Mula Akmal
MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono untuk membuat kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH), menyusul kualitas udara di Jakarta yang buruk.
Mengacu data dari perusahaan teknologi kualitas udara asal Swiss, IQAir. Jakarta, menduduki peringkat teratas sebagai kota paling tercemar di dunia pada hari Rabu (9/8). Setelah secara konsisten berada di peringkat 10 kota paling tercemar di dunia sejak bulan Mei, Jakarta akhirnya jadi peringkat pertama.
Baca Juga:
Ketua DPRD DKI Usul Beri Insentif ke Pekerja Lapangan yang Terdampak Polusi Udara
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William A. Sarana mendesak Pemporv DKI Jakarta untuk mengeluarkan langkah cepat untuk masyarakat DKI khususnya. Mulai dari mitigasi hingga upaya memngurangi polusi di Ibu Kota.
"Jakarta sudah darurat polusi udara, harus ada tindakan drastis dari Pemprov untuk mengurangi polusi. Dalam keadaan seperti ini Pemprov DKI harus menyerukan WFH untuk menyalamatkan warga DKI dari polusi udara," urainya.
Menurutnya, butuh upaya-upaya tanggap cepat untuk menjaga kesehatan masyarakat dari buruknya kualitas udara di Jakarta.
“Kita harus bisa melindungi warga DKI dari bahaya buruknya kualitas udara ini. Faktanya sudah ada beberapa korban yang mengalami penyakit karena polusi udara,” katanya.
Baca Juga:
Atasi Buruknya Udara Jakarta, Pemprov DKI Beli 186 Motor Listrik untuk Dishub
Dia juga meminta Pemprov DKI membuat langkah konkret baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengurangi polusi di Jakarta.
"Pada tahun 2024 Pemprov DKI harus memfokuskan anggaran ke penuntasan polusi udara. Dari data yang saya himpun, plafon anggaran 2024 terkait penanggulangan polusi (air, udara, tanah), dinaikkan hampir 3x lipat. Sampai Rp 40 miliar, tahun lalu hanya Rp 13 miliar. Buat 2023, mayoritas buat program uji emisi. Tahun depan dengan anggaran segitu harusnya ada program yang lebih riil dampaknya," tegas William.
“Untuk jangka pendek Pemprov bisa buat alert system berupa protokol kesehatan terkait apa yang boleh atau tidak ketika kualitas udara memburuk. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang Pemprov DKI harus membuat langkah strategis untuk memperbaiki kualitas udara," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Dinkes Klaim Tak Ada Kenaikan Kasus ISPA di DKI, Meski Udara Jakarta Buruk
