DPR Minta Kebijakan WFH di Jakarta Kembali Diberlakukan

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 15 Agustus 2023
DPR Minta Kebijakan WFH di Jakarta Kembali Diberlakukan

Daniel Johan. Foto: dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Kualitas Udara di Jakarta kini tengah menjadi sorotan karena dianggap buruk.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, perlu adanya Work From Home (WFH) menyusul kondisi udara yang memburuk belakangan ini, khususnya di daerah Jabodetabek.

Baca Juga:

Arahan Pj Heru Atasi Polusi Udara Jakarta: ASN DKI WFH Mulai September

Langkah tersebut dinilai bisa dicoba mengingat saat masa Pandemi COVID-19, WFH menjadi cara ampuh menekan penyebaran virus namun tidak mengganggu perekonomian.

"Saya mendukung kebijakan WFH sebagai dasar penguatan mengembalikan udara di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik. Sebab, kualitas udara yang buruk berdampak bagi kesehatan," kata Daniel Johan di Jakarta, Selasa (15/8).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sekitar 100 ribu warga terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) setiap bulannya akibat polusi udara.

Sedangkan dalam rentan waktu Januari hingga Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta.

Daniel mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.

"Toh saat pandemi WFH juga tidak terlalu berdampak pada perekonomian. Jadi perlu kita kaji dan pertimbangkan bersama,” sambungnya,” jelasnya.

Ia menuturkan, Kementerian Lingkungan Hidup diminta bekerja sama dengan instansi maupun stakeholder terkait untuk membuat rekayasa cuaca demi mengurangi dampak polusi udara.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Opsi WFH Atasi Buruknya Udara Jakarta

Daniel mengatakan, kemarau panjang harus disiasati sehingga dampaknya tidak semakin lama dirasakan rakyat.

“Kita tidak ingin kesehatan masyarakat terganggu yang akan berdampak terhadap produktivitas, termasuk di dunia kerja yang pada akhirnya berimbas ke perekonomian kita,” ucapnya.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu juga mendorong agar transportasi massal diperbanyak dan bisa menjangkau ke seluruh wilayah.

Sehingga, masyarakat akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak langsung pada kemacetan dan polusi udara.

Namun, kualitas dan kuantitas angkutan umum mesti ditambah.

"Jadi tidak ada lagi penumpukan penumpang. Kualitas juga harus dijaga, agar penumpang aman, nyaman dan tenang dalam bepergian di Jakarta," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Minta Pemprov DKI Terapkan WFH

#Udara Buruk #Polusi Udara #DPR RI #Work From Home (WFH)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tekan Polusi Udara, Pemprov DKI Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Running Festival dan Konser Ye
Pemprov DKI menggelar modifikasi cuaca menjelang Jakarta Running Festival dan konser Ye.
Soffi Amira - Rabu, 21 Oktober 2026
Tekan Polusi Udara, Pemprov DKI Gelar Modifikasi Cuaca Jelang Running Festival dan Konser Ye
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Bagikan