DPR Minta Kebijakan WFH di Jakarta Kembali Diberlakukan

MerahPutih.com- Kualitas Udara di Jakarta kini tengah menjadi sorotan karena dianggap buruk.

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan menilai, perlu adanya Work From Home (WFH) menyusul kondisi udara yang memburuk belakangan ini, khususnya di daerah Jabodetabek.

Baca Juga:

Arahan Pj Heru Atasi Polusi Udara Jakarta: ASN DKI WFH Mulai September

Langkah tersebut dinilai bisa dicoba mengingat saat masa Pandemi COVID-19, WFH menjadi cara ampuh menekan penyebaran virus namun tidak mengganggu perekonomian.

"Saya mendukung kebijakan WFH sebagai dasar penguatan mengembalikan udara di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik. Sebab, kualitas udara yang buruk berdampak bagi kesehatan," kata Daniel Johan di Jakarta, Selasa (15/8).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sekitar 100 ribu warga terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) setiap bulannya akibat polusi udara.

Sedangkan dalam rentan waktu Januari hingga Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta.

Daniel mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.

"Toh saat pandemi WFH juga tidak terlalu berdampak pada perekonomian. Jadi perlu kita kaji dan pertimbangkan bersama,” sambungnya,” jelasnya.

Ia menuturkan, Kementerian Lingkungan Hidup diminta bekerja sama dengan instansi maupun stakeholder terkait untuk membuat rekayasa cuaca demi mengurangi dampak polusi udara.

Baca Juga:

Jokowi Dorong Opsi WFH Atasi Buruknya Udara Jakarta

Daniel mengatakan, kemarau panjang harus disiasati sehingga dampaknya tidak semakin lama dirasakan rakyat.

“Kita tidak ingin kesehatan masyarakat terganggu yang akan berdampak terhadap produktivitas, termasuk di dunia kerja yang pada akhirnya berimbas ke perekonomian kita,” ucapnya.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu juga mendorong agar transportasi massal diperbanyak dan bisa menjangkau ke seluruh wilayah.

Sehingga, masyarakat akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak langsung pada kemacetan dan polusi udara.

Namun, kualitas dan kuantitas angkutan umum mesti ditambah.

"Jadi tidak ada lagi penumpukan penumpang. Kualitas juga harus dijaga, agar penumpang aman, nyaman dan tenang dalam bepergian di Jakarta," tutupnya. (Knu)

Baca Juga:

Kualitas Udara Jakarta Terburuk di Dunia, PSI Minta Pemprov DKI Terapkan WFH