DPR Sebut Kasus Djoko Tjandra Jadi Momentum Benahi Imigrasi

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai, sistem keimigrasian mesti diperbaiki. Hal ini terkait keluar masuknya buronan kelas kakap Djoko Tjandra di Indonesia.

Perbaikan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) yang sudah direncanakan sejak beberapa waktu lalu dinilai penting.

Baca Juga:

MAKI Bocorkan Trik Djoko 'Joker' Tjandra Lolos Imigrasi, Ubah Nama Balik Jadi WNI

“Urusan sistem ini penting. Kalau memang perlu support, atau ada kekurangan anggaran, silakan diajukan,” kata Sahroni dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/7).

Sahroni menyatakan, sistem keimigrasian semestinya dapat memberikan informasi terkait data warga negara asing (WNA). Artinya, sistem itu tidak berkutat hanya masuk dan keluarnya WNA.

Menurut Sahroni, WNA yang melakukan overstay atas izin tinggal perlu dipantau.

“Kita enggak mau cuma ngeributin soal keluar masuk, tapi yang juga kita perlukan adalah penguatan sistem untuk mengawasi WNA yang sudah ada. Misalnya kalau mereka overstay,” ujar politisi Partai Nasdem tersebut.

Sahroni juga menyoroti data di Imigrasi atas sejumlah yang sudah ditetapkan sebagai DPO (daftar pencarian orang) dan dicekal oleh sistem keimigrasian.

“Data yang saya punya terdapat 39 nama buronan yang ternyata statusnya belum DPO, jadi belum dicekal dalam sistem imigrasi,” ucapnya.

Baca Juga:

Soal Paspor Djoko Tjandra, Dirjen Imigrasi: Petugas Kami Baru Lulus Sekolah

Sahroni menambahkan, temuannya itu menunjukkan belum adanya sistem informasi terpadu antara sistem imigrasi dan supporting unit.

“Kalau benar begini, maka hal ini menunjukkan bahwa belum ada mekanisme terpadu dalam penanganan buronan,” imbuhnya.

Menurutnya, perbaikan sistem ini sangat penting karena akan memberikan informasi terkait data WNI. (Knu)

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, Imigrasi Tolak 242 WNA Masuk ke Indonesia