalam PPDB. Fenomena itu dinilai sering terjadi setiap tahun.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya integritas dalam proses PPDB. "Praktik titipan ini sangat mencederai prinsip keadilan. Transparansi harus dijunjung tinggi dalam sistem pendidikan kita,” kata Hetifah di Jakarta, Rabu (26/6).
Dia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait dengan fenomena ini. “Termasuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat," ujar Hetifah.
Komisi X akan mengawal proses ini hingga tuntas dan memastikan bahwa praktik-praktik curang seperti ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. “Kami mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam proses PPDB,” ungkap Hetifah.
Baca juga:
Situs PPDB hingga Imigrasi Down Imbas Gangguan Pusat Data Nasional Kominfo
Selain itu, politikus Golkar ini menilai perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem PPDB. Menurutnya, mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan terbuka harus segera diterapkan untuk mencegah celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk kecurangan.
"Kita harus belajar dari kejadian ini dan berkomitmen untuk memperbaiki sistem. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan tanpa ada diskriminasi atau kecurangan," imbuh Hetifah.
Sebagai langkah konkret, Hetifah mengusulkan untuk membentuk tim independen yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya PPDB. “Tim ini diharapkan dapat memberikan laporan langsung dan rekomendasi untuk perbaikan sistem di masa depan,” beber dia.
Selain itu, Hetifah juga mendorong adanya sosialisasi yang lebih masif mengenai prosedur dan ketentuan PPDB kepada masyarakat. "Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memastikan proses PPDB berjalan sesuai aturan,” tuturnya.(knu)
Baca juga:
Potensi Korupsi saat Proses PPDB, DPR Minta KPK Turun ke Sekolah
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar

Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil

Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan

Kenali 4 Jalur dan Kuota Penerimaan Siswa Baru di 2025
Ombudsman: Picu Ketimpangan Kualitas Pendidikan jika Sistem Zonasi PPDB Dihapus

DPR Anggap Kisruh PPDB Ibarat Jatuh di Lubang yang Sama

Lebih dari 212 CPDB Diterima di Berbagai Jenjang Pendidikan pada PPDB 2024

Daya Tampung Belum Memadai hingga Stigma Sekolah ‘Favorit’ Jadi Persoalan PPDB
