DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 29 September 2025
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG

Komisi IX DPR minta MBG dibatasi 2 ribu porsi per hari. Foto: Dok, Tim Prabowo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar sesuai dengan tujuan awalnya.
?
“Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan, harus menjadi bahan perhatian dan evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/9).
?
Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5.626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi, dengan yang tertinggi di Jawa Barat sebanyak 2.051 kasus.
?
Netty mengingatkan kasus keracunan MBG tidak bisa dianggap kecil karena telah menyebabkan ribuan korban jatuh sakit bahkan mengalami kerusakan pada tubuhnya. "Makanan yang menyebabkan orang keracunan atau sakit patut diduga kuat ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam prosesnya. Apakah itu akibat hal yang disengaja atau tidak," ujarnya.

Baca juga:

Prabowo Tekankan Keselamatan Anak Prioritas Utama MBG


?
Ia menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi di sekolah. "Prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” jelasnya.
?
Selain itu, Netty juga mendorong adanya koordinasi lebih erat antara Kementerian Kesehatan, Badan POM, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah untuk melakukan investigasi cepat, sekaligus menyiapkan langkah perbaikan.
?
“Sinergi lintas sektor sangat penting agar penyebab kasus ini dapat segera diidentifikasi dan dicegah agar tidak terulang di daerah lain,” tegas politisi PKS tersebut.
?
Netty juga mengingatkan bahwa keterlibatan orangtua dan sekolah dalam mengawasi kualitas makanan menjadi bagian penting dari keberhasilan program MBG. “Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi dalam menjaga keberlangsungan program ini,” tambahnya.
?
Lebih lanjut Netty menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan MBG dengan perbaikan yang lebih sistematis.
?
“Mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan


?

#Makan Bergizi Gratis #Keracunan Massal MBG #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Kebijakan ini merupakan pengembalian pada ketentuan awal pelaksanaan program MBG.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
BGN Hapus Anggaran Kendaraan Distribusi MBG dari Biaya Operasional per Penerima
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Bagikan