Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pandemi COVID-19, Imigrasi Tolak 242 WNA Masuk ke Indonesia

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 21 April 2020
Pandemi COVID-19, Imigrasi Tolak 242 WNA Masuk ke Indonesia

Ilustrasi - Keimigrasian. (ANTARANews/Ferliansyah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktorat Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melarang tiga warga negara asing atau WNA yang ingin masuk ke Indonesia lewat Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Dengan demikian, Imigrasi telah menolak 242 warga asing masuk ke tanah air guna menangkal penyebaran virus corona atau COVID-19.

Baca Juga:

Tarawih Pasti tidak Ada, Istiqlal Masih Tunggu Arahan untuk Salat Idul Fitri

"Sampai saat ini jumlah yang ditolak 242 orang," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Arvin Gumilang, saat dihubungi wartawan, Selasa (21/4).

Alvin menjelaskan, dua warga asing itu berasal dari Ukraina. Sementara satu orang lainnya berasal dari Irak. Mereka ditolak masuk di Tempat Pemeriksaam Imigrasi (TPI) Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang.

Ilustrasi - Proses serah terima dari tim KBRI Warsawa ke Tim KBRI Berlin, yang berlangsung di daerah perbatasan, Kustrin wilayah Jerman. (KBRI)
Ilustrasi - Proses serah terima dari tim KBRI Warsawa ke Tim KBRI Berlin, yang berlangsung di daerah perbatasan, Kustrin wilayah Jerman. (KBRI)

Sebelumnya, Imigrasi telah menolak 239 warga negara asing yang masuk di berbagai TPI seperti bandara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas. Penolakan dimaksudkan untuk mencegah penularan coronavirus disease 2019 atau COVID-19.

Baca Juga:

Larangan Berlaku Mulai 24 April, Menteri Agama Beberkan Mudarat Mudik

"Penolakan terbanyak dilakukan di TPI Bandara Soekarno Hatta sebanyak 128 orang, TPI Ngurah Rai 89 orang, dan TPI Kualanamu 11 orang," kata Kepala Bagian Humas dan Umum Arvin Gumilang, dalam keteranganya, Minggu (19/4).

Larangan masuk bagi WNA ke Indonesia itu telah termaktub dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini dilakukan guna mencegah penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19. (Pon)

Baca Juga:

Belasan ABK Positif COVID-19 Tiba di Jakarta, Sisanya Isolasi Mandiri di Kapal

#Virus Corona #Imigrasi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Perkara Eks Jampidsus Sudah Dilimpahkan Polri, Imigrasi Tunggu Jaksa Ajukan Cekal Baru
Imigrasi menegaskan pencekalan eks Jampidsus Febrie Adriansyah hanya berlaku 20 hari. Perkara telah dilimpahkan ke Kejagung, sehingga perpanjangan cekal menunggu pengajuan resmi dari kejaksaan.
Wisnu Cipto - Selasa, 14 Juli 2026
Perkara Eks Jampidsus Sudah Dilimpahkan Polri, Imigrasi Tunggu Jaksa Ajukan Cekal Baru
Indonesia
Kejagung Bantah Isu Tersangka Eks Jampidsus Febrie Umrah, Jamin Posisi Masih di Indonesia
Kejagung membantah isu eks Jampidsus Febrie Adriansyah umrah setelah ditetapkan tersangka.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Juli 2026
Kejagung Bantah Isu Tersangka Eks Jampidsus Febrie Umrah, Jamin Posisi Masih di Indonesia
Indonesia
Imigrasi Cegah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto ke Luar Negeri
Pencegahan dilakukan berdasarkan permohonan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya melalui surat tertanggal 11 Juli 2026.
Frengky Aruan - Senin, 13 Juli 2026
Imigrasi Cegah Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto ke Luar Negeri
Indonesia
Sudah Jadi Tersangka, Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Dilarang Pergi ke Luar Negeri
Selain Febrie Adriansyah, Ditjenim juga melakukan pencekalan terhadap DR atau Don Ritto, tersangka korupsi lainnya dalam kasus yang sama dengan FA.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Sudah Jadi Tersangka, Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Dilarang Pergi ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Dalami Dugaan 'Uang Pelicin' di Loket Imigrasi Bali, Nilainya Capai Jutaan Rupiah
KPK menduga praktik pungli dilakukan secara langsung di loket pelayanan imigrasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
KPK Dalami Dugaan 'Uang Pelicin' di Loket Imigrasi Bali, Nilainya Capai Jutaan Rupiah
Indonesia
KPK Bongkar Dugaan Setoran Ilegal di Imigrasi Bali, Biro Jasa Wajib Bayar agar KITAS Diproses
KPK membongkar adanya dugaan pungli di Imigrasi Bali. Biro Jasa kabarnya wajib menyetorkan uang agar KITAS dipermudah.
Soffi Amira - Jumat, 26 Juni 2026
KPK Bongkar Dugaan Setoran Ilegal di Imigrasi Bali, Biro Jasa Wajib Bayar agar KITAS Diproses
Indonesia
Ingin Wisatawan Berkualitas, Imigrasi Minta Evaluasi Negara Penerima Bebas Visa Kunjungan
Pemberian bebas visa kunjungan tersebut mencakup 8+1 negara antara wilayah Asia Timur dan Selatan seperti Korea Selatan, Jepang, dan India. Kemudian negara di Australia, Selandia Baru
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juni 2026
Ingin Wisatawan Berkualitas, Imigrasi Minta Evaluasi Negara Penerima Bebas Visa Kunjungan
Indonesia
KPK Beberkan Modus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Tarif Percepatan Capai Rp 1,5 Juta
KPK membongkar modus pemerasan izin tinggal WNA yang dilakukan Imipas. Tarif percepatan izin tinggal dipatok Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per orang.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
KPK Beberkan Modus Pemerasan Izin Tinggal WNA, Tarif Percepatan Capai Rp 1,5 Juta
Indonesia
Jadi Tersangka, Wamen Imipas Silmy Karim Punya Harta Rp 234,5 Miliar
Silmy terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 14 Maret 2026 untuk pelaporan periodik 2025.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Jadi Tersangka, Wamen Imipas Silmy Karim Punya Harta Rp 234,5 Miliar
Indonesia
KPK Sebut Silmy Karim dan 7 Pejabat Imigrasi Peras WNA hingga Ratusan Miliar
KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
KPK Sebut Silmy Karim dan 7 Pejabat Imigrasi Peras WNA hingga Ratusan Miliar
Bagikan