DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 29 September 2025
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG

Komisi IX DPR minta MBG dibatasi 2 ribu porsi per hari. Foto: Dok, Tim Prabowo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar sesuai dengan tujuan awalnya.
?
“Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan, harus menjadi bahan perhatian dan evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/9).
?
Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5.626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi, dengan yang tertinggi di Jawa Barat sebanyak 2.051 kasus.
?
Netty mengingatkan kasus keracunan MBG tidak bisa dianggap kecil karena telah menyebabkan ribuan korban jatuh sakit bahkan mengalami kerusakan pada tubuhnya. "Makanan yang menyebabkan orang keracunan atau sakit patut diduga kuat ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan dugaan tindak pidana dalam prosesnya. Apakah itu akibat hal yang disengaja atau tidak," ujarnya.

Baca juga:

Prabowo Tekankan Keselamatan Anak Prioritas Utama MBG


?
Ia menekankan pentingnya penguatan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan MBG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi di sekolah. "Prosedur keamanan dan higienitas harus menjadi prioritas, agar setiap anak mendapat jaminan makanan yang sehat dan aman,” jelasnya.
?
Selain itu, Netty juga mendorong adanya koordinasi lebih erat antara Kementerian Kesehatan, Badan POM, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah untuk melakukan investigasi cepat, sekaligus menyiapkan langkah perbaikan.
?
“Sinergi lintas sektor sangat penting agar penyebab kasus ini dapat segera diidentifikasi dan dicegah agar tidak terulang di daerah lain,” tegas politisi PKS tersebut.
?
Netty juga mengingatkan bahwa keterlibatan orangtua dan sekolah dalam mengawasi kualitas makanan menjadi bagian penting dari keberhasilan program MBG. “Keterbukaan informasi kepada masyarakat akan menumbuhkan rasa percaya dan partisipasi dalam menjaga keberlangsungan program ini,” tambahnya.
?
Lebih lanjut Netty menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan MBG dengan perbaikan yang lebih sistematis.
?
“Mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum untuk memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, sehingga benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

5.914 Anak Keracunan MBG, DPRD DKI Jakarta Tuntut Peningkatan Pengawasan Kualitas Makanan


?

#Makan Bergizi Gratis #Keracunan Massal MBG #DPR RI
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan seragam yang menyamakan wilayah perkotaan dengan daerah terpencil dalam urusan pelayanan kesehatan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Komisi XIII DPR menyoroti usulan Komnas HAM yang meminta adanya revisi Perpres. Hal itu harus disikapi secara objektif dan tidak terburu-buru.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Respons Usulan Komnas HAM soal MBG, Revisi Perpres Diminta Jangan Terburu-buru
Indonesia
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Selain menit bermain, pembatasan jumlah pemain asing dan naturalisasi dalam satu klub menjadi poin krusial berikutnya
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Mitchell Baker dan Luke Vickery Sah Jadi WNI, PSSI Kena Sentil Jangan Pilih Kasih ke Anak Lokal
Indonesia
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Penutupan prodi yang didominasi jurusan keguruan dan kedokteran tersebut itu bukanlah keputusan sepihak kementerian.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
DPR Bongkar Penyebab Puluhan Prodi di Perguruan Tinggi Ditutup, Peminat Sepi hingga tak Jamin Kehidupan di Masa Depan
Indonesia
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Tidak hanya menyetujui pagu anggaran, Banggar DPR juga menyetujui usul tambahan anggaran dari setiap kementerian koordinator.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Banggar DPR Setujui Anggaran 7 Kemenko, Terbesar Perekonomian
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut masih banyak masalah di BGN. Pemerintah menghentikan sementara pembangunan SPPG baru dan fokus pada evaluasi MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Zulhas Ungkap Masalah di BGN, Pemerintah Setop Sementara Pembangunan SPPG Baru
Bagikan