DPR RI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyekapan Wali Kota Blitar

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 13 Desember 2022
DPR RI Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyekapan Wali Kota Blitar

Ahmad Sahroni. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta polisi mengusut secara cepat dan tuntas kasus pencurian serta penyekapan di rumah dinas Wali Kota Blitar, pada Senin (12/12) pagi.

"Kejadian ini sudah sangat membahayakan yang bersangkutan dan keluarganya. Jadi saya meminta Polri dengan cepat mengusut dan menemukan para pelaku," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca Juga:

Komplotan Perampok Rumah Dinas Wali Kota Blitar Gunakan Mobil Pelat Merah

Dia juga meminta Polri mengungkap motif kejahatan para pelaku karena dikhawatirkan terdapat indikasi-indikasi lain.

Sahroni juga menyayangkan terkait lemahnya pengamanan di rumah dinas Wali Kota Blitar, padahal pejabat daerah sudah seharusnya mendapat perhatian khusus dari segi keamanan. Karena itu dia menyarankan agar perangkat keamanan di rumah dinas Wali Kota Blitar harus segera dievaluasi.

"Saya kira ini sudah kelalaian yang sangat fatal. Bagaimana bisa seorang pejabat daerah disekap di rumah dinasnya sendiri, karena minimal harus ada mekanisme pencegahan terkait potensi-potensi seperti ini," ujarnya.

Sebelumnya, Polres Blitar menangani kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang menimpa Wali Kota Blitar Santoso dan istri di rumah dinas yang bersangkutan, Senin (12/12) pagi.

Kapolres Blitar Kota AKBP Argowiyono mengatakan anggotanya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, dan saat ini tim dari Polda Jatim juga membantu pengusutan kasus tersebut.

Baca Juga:

Polda Jatim Terjunkan Tim Khusus Buru Pencuri dan Penyekap Wali Kota Blitar

"Kejadian pagi kurang lebih waktu subuh, sekitar jam 03.00 - 04.00 pagi terjadi informasi pencurian dengan kekerasan di rumah dinas bapak Wali Kota Blitar," katanya di Blitar, Senin.

Dia mengatakan pelaku diduga berjumlah 4-5 orang, yang masuk melalui pintu samping rumah dinas Wali Kota Blitar dan melakukan aksinya pencurian dengan kekerasan.

Saat melakukan aksinya, para pelaku menyekap tiga orang anggota Satpol PP Kota Blitar yang berjaga di rumah dinas tersebut. Setelah melumpuhkan para penjaga mereka masuk ke dalam rumah dinas tersebut.

Kemudian, pelaku bertemu dengan Wali Kota Blitar dan juga menyekap Wali Kota Blitar Santoso dan istri di dalam rumah. Mereka mengancam dan meminta ditunjukkan lokasi penyimpanan barang berharga.

Dalam aksinya, pelaku juga menghancurkan kamera CCTV yang terpasang di dalam rumah dinas. Pelaku membawa kabur uang serta perhiasan milik istri Wali Kota Blitar dengan total sekitar Rp 400 juta. (*)

Baca Juga:

Wali Kota Blitar Santoso Disekap Pencuri di Rumah Dinas

#Wali Kota #Kapolres Blitar #DPR RI #Komisi III DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
DPR RI menggelar rapat bersama BI dan Pemerintah. Pertemuan itu membahas perkembangan kondisi ekonomi Indonesia saat ini.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
DPR Gelar Rapat dengan BI dan Pemerintah, Fokus Jaga Stabilitas Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Indonesia
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Penaikan HET harus diikuti langkah pengawasan yang ketat agar tidak dimanfaatkan oknum untuk menimbun barang atau memainkan distribusi demi meraup keuntungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 06 Juni 2026
Harga MinyaKita bakal Naik, DPR Ingatkan Sanksi Tegas bagi Penimbun dan Permainan Distribusi
Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Bagikan