DPR Minta Bulog Gelar Operasi Pasar Serentak

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 25 Maret 2022
DPR Minta Bulog Gelar Operasi Pasar Serentak

Beras Bulog. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Gejolak harga pangan menjelang Ramadan belum juga reda meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap minyak goreng curah, dan pencabutan HET terhadap minyak goreng kemasan.

Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Subardi, negara tidak boleh bertumpu pada satu solusi. Apalagi, sejauh ini kebijakan tersebut belum efektif.

Baca Juga:

Sampaikan Duplik, Munarman Bantah Terlibat dalam Perkara Terorisme

Politikus ini mengusulkan perlunya operasi pasar oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mempercepat stabilisasi harga.

"Sebaiknya jangan bertumpu pada satu kebijakan. Bulog perlu berperan dengan menggelar operasi pasar serentak dan sinergis," kata Subardi dalam keterangannya, Jumat (25/3).

Dia menilai, operasi pasar penting untuk menjalankan fungsi stabilisasi harga pangan sekaligus langkah antisipasi seandainya terjadi kekurangan stok maupun terjadi kekacauan distribusi.

"Usulan operasi pasar perlu digelar serentak dan sinergi karena sejauh ini operasi pasar masih berjalan parsial di beberapa daerah," ujarnya.

Pola serentak dan sinergis, kata Subardi, melibatkan banyak sektor yakni PT RNI sebagai BUMN holding pangan dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator.

"Mengapa perlu serentak? Tujuannya agar lebih efektif, karena Bulog memiliki infrastruktur merata hingga ke daerah mulai dari kontroling rantai pasok, produksi, penyerapan dari petani, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan," jelas dia.

Dirut Perum BULOG Budi Waseso (kedua kanan. (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc)
Dirut Perum BULOG Budi Waseso (kedua kanan. (Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc)

Operasi pasar dibutuhkan karena Bulog bertugas menstabilkan stok pangan. Dengan pola serentak dan sinergis, Subardi yakin kontrol terhadap mekanisme pasar akan efektif.

Di sisi lain, menurut Subardi, sinergitas dapat mencegah para spekulan pasar bermain harga yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

"Mekanisme pasar tidak boleh dilepas begitu saja, karena negara belum menguasai cabang produksi pangan yang menguasai hajat hidup orang banyak," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Kejagung Duga Beberapa Perusahaan Terlibat Kasus Ekspor Minyak Goreng

#Bulog #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
perwakilan RI di Arab Saudi wajib menjadi rujukan utama guna mencegah kepanikan massal akibat maraknya pesan berantai di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Serangan Drone di Wilayah Mekah, DPR Minta KBRI Perkuat Komunikasi dengan WNI
Indonesia
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Anggaran tersebut harus segera diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
DPR Minta Penyaluran Anggaran Karhutla Rp 760 Miliar Transparan dan Tepat Sasaran
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak konsumen sekaligus kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi tak Sesuai Standar, DPR: Segera Tarik dari Pasar dan Tindak Tegas Pelaku
Dunia
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Proses inspeksi kapal penumpang tidak boleh sebatas formalitas administratif di atas kertas.
Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
DPR Minta KNKT Transparan Ungkap Pemicu Kapal 39 Tahun Tenggelam di Laut Jawa
Indonesia
25 Merek Beras Fortifikasi Diduga Rugikan Konsumen Rp 89 Triliun, Standar dan Kandungan Tidak Sesuai
Amran menjelaskan temuan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah karena beras merupakan pangan strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
25 Merek Beras Fortifikasi Diduga Rugikan Konsumen Rp 89 Triliun, Standar dan Kandungan Tidak Sesuai
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Pembangunan industri kendaraan listrik tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan penjualan kendaraan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
DPR Minta Pemerintah Susun Peta Jalan Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional
Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Negara perlu menghadirkan regulasi khusus yang mampu beradaptasi dengan dinamika zaman, tanpa mematikan karakter fleksibel.
Dwi Astarini - Rabu, 09 September 2026
Komisi IX DPR Dukung Pembahasan RUU Pekerja Gig
Indonesia
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Bandung Barat Bersatu menyampaikan aspirasi di DPR RI. Mereka menyoroti tata kelola pemerintahan.
Soffi Amira - Rabu, 09 September 2026
Bandung Barat Bersatu Gelar Aksi di Jakarta, Soroti Tata Kelola Pemerintahan hingga Anggaran
Indonesia
Bulog Salurkan 75 Ribu Ton Beras Premium Per Bulan ke Ritel Modern, Pastikan Ketersedian Beras Bagi Warga
Penguatan pasokan melalui ritel modern itu menjadi bagian dari strategi Bulog untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk beras premium Bulog
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 September 2026
Bulog Salurkan 75 Ribu Ton Beras Premium Per Bulan ke Ritel Modern, Pastikan Ketersedian Beras Bagi Warga
Indonesia
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Badan Pemulihan Aset (BPA) diminta meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemulihan aset bagi negara.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
Legislator Gerindra Dorong Transparansi dan Optimalisasi Badan Pemulihan Aset
Bagikan