Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru

Dwi AstariniDwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru

Program Makan Bergizi Gratis. (Foto: dok. Indonesia.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden keracunan makanan yang dialami sejumlah siswa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong adanya evaluasi sebagai langkah perbaikan di masa depan agar insiden keracunan terhadap siswa sekolah tidak lagi terjadi.

Meski demikian, ia tetap menegaskan pentingnya kelanjutan program ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar siswa, dengan catatan perlu dilakukan evaluasi menyeluruh demi perbaikan di masa depan.

“Program MBG merupakan langkah baik dan bermanfaat untuk anak-anak kita. Namun, keselamatan dan kesehatan siswa tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun. Insiden ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi agar tata kelola program semakin baik dan tidak menimbulkan risiko bagi peserta didik,” ujar Kurniasih dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/9)

Kurniasih menilai catatan terhadap program MBG untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam memperbaiki pengawasan, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga penyajian makanan di sekolah.

Baca juga:

Kasus Keracunan MBG Marak, Wakil Kepala BGN: Kami Mengaku Salah


“Kami mendukung MBG tetap berjalan, tetapi dengan pengelolaan yang lebih ketat dan standar keamanan pangan yang lebih tinggi. Anak-anak sekolah harus mendapatkan perlindungan penuh sebagai objek program ini,” katanya.

Ia juga mendorong kementerian terkait untuk melakukan langkah cepat dalam menangani siswa yang terdampak serta memastikan adanya koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG benar-benar aman, sehat, dan sesuai standar.

“Kami akan terus mengawal agar evaluasi berjalan serius dan perbaikan segera dilakukan. MBG harus menjadi sarana yang menghadirkan manfaat nyata, bukan menimbulkan kekhawatiran baru. Dengan perbaikan tata kelola, kami yakin program ini bisa lebih berkualitas, aman, dan tepat sasaran,” pungkasnya.(Pon)

Baca juga:

Badan Gizi Nasional Ungkap Ada Politikus Minta Jatah Dapur MBG Disaat Isu Keracunan



#Makan Bergizi Gratis #Badan Gizi Nasional #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BGN Perketat Data Penerima MBG, Sekolah Internasional dan Mandiri Finansial tak lagi Jadi Sasaran
Sebanyak 1.653 satuan pendidikan kemudian dikeluarkan dari daftar penerima program.
Dwi Astarini - Jumat, 11 September 2026
BGN Perketat Data Penerima MBG, Sekolah Internasional dan Mandiri Finansial tak lagi Jadi Sasaran
Indonesia
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
BGN mencoret 1.653 sekolah dari penerima MBG. Kini, Maluku dan Papua masuk prioritas.
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, Maluku dan Papua Jadi Prioritas
Indonesia
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Komisi IX DPR meminta BGN melakukan investigasi kasus keracunan MBG. Sebab, kasus tersebut melonjak.
Soffi Amira - Kamis, 10 September 2026
Kasus Keracunan MBG Marak, DPR Minta BGN Lakukan Investigasi Menyeluruh
Indonesia
DPR Desak Biaya Pengobatan Siswa Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab BGN, Sampai Sembuh Total
Biaya pengobatan tidak semestinya dibebankan kepada keluarga apabila gangguan kesehatan tersebut terbukti merupakan dampak dari pelaksanaan program MBG.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
DPR Desak Biaya Pengobatan Siswa Keracunan MBG Jadi Tanggung Jawab BGN, Sampai Sembuh Total
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Legislator Minta Badan POM Perketat Pengawasan Keamanan Pangan Program MBG
Pelaksanaan MBG tidak boleh hanya memenuhi aspek gizi, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Legislator Minta Badan POM Perketat Pengawasan Keamanan Pangan Program MBG
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan menu susu bersifat tambahan yang ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita di atas dua tahun, serta peserta didik.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG
Indonesia
1.999 Dapur SPPG Ditutup Sementara, BGN Ungkap Penyebabnya
BGN menutup sementara 1.999 SPPG. Hal itu dikarenakan SPPG tersebut belum trdaftar SLHS.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
1.999 Dapur SPPG Ditutup Sementara, BGN Ungkap Penyebabnya
Bagikan