DPR Sahkan Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens Jadi WNI

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Februari 2025
DPR Sahkan Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens Jadi WNI

Starting XI Timnas Indonesia U-20 Vs Timor Leste di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. (MP/Didik Setiawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan kepada tiga pesepakbola keturunan Indonesia, Ole ter Haar Romeny, Dion Wilhelmus Eddy Markx, dan Tim Henri Victor Geypens.

Persetujuan itu diambil dalam paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2024-2025 di Gedung Nusantara II kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Adies Kadir. Ia meminta persetujuan kepada para peserta rapat yang hadir.

"Apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Tim Geypens, saudara Dion Markx, dan saudara Ole Romeny dapat disetujui?" tanya Adies.

"Setuju," jawab seluruh peserta rapat.

Baca juga:

Naturalisasi Tim Geypens dan Dion Markx Diproses, Indra Sjafri: Datang ke Indonesia Jalani Tes

Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi X dan Komisi XIII DPR, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo mengungkapkan asal usul dari ketiga pemain ini.

Untuk Ole ter Haar Romeny memiliki darah keturunan dari neneknya yang berasal dari Medan. Dia saat ini berkarier di Liga Inggris dengan memperkuat Oxford United.

Baca juga:

Komisi XIII Setujui Permohonan WNI Ole Romeny Hingga Dion Wilhelmus

Sementara Dion Wilhelmus Eddy Markx memiliki darah keturunan dari sang nenek asal Aceh, sedangkan sang ayah lahir dari Palembang. Dia saat ini memperkuat klub NEC Nijmegen U-21.

Sedangkan Tim Henri Victor Geypens memiliki keturunan dari ibunya yang berasal dari kakek yang lahir di Semarang. Dia saat ini memperkuat FC Emmen. (Pon)

#Naturalisasi #Pemain Keturunan #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Advokat Probono Curhat Sulitnya Berjuang Melawan APH Berwenang Besar, RUU KUHAP Diminta Fokus Pembinaan dan Reintegrasi
APH menggunakan kewenangan yang begitu besar, bahkan mereka kadang menyampaikan tidak usah pakai advokat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Advokat Probono Curhat Sulitnya Berjuang Melawan APH Berwenang Besar, RUU KUHAP Diminta Fokus Pembinaan dan Reintegrasi
Indonesia
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
MK menilai mekanisme di dalamnya mengandung unsur pemaksaan dan bertentangan dengan konstitusi.
Dwi Astarini - Selasa, 30 September 2025
MK Batalkan UU Tapera, Pimpinan Komisi V DPR Minta Kementerian PKP Kreatif Cari Pendanaan Program 3 Juta Rumah
Indonesia
Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat
Meta mengaku setuju sepenuhnya dengan rencana ekshumasi dan investigasi lanjutan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Edy menyoroti masalah pengawasan Program MBG
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Indonesia
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Semangat perbaikan ini sangat mendesak mengingat selama bertahun-tahun dunia olahraga Indonesia diwarnai masalah ego sektoral
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Indonesia
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
Penjara itu mestinya opsi terakhir. Kalau orang masuk penjara, justru membebani negara
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
Indonesia
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Indonesia
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG
Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5.626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi.
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG
Indonesia
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Indonesia
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Keselamatan dan kesehatan siswa tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Bagikan