DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 02 Desember 2025
DPR 'Sentil' Bima Arya Agar Pengurusan Dokumen Warga Terdampak Bencana Wajib Tanpa Biaya

Jalan dekat gerbang Kota Padang Panjang di kawasan Jembatan Kembar menuju Lembah Anai tertimbun material tanah dan bebatuan dari banjir bandang, Kamis (27/11) siang. ANTARA/HO-PJR Satlantas

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kementerian Dalam Negeri diminta memberikan kemudahan dalam proses pengurusan dokumen kependudukan bagi warga yang menjadi korban bencana.

Dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), hingga akta kelahiran yang hilang akibat banjir dan longsor perlu segera diganti.

“Banyak warga kehilangan seluruh dokumennya. Dalam kondisi bencana seperti ini, pengurusan ulang seharusnya dipermudah dan dipercepat," ujar Anggota Komisi II DPR RI, Cindy Monica Salsabila Setiawan dalam keterangannya, Selasa (2/12).

Baca juga:

Data dan Fakta Banjir Melanda Aceh, 1.418.872 Jiwa Terdampak

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut warga menyambut baik usulan tersebut. Masyarakat juga berharap proses pemulihan, baik infrastruktur maupun administrasi, dapat berjalan lebih cepat dengan dukungan langsung dari pemerintah pusat dan wakil rakyat.

"Saya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar memberikan layanan khusus tanpa biaya agar masyarakat bisa segera mengurus dokumen mereka,” jelas dia.

Hal itu disampaikan Cindy saat meninjau langsung lokasi terdampak banjir dan longsor di Pasia Laweh, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12). Ia didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya.

Baca juga:

Setelah Cuaca Ektrem Bikin Banjir Bandang, Rob Bakal Terjang Sumbar

Dalam kunjungan tersebut, Cindy Monica dan Wamendagri Bima Arya bergerak menyusuri berbagai titik kerusakan parah. Mereka melihat rumah warga yang hanyut, akses jalan yang terputus total, dan wilayah-wilayah yang masih tertutup timbunan material longsor.

Selain itu, mereka juga berdialog langsung dengan warga dan relawan yang berada di posko pengungsian untuk mendengarkan kebutuhan mendesak masyarakat.

#DPR #DPR RI #Bima Arya Sugiarto #Bencana Alam #Banjir #Korban Banjir #Ancaman Banjir #Banjir Sumatra #Banjir Bandang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
Pemerintah Terapkan 8 Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Mencakup pemetaan wilayah rawan bencana, penyiapan personel dan logistik, pemantauan informasi cuaca, penguatan sistem peringatan dini, hingga edukasi.
Dwi Astarini - Senin, 02 November 2026
Pemerintah Terapkan 8 Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan 2026/2027
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Penyempitan Kali Angke Diklaim Jadi Penyebab Banjir Tangerang
Persoalan penyempitan tersebut cukup serius dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi semakin memperkecil daya tampung sungai, terutama ketika debit air meningkat pada musim hujan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Penyempitan Kali Angke Diklaim Jadi Penyebab Banjir Tangerang
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Jabar Bersiap Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Sampai Maret 2027
Sebagian besar wilayah Jawa Barat mulai memasuki musim hujan pada November 2026 dengan puncak musim hujan diprakirakan Februari 2027.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Jabar Bersiap Tetapkan Status Siaga Bencana Hidrometeorologi Sampai Maret 2027
Bagikan