DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Ilustrasi: Gelondongan Kayu yang terbawa arus saat banjir di Sumut. (Foto: dok. media sosial)
Merahputih.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti lemahnya kinerja kementerian dan lembaga yang berwenang di sektor kehutanan.
Menurutnya, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi setiap tahun, bahkan hampir setiap saat, mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang selama ini dilakukan masih belum efektif.
Meskipun laporan resmi menyebutkan adanya penurunan deforestasi, Firman juga menyoroti kerusakan hutan yang semakin tidak terkendali.
Baca juga:
Gerak Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Bikin Penerimaan Pajak Tambah Rp 1,75 Triliun
"Penebangan liar dan pembalakan hutan masih terus terjadi, dan bahwa negara perlu hadir untuk menyelamatkan hutan dari tangan-tangan kotor," jelas Firman dalam keterangannya, Selasa (2/12).
Pentingnya Pengawasan dan Ekonomi Berkelanjutan
Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini menekankan bahwa negara harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penebangan liar dan pembalakan hutan.
Selain itu, negara juga perlu mengembangkan ekonomi berbasis hutan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat mengambil manfaat dari sumber daya hutan tanpa merusaknya.
"Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup," ucap dia.
Baca juga:
Presiden Prabowo Gelar Rapat Kabinet di Hambalang, Bahas Penertiban Tambang dan Kawasan Hutan
Oleh karena itu, Firman berharap Presiden Prabowo bersikap tegas dan konsisten dalam memberantas penebangan liar dan pembalakan hutan.
Hal ini penting demi kelangsungan hidup generasi saat ini dan masa depan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
"Dengan demikian, diharapkan bahwa hutan dapat diselamatkan dan kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga," tutup dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural
Pemerintah Diharap Segera Ganti Status Bencana Hidrometeorologi yang Menghantam 3 Provinsi di Sumatera
Ketua MPR Curiga Pembalakan Liar Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatra, Desak Pengawasan Hutan Diperketat
DPR Blak-Blakan Soal Lemahnya Pencegahan Longsor dan Banjir, Desak Prabowo Segera 'Sikat Habis' Mafia Penebangan Liar
Pemerintah Diharap Evaluasi Mitigasi Bencana Usai Banjir Bandang Beruntun di Sumatera
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya
DPR Kritik Keras Pejabat Minim Empati di Tragedi Banjir Sumatra
DPR Minta Kemen PU, Kemenhub, BNPP dan BMKG Percepat Penanganan Banjir Sumatra
DPR Minta SPPG untuk Makan Bergizi Gratis Difungsikan untuk Suplai Makanan Korban Bencana di Sumatra
Banjir Bandang Sumatera Bawa Batang Pohon, Menhut Akui Ada Kesalahan Kelola Lingkungan