Waspada Virus Corona

DPR Sarankan Orang Indonesia yang Terkena Virus Corona Harus Dikarantina

Eddy FloEddy Flo - Senin, 27 Januari 2020
 DPR Sarankan Orang Indonesia yang Terkena Virus Corona Harus Dikarantina

Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bekerja keras untuk mencegah dan mengantisipasi masuknya virus corona ke Indonesia.

Pasalnya, saat ini virus yang berasal dari Wuhan, China itu sudah terkonfirmasi masuk ke sejumlah negara, termasuk negara Asean seperti Singapura, Malaysia dan Thailand.

Baca Juga:

Cegah Kecemasan Massal Soal Virus Corona, IDI Imbau Para Dokter Pelajari Informasi WHO

"Kami berharap Kementerian Kesehatan bekerja keras untuk mencegah dan mengantisipasi masuknya virus corona ke Indonesia," kata Anas melalui keterangan tertulis, Senin (27/1).

Ilustrasi perawatan khusus terhadap pasien yang terkena virus corona
Ilustrasi perawatan khusus terhadap pasien yang terkena virus corona (Foto: antaranews)

Kemenkes, lanjut Anas, harus bisa memastikan bahwa kerja sama dengan otoritas tranportasi berjalalan dengan efektif, sehingga semua orang yang masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, terminal, dan pelabuhan bisa dipastikan terbebas dari virus corona.

"Jika terdeteksi ada orang yang terjangkit virus corona masuk ke Indonesia, Kemenkes harus mengkarantina terhadap orang tersebut, jangan sampai virus menyebar ke orang lain. Sebab akan menyebabkan penularan kepada orang lain dan menyebar luas," ujarnya.

Selain itu, Anas juga mengimbau kepada warga yang terdeteksi terjangkit virus corona harus koperatif dengan pihak-pihak yang berwenang agar bisa mencegah orang lain dari penyakit ini. "Ikuti semua intruksi dan arahan petugas, termasuk jika mereka harus dikarantina," jelasnya.

Politisi PPP itu meyakini bahwa Kemenkes sudah berpengalaman menangani penyebaran virus flu sepeti ini karena pernah menangani wabah SARS beberapa tahun yang lalu, sehingga diharapkan penanganannya jauh lebih baik.

"Di masa mendatang, potensi munculnya virus-virus baru, khususnya virus flu masih bisa terjadi. Oleh karena itu Kemenkes harus bisa meningkatkan kualitas layanan serta mengembangkan penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk mengantisipasi kemunculan virus baru," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan Indonesia saat ini dalam situasi siaga I soal virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Terawan mengatakan pihaknya terus memantau potensi-potensi penyebaran virus corona.

Baca Juga:

Paus Fransiskus Puji Tiongkok Dalam Penanganan Virus Corona

"Aku akan cek semua termasuk pintu-pintu masuk negara, kita sudah siaga satu, enggak ada tidurnya, jadi tenang, saya bekerja membantu masyarakat untuk tidak usah khawatir," kata Terawan dikutip dari situs resmi Kemenkes, Kamis (23/1).

Terawan juga memastikan Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan dengan mengecek pengunjung di bandara maupun pelabuhan pintu masuk melalui alat pengukur suhu. Hal ini merupakan langkah antisipasi untuk tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari Cina maupun negara lain yang terjangkit virus corona.(Knu)

Baca Juga:

RSUD Dokter Soetomo Surabaya Rawat Seorang Warga Tiongkok di Ruang Isolasi Khusus

#Virus Corona #Komisi IX DPR #DPR #Kementerian Kesehatan
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Komisi IX DPR menanggapi rencana pemerintah yang akan segera menetapkan UMP 2026. DPR meminta ada keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Jelang Penetapan UMP 2026, DPR Tekankan Keseimbangan Kepentingan Pekerja dan Pengusaha
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Pengawasan Dinilai Longgar, DPR Kritik BGN soal Insiden Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini mengatakan, bahwa pengawasan SOP MBG masih rendah. Hal itu setelah mobil MBG menabrak belasan siswa.
Soffi Amira - Jumat, 12 Desember 2025
Pengawasan Dinilai Longgar, DPR Kritik BGN soal Insiden Mobil MBG Tabrak Belasan Siswa
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Bagikan