DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 29 September 2025
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG

Komisi IX DPR minta MBG dibatasi 2 ribu porsi per hari. Foto: Dok, Tim Prabowo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar sesuai dengan tujuan awalnya.
?
“Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan, harus menjadi bahan perhatian dan evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/9).
?
Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5.626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi, dengan yang tertinggi di Jawa Barat sebanyak 2.051 kasus.
?
Netty mengingatkan kasus keracunan MBG tidak bisa dianggap kecil karena telah menyebabkan ribuan korban jatuh sakit bahkan mengalami kerusakan pada tubuhnya. "Makanan yang menyebabkan orang keracunan atau sakit patut diduga kuat ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam prosesnya. Apakah itu akibat hal yang disengaja atau tidak," ujarnya.

Baca juga:

Prabowo Tekankan Keselamatan Anak Prioritas Utama MBG


?
Ia menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi di sekolah. "Prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” jelasnya.
?
Selain itu, Netty juga mendorong adanya koordinasi lebih erat antara Kementerian Kesehatan, Badan POM, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah untuk melakukan investigasi cepat, sekaligus menyiapkan langkah perbaikan.
?
“Sinergi lintas sektor sangat penting agar penyebab kasus ini dapat segera diidentifikasi dan dicegah agar tidak terulang di daerah lain,” tegas politisi PKS tersebut.
?
Netty juga mengingatkan bahwa keterlibatan orangtua dan sekolah dalam mengawasi kualitas makanan menjadi bagian penting dari keberhasilan program MBG. “Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi dalam menjaga keberlangsungan program ini,” tambahnya.
?
Lebih lanjut Netty menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan MBG dengan perbaikan yang lebih sistematis.
?
“Mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan


?

#Makan Bergizi Gratis #Keracunan Massal MBG #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
Pengkajian ulang perlu memastikan investasi tersebut tetap memberikan ruang bagi peternak berskala kecil.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
Indonesia
Mengharukan! ini Momen Kapal SPPG Antar MBG untuk 951 Anak di Pulau Terpencil
Kapal SPPG menyeberangi lautan untuk mengantar MBG kepada 951 anak di pulau terpencil.
Soffi Amira - Jumat, 14 November 2025
Mengharukan! ini Momen Kapal SPPG Antar MBG untuk 951 Anak di Pulau Terpencil
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Indonesia
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Jika sebelumnya rujukan wajib mengikuti jenjang kelas rumah sakit, ke depan pasien akan langsung diarahkan ke rumah sakit
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Indonesia
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Ini cermin masalah klasik di dunia pendidikan kita
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Indonesia
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebenarnya memberikan legitimasi bagi penempatan perwira tinggi Polri di luar institusi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 November 2025
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
Indonesia
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
ASN seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal integritas, moral, dan etika publik.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Indonesia
BGN Janji Cairkan Gaji Tenaga Dapur Makan Bergizi Gratis Pekan Ini, Terlambat 6 Hari Bukan 2 Bulan
Keterlambatan pembayaran bagi punggawa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut terjadi karena ada penyesuaian administrasi dan pergeseran anggaran.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
BGN Janji Cairkan Gaji Tenaga Dapur Makan Bergizi Gratis Pekan Ini, Terlambat 6 Hari Bukan 2 Bulan
Indonesia
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Mestinya motivasi utama pemerintah daerah seharusnya bukan sekadar mengejar insentif, melainkan komitmen menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 November 2025
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Indonesia
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Kratom relatif kurang diketahui masyarakat luas, padahal mampu bertahan hingga kini dan memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar internasional.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Bagikan