DPR Klaim Polisi Kantongi Identitas Pembakar Bendera PDIP

MerahPutih.com - Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery menemui Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana untuk membahas soal pembakaran bendera PDIP saat aksi demo yang digelar sejumlah ormas islam soal RUU HIP di MPR/DPR, Jakarta.

"Saya ke Polda Metro Jaya hari ini berdiskusi dengan Kapolda dan Dirkrimum terkait dengan pembakaran bendera PDI Perjuangan yang dilakukan beberapa waktu lalu," kata Hery kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (26/6).

Baca Juga

Respon Berlebihan PDIP Dinilai Bikin Gaduh

Dari hasil pertemuan itu, kata politikus PDIP ini, Kapolda Metro menyebut belum ada laporan yang masuk terkait peristiwa tersebut. Meski begitu, polisi disebutnya sudah melakukan profiling terhadap pelaku pembakaran.

"Dari penjelasan yang saya dapat bahwa Polri sudah melakukan penyelidikan dan profiling, Polri sudah memiliki bukti-bukti pihak yang diduga melakukan hal tersebut," ucap Herman yang mengenakan masker ini.

Atas dasar itu, kata Herman, pihaknya akan membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada siang ini. Lebih jauh dia mengatakan pertemuan dirinya dengan Irjen Nana juga untuk mencari tahu sikap polisi dalam kasus ini.

Selain itu, kedatangannya ke Polda Metro Jaya bukan untuk mengintervensi Polri dalam melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Kapolda Metro, sebut Herman menjamin akan profesional didalam penegakan hukum.

"Sebagai petugas partai kebetulan saya Ketua Komisi, saya menggunakan hak pengawasan untuk datang bertanya sejauh mana. Hasil penyelidikan Polri sudah mengidentifikasi beberapa orang yang diduga terlibat," kata Hery.

Baca Juga

Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Seperti diketahui dalam aksi PA 212 di depan DPR pada Rabu (24/6/2020) berbuntut panjang. Dalam aksi itu diduga massa membakar bendera partai merah berlogo banteng itu.

Massa juga diduga meneriakkan 'bakar PKI' hingga meminta Joko Widodo turun dari jabatannya sebagai presiden. Demo itu sendiri awalnya diketahui bertajuk menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). (Knu)