DPR Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Menimbulkan Gejolak di Masyarakat

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.

Baca Juga:

Menpan Tjahjo: Tenaga Honorer Dibolehkan dengan Pola Outsourcing

Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati mengeluarkan kebijakan menghapus tenaga honorer ini.

"Karena pada umumnya kantor kabupaten, kota, provinsi bahkan di pusat, Ombudsman pegawainya itu honorer. Kalau tidak hati-hati ini akan menimbulkan gejolak. Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat secara transparan tentang kebijakan yang diambil pemerintah terhadap honorer tersebut," ujarnya saat rapat kerja di Gedung DPR RI, Senin, (6/6).

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Anwar Hafidz, yang ikut meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer. Khususnya, honorer K1 dan K2.

Baca Juga:

Pemkot Solo Bakal Angkat 1.000 Pegawai Honorer Jadi Tenaga PPPK

Politisi fraksi Partai Demokrat ini menilai jika mengacu profesionalisme, kategori ini terlampau jauh dengan tenaga muda saat ini. Oleh karenanya, perlu kebijakan-kebijakan tersendiri terkait honorer K1 dan K2 ini.

"Masih banyak tenaga honorer kita K1, solusinya bagaimana ini? Mereka banyak teman-temannya yang dulu sama-sama mengabdi sudah terangkat sementara mereka tidak sama sekali karena kebijakan negara. Kalau kita bicara profesionalisme pasti jauh," ujar Anwar. (Bob)

Baca Juga:

Gaji Lebih Kecil Dibanding Guru PPPK, Pemprov Sulsel Bolehkan Kepsek Rekrut Honorer