DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya

Jalan dekat gerbang Kota Padang Panjang di kawasan Jembatan Kembar menuju Lembah Anai tertimbun material tanah dan bebatuan dari banjir bandang, Kamis (27/11) siang. ANTARA/HO-PJR Satlantas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Dalam Negeri diminta memberikan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan bagi warga yang menjadi korban bencana.

Dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga akta kelahiran yang hilang akibat banjir dan longsor perlu segera diganti.

“Banyak warga kehilangan seluruh dokumennya. Dalam kondisi bencana seperti ini, pengurusan ulang seharusnya dipermudah dan dipercepat," ujar Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan dalam keterangannya, Selasa (2/12).

Baca juga:

Data dan Fakta Banjir Melanda Aceh, 1.418.872 Jiwa Terdampak

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut warga menyambut baik usulan tersebut. Masyarakat juga berharap proses pemulihan, baik infrastruktur maupun administrasi, dapat berjalan lebih cepat dengan dukungan langsung dari pemerintah pusat dan wakil rakyat.

"Saya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar memberikan layanan khusus tanpa biaya agar masyarakat bisa segera mengurus dokumen mereka,” jelas dia.

Hal itu disampaikan Cindy saat meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di Pasia Laweh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12). Ia didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya.

Baca juga:

Setelah Cuaca Ektrem Bikin Banjir Bandang, Rob Bakal Terjang Sumbar

Dalam kunjungan tersebut, Cindy Monica dan Wamendagri Bima Arya bergerak menyusuri berbagai titik kerusakan parah. Mereka melihat rumah warga yang hanyut, akses jalan yang terputus total, dan wilayah-wilayah yang masih tertutup timbunan material longsor.

Selain itu, mereka juga berdialog langsung dengan warga dan relawan yang berada di posko pengungsian untuk mendengarkan kebutuhan mendesak masyarakat.

#DPR #DPR RI #Bima Arya Sugiarto #Bencana Alam #Banjir #Korban Banjir #Ancaman Banjir #Banjir Sumatra #Banjir Bandang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
sejauh ini dari sekitar 1.900 pesantren di Aceh, hanya 87 pesantren mendapatkan biaya operasional dengan jumlah berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juni 2026
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
Indonesia
DPR Usul Perubahan Skema Seleksi Calon Manajer KDKMP, jangan Ada Korban Lagi
Diusulkan, sebelum mengikuti retret, setiap calon manajer diwajibkan menjalani tes kesehatan yang dilakukan secara independen dan profesional.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
DPR Usul Perubahan Skema Seleksi Calon Manajer KDKMP, jangan Ada Korban Lagi
Berita Foto
Raker Mendukbangga BKKBN dengan Komisi IX DPR bahas Darurat Stunting
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 24 Juni 2026
Raker Mendukbangga BKKBN dengan Komisi IX DPR bahas Darurat Stunting
Indonesia
DPR Desak BGN Perbaiki Tata Kelola MBG
Keberhasilan program harus dilihat dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
DPR Desak BGN Perbaiki Tata Kelola MBG
Indonesia
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Pemerintah tidak bisa lagi menggunakan pendekatan seragam yang menyamakan wilayah perkotaan dengan daerah terpencil dalam urusan pelayanan kesehatan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Cakupan Imunisasi Daerah 3T Anjlok, Legislator Desak Kemenkes Jemput Bola
Indonesia
Pemprov DKI Tertibkan Bangunan di Kali Mookervart, Kendalikan Banjir di Kawasan Rawa Buaya
Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
Pemprov DKI Tertibkan Bangunan di Kali Mookervart, Kendalikan Banjir di Kawasan Rawa Buaya
Berita Foto
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Konferensi pers terkait potongan komisi untuk layanan ojek online (ojol) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 23 Juni 2026
Pimpinan DPR Bersama GoTo dan Grab Umumkan Potongan Komisi Ojol 8 Persen
Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Gojek dan Grab sepakat menurunkan potongan komisi ojek online roda dua menjadi 8% mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Bertemu Bos GoTo dan Grab, Komisi Ojol Resmi Turun Jadi 8 Persen Mulai 1 Juli 2026
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Bagikan