Pemerintah Diharap Evaluasi Mitigasi Bencana Usai Banjir Bandang Beruntun di Sumatera

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
Pemerintah Diharap Evaluasi Mitigasi Bencana Usai Banjir Bandang Beruntun di Sumatera

Kondisi rumah di Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam kondisi rusak berat dampak banjir bandang. ANTARA/Yusrizal.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Banjir bandang yang terjadi hampir serentak di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah menarik perhatian serius Komisi V DPR RI.

Skala kerusakan yang masif dan tingginya jumlah korban jiwa dianggap sebagai alarm mendesak untuk memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini di wilayah rawan bencana.

Anomali Luar Biasa

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa serangkaian bencana ini mengindikasikan situasi yang tidak normal. Ia menilai pemerintah harus mengevaluasi total kesiapsiagaan menghadapi bencana, terutama saat terjadi anomali cuaca.

Baca juga:

Setelah Cuaca Ektrem Bikin Banjir Bandang, Rob Bakal Terjang Sumbar

“Sebagaimana kita ketahui dan cermati bersama, hampir bersamaan terjadi banjir bandang yang sangat besar di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat," ujar Lasarus dalam keterangannya, Selasa (2/12).

Lasarus memaparkan data kerusakan: Aceh mengalami kerusakan parah dengan 14 jembatan dan 12 titik jalan terputus.

Di Sumut, tercatat 57 titik ruas jalan rusak di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Sibolga. Sementara itu, Sumbar melaporkan setidaknya 10 jembatan rusak dan adanya korban jiwa.

Peristiwa Luar Biasa

Data dari Kepala Basarnas menunjukkan bahwa total korban meninggal dan hilang akibat bencana ini mencapai sekitar 700 orang.

Angka ini dinilai Lasarus sebagai kategori kejadian luar biasa yang menuntut kejelasan operasi pencarian korban.

“Sering kita mengalami banjir, tanah longsor tapi menurut saya kejadian kali ini di Aceh, kemudian di Sumut, dan di Sumatera Barat ini anomali. Masuk kategori kejadian yang luar biasa, dengan korban 700 hampir 800 orang yang meninggal plus yang masih hilang sampai hari ini," jelas dia.

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada BNPP/Basarnas yang telah memantau dan bergerak di lapangan sejak hari pertama bencana.

Namun, Lasarus menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral untuk memberikan kepastian informasi kepada keluarga korban.

Pertanyaan Kesiapan Teknologi Deteksi Dini

Pada kesempatan yang sama, Lasarus menyoroti informasi terkait terdeteksinya siklon tropis di atas Sumatera. Fenomena ini menyebabkan hujan dengan volume setara curah hujan satu bulan turun hanya dalam satu hari, yang kemudian memicu banjir bandang. Kondisi ini mendorong evaluasi terhadap kemampuan peralatan deteksi dini yang dimiliki pemerintah.

Baca juga:

Momen Presiden Prabowo Subianto Tinjau Jembatan Pantai Dona Pasca Banjir Bandang di Aceh

“Ini kan juga fenomena, apakah teknologi kita, peralatan kita, sudah bisa mendeteksi ini? Sehingga masyarakat ada kewaspadaan,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Menanggapi bencana beruntun ini, Lasarus menilai koordinasi lintas lembaga antara BNPP/Basarnas, BMKG, dan BNPB harus diperkuat. Sinergi ini dianggap krusial agar seluruh tahapan, mulai dari pencegahan, mitigasi, hingga penanganan bencana, dapat berjalan secara terintegrasi.

Penguatan ini penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan maksimal dari ancaman bencana serupa di masa mendatang.

#Banjir Bandang #DPR #DPR RI #Bencana Hidrometeorologi #Bencana Alam #Bencana Nasional #Peringatan Bencana
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Bagikan