DPR Soroti Netralitas ASN dan Pj Kepala Daerah dalam Pilkada 2024
Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyoroti netralitas aparatur sipil negara (ASN) maupun Penjabat (Pj) kepada daerah menjelang Pilkada 2024.
Sorotan tersebut disampaikan Rifqy dalam rapat kerja bersama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).
Politikus NasDem ini mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan terkait ASN dan Pj kepala daerah yang diduga tidak netral dan memihak salah satu kandidat kepala daerah.
“Kami juga ingin mengetahui bagaimana posisi para Penjabat Kepala Daerah, yang notabene merupakan ASN. Para penjabat Bupati dan Wali Kota berada pada Eselon 2, sementara penjabat gubernur berada pada Eselon 1,” ujarnya.
Rifqy menambahkan pihaknya tidak ingin isu ini berkembang menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, ia berharap laporan tersebut dapat diklarifikasi.
Baca juga:
Rapat Kerja dengan DPR, Kapolri Pamer Sudah Tindak 4 Anggota yang Langgar Netralitas Pilkada
Menurutnya, penting untuk membuka isu ini ke ruang publik agar keseriusan para penjabat dalam menyiapkan berbagai hal terkait pilkada dapat diketahui dengan baik, demi terciptanya pilkada yang bermartabat dan hasil yang legitimate.
Lebih lanjut Rifqy meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, jika ada ASN atau Pj kepala daerah yang terbukti tidak netral. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Anggaran Kementerian PPPA 2026 Terjun Bebas, Nyawa Perempuan dan Anak Jadi Taruhan?
Anggaran Kementerian PPPA Melorot, DPR RI Soroti Maraknya Kasus Child Grooming
DPR RI Minta Polri Setop Kriminalisasi Hogi Minaya yang Bela Istri
DPR RI Endus Dugaan Kriminalisasi di Kasus Hogi Minaya, Korban Bela Diri Tak Bisa Dipidana
KPK Didesak Segera Susun Strategi Pemberantasan Korupsi yang Lebih Sistematis
Guru Pamulang Dipolisikan karena Nasihati Murid, DPR Desak Restorative Justice
Harga Minyak Dunia Turun, DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah Ambil Kebijakan
Jadi Deputi Gubernur BI, Thomas Djiwandono Diharap Perkuat Sinergi Moneter dan Fiskal di Bank Indonesia
28 Perusahaan Tambang Nakal Kena Denda Triliunan, DPR Minta Uangnya Langsung Balik ke Rakyat Terdampak
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak