Waspada Virus Corona

DPR Sarankan Orang Indonesia yang Terkena Virus Corona Harus Dikarantina

Eddy FloEddy Flo - Senin, 27 Januari 2020
 DPR Sarankan Orang Indonesia yang Terkena Virus Corona Harus Dikarantina

Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja keras untuk mencegah dan mengantisipasi masuknya virus corona ke Indonesia.

Pasalnya, saat ini virus yang berasal dari Wuhan, China itu sudah terkonfirmasi masuk ke sejumlah negara, termasuk negara Asean seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Baca Juga:

Cegah Kecemasan Massal Soal Virus Corona, IDI Imbau Para Dokter Pelajari Informasi WHO

"Kami berharap Kementerian Kesehatan bekerja keras untuk mencegah dan mengantisipasi masuknya virus corona ke Indonesia," kata Anas melalui keterangan tertulis, Senin (27/1).

Ilustrasi perawatan khusus terhadap pasien yang terkena virus corona
Ilustrasi perawatan khusus terhadap pasien yang terkena virus corona (Foto: antaranews)

Kemenkes, lanjut Anas, harus bisa memastikan bahwa kerja sama dengan otoritas tranportasi berjalalan dengan efektif, sehingga semua orang yang masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, terminal, dan pelabuhan bisa dipastikan terbebas dari virus corona.

"Jika terdeteksi ada orang yang terjangkit virus corona masuk ke Indonesia, Kemenkes harus mengkarantina terhadap orang tersebut, jangan sampai virus menyebar ke orang lain. Sebab akan menyebabkan penularan kepada orang lain dan menyebar luas," ujarnya.

Selain itu, Anas juga mengimbau kepada warga yang terdeteksi terjangkit virus corona harus koperatif dengan pihak-pihak yang berwenang agar bisa mencegah orang lain dari penyakit ini. "Ikuti semua intruksi dan arahan petugas, termasuk jika mereka harus dikarantina," jelasnya.

Politisi PPP itu meyakini bahwa Kemenkes sudah berpengalaman menangani penyebaran virus flu sepeti ini karena pernah menangani wabah SARS beberapa tahun yang lalu, sehingga diharapkan penanganannya jauh lebih baik.

"Di masa mendatang, potensi munculnya virus-virus baru, khususnya virus flu masih bisa terjadi. Oleh karena itu Kemenkes harus bisa meningkatkan kualitas layanan serta mengembangkan penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk mengantisipasi kemunculan virus baru," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan Indonesia saat ini dalam situasi siaga I soal virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Terawan mengatakan pihaknya terus memantau potensi-potensi penyebaran virus corona.

Baca Juga:

Paus Fransiskus Puji Tiongkok Dalam Penanganan Virus Corona

"Aku akan cek semua termasuk pintu-pintu masuk negara, kita sudah siaga satu, enggak ada tidurnya, jadi tenang, saya bekerja membantu masyarakat untuk tidak usah khawatir," kata Terawan dikutip dari situs resmi Kemenkes, Kamis (23/1).

Terawan juga memastikan Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan dengan mengecek pengunjung di bandara maupun pelabuhan pintu masuk melalui alat pengukur suhu. Hal ini merupakan langkah antisipasi untuk tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari Cina maupun negara lain yang terjangkit virus corona.(Knu)

Baca Juga:

RSUD Dokter Soetomo Surabaya Rawat Seorang Warga Tiongkok di Ruang Isolasi Khusus

#Virus Corona #Komisi IX DPR #DPR #Kementerian Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Komisi IX DPR mendesak SPPG ditutup permanen usai terjadinya keracunan MBG di Cirebon.
Soffi Amira - Kamis, 22 Oktober 2026
Keracunan MBG di Cirebon, Komisi IX DPR Desak SPPG Ditutup Permanen
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Indonesia
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Sahroni menegaskan pengawasan internal Polri harus tetap berjalan agar pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin baik dan tidak hanya merespons persoalan yang menjadi perhatian publik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
DPR Pantau Rotasi Massal dan Cepat Polisi oleh Kapolri, Ingatkan Soal Pengawasan Internal
Bagikan