Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat

TKP kematian diplomat Indonesia, Arya Daru (Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi XIII DPR RI mendesak agar kasus kematian misterius diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan, dibuka kembali. Hal ini mempertimbangkan opsi ekshumasi atau autopsi ulang untuk mengungkap penyebab pasti kematian Arya yang dianggap janggal.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyatakan bahwa rapat komisi menyimpulkan perlunya pembukaan kembali kasus ini.

"Rapat ini menyimpulkan agar kasus ini dibuka kembali. Ada kejanggalan antara laporan kepolisian dengan fakta yang diperoleh, termasuk pernyataan Kementerian HAM yang menegaskan kasus jangan dulu ditutup,” ujar Andreas di Gedung Parlemen, Selasa (30/9).

Baca juga:

Keluarga Ungkap Diplomat Arya Daru Akses Situs Bunuh Diri Tahun 2013 karena Tugas Kantor

Andreas menjelaskan, desakan ekshumasi ini penting agar keluarga mendapatkan kejelasan yang adil dan semua pihak tidak lagi bertanya-tanya mengenai penyebab kematian korban.

Komisi XIII juga menekankan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan tim investigasi independen.

"Penyelidikan tetap oleh kepolisian, tetapi harus bisa dipantau tim investigasi maupun masyarakat.”

Selain itu, Komisi XIII meminta Kementerian Luar Negeri dan Kementerian HAM untuk berpartisipasi aktif, mengingat Arya Daru adalah seorang diplomat yang kala itu sedang dipersiapkan untuk bertugas di KBRI Finlandia.

Kuasa hukum keluarga almarhum, Nicholay Aprilindo, dalam rapat tersebut kembali menyoroti berbagai kejanggalan dalam kasus ini dan secara tegas meminta agar penanganannya ditarik ke Bareskrim Polri.

“Kesimpulan bahwa ini bunuh diri tidak masuk akal sehat dan logika hukum," ucap Nicholay.

Istri almarhum, Meta Ayu Puspitantri, turut memberikan klarifikasi, salah satunya mengenai barang-barang pribadi yang dijadikan barang bukti. Ia mempertanyakan logika penetapan bukti.

“Semuanya punya saya. Kenapa justru itu yang dijadikan bukti, bukan barang lain?,” jelas dia.

Baca juga:

Keluarga Arya Daru Minta RDP ke DPR, Kuasa Hukum Yakin Seribu Persen Ada Pembunuhan Berencana

Meta mengaku setuju sepenuhnya dengan rencana ekshumasi dan investigasi lanjutan. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi XIII yang dinilainya telah membantu keluarga korban dalam upaya pembenahan kasus ini.

Sebelumnya, rapat yang digelar terbuka ini juga menghadirkan perwakilan dari LPSK, Kementerian HAM, serta Komnas Perempuan, yang secara kolektif menekankan pentingnya perlindungan terhadap keluarga, penerapan prinsip due process of law, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi korban.

#Arya Daru Pangayunan #DPR #DPR RI #Diplomat #Diplomat Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat
Meta mengaku setuju sepenuhnya dengan rencana ekshumasi dan investigasi lanjutan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat
Indonesia
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Edy menyoroti masalah pengawasan Program MBG
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Indonesia
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Konflik terbuka antara bupati dan wakil bupati tidak hanya mencoreng wajah demokrasi, tetapi juga berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Indonesia
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Semangat perbaikan ini sangat mendesak mengingat selama bertahun-tahun dunia olahraga Indonesia diwarnai masalah ego sektoral
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Berita Foto
Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir (kanan) bersalaman dengan Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian (kiri) sebelum mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 September 2025
Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Indonesia
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
Penjara itu mestinya opsi terakhir. Kalau orang masuk penjara, justru membebani negara
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
Indonesia
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Indonesia
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG
Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5.626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi.
Dwi Astarini - Senin, 29 September 2025
DPR Dorong Evaluasi dan Penguatan Standar Keamanan Program MBG
Indonesia
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Untuk urusan narkoba, Malaysia musuh utama kita
Angga Yudha Pratama - Minggu, 28 September 2025
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Indonesia
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Keselamatan dan kesehatan siswa tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 September 2025
Legislator PKS Tegaskan MBG Harus Hadirkan Manfaat Nyata, bukan Timbulkan Kekhawatiran Baru
Bagikan