DPR: Pastikan Layanan Kesehatan Jemaah Haji Terjamin

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 11 Juni 2022
DPR: Pastikan Layanan Kesehatan Jemaah Haji Terjamin

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melaporkan ada lonjakan jumlah kasus COVID-19.

Penyebaran virus Corona di Arab Saudi melewati ambang 1.000, dengan catatan 1.029 kasus per Rabu (8/6) lalu, di mana kasus paling banyak ditemukan di wilayah ibu kota, Riyadh.

Baca Juga:

Jemaah Haji Indonesia Dilarang Bertukar Gelang Identitas di Tanah Suci

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan jemaah Haji Indonesia.

Pasalnya, dirinya menerima informasi adanya kenaikan kasus COVID-19 di Arab Saudi ketika jemaah haji dari mancanegara mulai berdatangan.

“Kami meminta Pemerintah meningkatkan antisipasi dengan adanya laporan kenaikan jumlah kasus COVID-19 di Arab Saudi. Pelayanan kesehatan jemaah haji kita harus terjamin sehingga ibadah mereka di Tanah Suci tidak terganggu,” ungkap Puan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/6).

Sementara itu, jemaah haji Indonesia sudah mulai berdatangan di Arab Saudi sejak keberangkatan pada 4 Juni lalu, hingga gelombang terakhir pada 3 Juli mendatang.

Baca Juga:

Lebih dari 8.000 Jemaah Haji Indonesia Sudah Tiba di Madinah

Sehingga, Puan meminta Panitia Penyelenggara Ibadah haji (PPIH) dan Petugas Kesehatan Haji Indonesia untuk menerapkan lebih ketat protokol kesehatan terhadap jemaah haji.

“Pastikan skrining dilakukan dengan baik, dan penuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi seperti menerima vaksin dosis lengkap dan menyiapkan hasil PCR negatif 72 jam sebelum keberangkatan,” tegas perempuan pertama yang terpilih menjadi Ketua DPR RI itu.

Di sisi lain, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu pun menegaskan pemantauan kondisi kesehatan jemaah Haji Indonesia selama berada di Arab Saudi harus dilakukan secara intensif.

Puan menegaskan jemaah haji harus mendapat fasilitas dan layanan terbaik, termasuk dari aspek kesehatan jemaah.

“Pemerintah melalui petugas di lapangan harus memastikan kecukupan nutrisi dan air bagi jemaah Haji Indonesia agar imun jemaah Haji terjaga dengan baik selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Apabila ada jemaah yang sakit, segera lakukan langkah cepat dan siapkan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai untuk kenyamanan jemaah haji kita,” terangnya. (*)

Baca Juga:

800 Calon Jemaah Haji Asal DIY Tertunda Berangkat ke Tanah Suci

#Ibadah Haji #Jemaah Haji
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut calon haji khusus yang baru mendaftar, tetapi bisa berangkat tanpa mengantre di kasus dugaan korupsi penentuan kuota.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 September 2025
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
Indonesia
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Pengelolaan keuangan haji oleh BPKH dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.
Dwi Astarini - Rabu, 03 September 2025
BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024
Indonesia
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Posisi pemimpin kementerian baru tersebut membutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak yang baik
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri
Indonesia
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Transformasi dari Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian memang merupakan amanat dari UU Haji.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 28 Agustus 2025
BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri
Indonesia
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Penyelenggaraan haji dan umrah akan ditangani Kementerian baru. Komisi VIII DPR pun meminta transisi tersebut tak mengganggu layanan jemaah.
Soffi Amira - Kamis, 28 Agustus 2025
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah
Indonesia
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, ada sejumlah catatan penting dalam hasil evaluasi penyelenggaran haji 2025.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah
Indonesia
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Padahal, ia menilai ada banyak alternatif bandara internasional lain yang bisa digunakan untuk melancarkan arus keberangkatan dan kepulangan jemaah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek
Indonesia
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang (UU) yang baru saja disahkan oleh DPR
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak akan ikut dimasukkan dalam Kementerian Haji dan Umrah karena menurutnya lebih baik pengelolaan dana haji atau tabungan jemaah haji, menjadi tanggung jawab lembaga tersendiri.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Agustus 2025
Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
Bagikan