Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisi III DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mengumpulkan masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
RDPU dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi masyarakat sipil dan pegiat hukum, antara lain Plt. Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Perwakilan LBH Jalan Menuju Matahari (LBH JMM), serta Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia.
Fokus utama masukan yang disampaikan oleh para pegiat hukum adalah penekanan pada isu kesetaraan dalam penegakan hukum. Hal ini mencakup kebutuhan akan perlindungan yang lebih baik bagi korban dan kelompok rentan, serta perlunya pengakuan yang seimbang antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka hukum acara pidana yang baru.
Baca juga:
Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, memberikan apresiasi tinggi atas seluruh masukan yang telah disampaikan. Ia memastikan bahwa semua aspirasi tersebut akan menjadi pertimbangan serius dalam proses pembahasan RUU ini.
“Ini masukan yang sangat berharga bagi kami, terutama bantuan kepada korban, kaum rentan. Kami berterima kasih atas seluruh masukan bagaimana kesetaraan harus ada dalam penegakan hukum, terhadap hukum negara dan hukum adat yang harus seimbang,” ujar Bimantoro Wiyono, Selasa (30/9).
“Kami tampung dan akan kami diskusikan kembali dengan teman-teman Komisi III. Sekali lagi apresiasi atas masukan," sambung dia.
Anggota Komisi III DPR RI lainnya, Benny Utama, menyoroti kendala yang dihadapi oleh Advokat Probono—advokat yang memberikan bantuan hukum secara gratis.
Menurutnya, kesulitan yang masih membebani mereka, seperti harus menanggung biaya administrasi fotokopi sendiri, tidak selaras dengan semangat keadilan.
“Sudah probono enggak berbiaya, disuruh memfotokopi sendiri. Ini perlu kita tampung dalam KUHAP,” tegas Benny Utama.
Lebih lanjut, Benny Utama juga menekankan pentingnya penguatan peran advokat dalam RUU KUHAP yang baru, khususnya selama proses pemeriksaan. Ia berharap Rancangan KUHAP yang akan datang dapat mengakomodasi kesetaraan peran.
“Rancangan KUHAP, penguatan peran advokat sangat luar biasa. Saat pemeriksaan, advokat aktif, tidak hanya mendengar tapi menginstruksi kalau pertanyaan menjebak tidak perlu dijawab,” jelasnya.
Masukan yang tajam juga datang dari perwakilan LBH Jalan Menuju Matahari (LBH JMM). Mereka menyoroti ketidakseimbangan yang parah dalam praktik peradilan saat ini.
Menurut LBH JMM, Aparat Penegak Hukum (APH) seringkali menggunakan kewenangan yang terlalu besar, sehingga mempersulit advokat probono dalam memberikan pendampingan hukum.
“APH menggunakan kewenangan yang begitu besar, bahkan mereka kadang menyampaikan tidak usah pakai advokat karena hukumannya bisa ngetril (ditingkatkan) dan dipersulit,” ungkap perwakilan LBH JMM.
Baca juga:
4 Permintaan Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas Dalam Revisi KUHAP
Kritik lain juga ditujukan pada proses persidangan. LBH JMM mengeluhkan bahwa hak-hak advokat probono kerap dikesampingkan.
“Kesulitan advokat probono, hambatannya adalah selalu berkaitan dengan hak kami sebagai advokat yang bisa dikesampingkan begitu saja. Itu terjadi di depan sidang, seolah-olah putusan sudah dipersiapkan sebelumnya,” tandasnya.
Selain itu, mereka juga menyoroti praktik tidak seimbang terkait penundaan sidang.
“APH menunda sidang karena sedang ada rapat di tempat lain, tapi ketika kami meminta penundaan sidang karena mencari saksi tapi ditolak, menurut kita tidak ada keseimbangan,” sebutnya.
Pada akhirnya, LBH JMM berharap bahwa RUU KUHAP yang baru dapat menjamin bahwa putusan pidana tidak melulu berupa hukuman penjara, tetapi juga berfokus pada pembinaan dan reintegrasi seseorang agar dapat kembali diterima oleh masyarakat.
