Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Juni 2020
Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Susaningtyas Kertopati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai aksi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bisa menjadi embrio perpecahan bangsa.

Perempuan yang akrab disapa Nuning itu mendesak aparat kepolisian untuk memproses hukum secara tuntas, baik pelaku di lapangan maupun dalang di balik aksi pembakaran bendera tersebut.

Baca Juga

Ganjar: PDIP Bukan PKI

"Ini bisa jadi embrio perpecahan bangsa dan awal keterpurukan bangsa negara. Kita harus bersama-sama hentikan ini. Bukan membela PDIP semata tapi untuk hal lebih besar, yaitu keutuhan NKRI negara kita tercinta," kata Nuning kepada MerahPutih.com, Jumat (26/6).

Nuning yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP periode 1999-2004 itu mengaku hatinya ikut terluka melihat bendera partai berlambang banteng moncong putih itu dibakar dan diinjak-injak oleh pihak yang memiliki tujuan politik tertentu.

"Bagaimana tidak saya bersama Ibu Megawati Sukarnoputri dan kader PDIP senior lain sejak tahun 1996 berjuang bersama membangun sebuah Parpol yang bernama PDI Perjuangan dengan peluh,air mata serta penuh resiko hidup dan mati," ujarnya.

Susaningtyas Kertopati

"Bayangkan saya pernah menggigil ketakutan saat ikut Ibu Megawati dikarantina di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, diawasi setiap gerak oleh Pemerintah Orde Baru, suasana mencekam saat itu tidak bisa kulupakan," sambung Nuning.

Karena itu, meskipun kini sudah bukan lagi anggota PDIP, Nuning tetap merasa sedih dan marah melihat aksi pembakaran bendera partai itu. Menurut Nuning, kejadian itu tidak bisa dibenarkan apa pun alasannya, belum lagi ada unsur pelanggaran hukum dalam aksi tersebut.

Nuning pun mengingatkan, semarah dan sebenci apapun kita pada situasi politik negeri kita, jangan pernah kita menghina simbol yang paling hakiki milik pihak manapun seperti sebuah bendera partai.

"Melakukan demo plus melakukan hal anarkis di saat pandemi COVID-19 saat ini tanpa terapkan protokol kesehatan itu konyol namanya. Lebih konyol lagi mereka yang mengerahkan demo tersebut, tidak berperikemanusiaan karena membiarkan orang lain berdesakan menyongsong ajal tiba akibat tertular virus Corona," tegas dia.

Sekretaris Fraksi PDIP pertama di DPR itu mengimbau, jika tidak setuju dengan suatu hal maka sebaiknya menempuh jalur hukum, cara yang lebih mencerminkan kita sebagai bangsa besar yang berbudaya serta berakhlak baik dan santun.

"Pancasila pun menuntun kita untuk bermusyawarah dan mufakat. Ini penting agar bangsa ini tidak punah karena perang saudara akibat adu domba," imbuhnya.

Nuning mengatakan upaya mendelegitimasi PDIP sebagai partai nasional besar pasti ada dan biarkan itu menjadi urusan PDIP. Tetapi, perang kognitif yang ditimbulkan atas upaya tersebut bisa menjalar ke mana-mana yang jadi urusan kita semua.

"Ayo kita tetap cintai Indonesia, Pancasila, UUD45 dengan setia dan beradab. Ayo kita lawan pihak yang ingin merusaknya. Merdekaa!!," kata Nuning.

Baca Juga

Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

Untuk diketahui, bendera PDIP dibakar saat aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR, Rabu (24/). Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI).

Adapun sejumlah ormas yang tercatat masuk dalam aliansi tersebut antara lain Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). (Pon)

#PDIP #Susaningtyas Kertopati
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Bagikan