Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Juni 2020
Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Susaningtyas Kertopati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Kertopati menilai aksi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bisa menjadi embrio perpecahan bangsa.

Perempuan yang akrab disapa Nuning itu mendesak aparat kepolisian untuk memproses hukum secara tuntas, baik pelaku di lapangan maupun dalang di balik aksi pembakaran bendera tersebut.

Baca Juga

Ganjar: PDIP Bukan PKI

"Ini bisa jadi embrio perpecahan bangsa dan awal keterpurukan bangsa negara. Kita harus bersama-sama hentikan ini. Bukan membela PDIP semata tapi untuk hal lebih besar, yaitu keutuhan NKRI negara kita tercinta," kata Nuning kepada MerahPutih.com, Jumat (26/6).

Nuning yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP periode 1999-2004 itu mengaku hatinya ikut terluka melihat bendera partai berlambang banteng moncong putih itu dibakar dan diinjak-injak oleh pihak yang memiliki tujuan politik tertentu.

"Bagaimana tidak saya bersama Ibu Megawati Sukarnoputri dan kader PDIP senior lain sejak tahun 1996 berjuang bersama membangun sebuah Parpol yang bernama PDI Perjuangan dengan peluh,air mata serta penuh resiko hidup dan mati," ujarnya.

Susaningtyas Kertopati

"Bayangkan saya pernah menggigil ketakutan saat ikut Ibu Megawati dikarantina di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, diawasi setiap gerak oleh Pemerintah Orde Baru, suasana mencekam saat itu tidak bisa kulupakan," sambung Nuning.

Karena itu, meskipun kini sudah bukan lagi anggota PDIP, Nuning tetap merasa sedih dan marah melihat aksi pembakaran bendera partai itu. Menurut Nuning, kejadian itu tidak bisa dibenarkan apa pun alasannya, belum lagi ada unsur pelanggaran hukum dalam aksi tersebut.

Nuning pun mengingatkan, semarah dan sebenci apapun kita pada situasi politik negeri kita, jangan pernah kita menghina simbol yang paling hakiki milik pihak manapun seperti sebuah bendera partai.

"Melakukan demo plus melakukan hal anarkis di saat pandemi COVID-19 saat ini tanpa terapkan protokol kesehatan itu konyol namanya. Lebih konyol lagi mereka yang mengerahkan demo tersebut, tidak berperikemanusiaan karena membiarkan orang lain berdesakan menyongsong ajal tiba akibat tertular virus Corona," tegas dia.

Sekretaris Fraksi PDIP pertama di DPR itu mengimbau, jika tidak setuju dengan suatu hal maka sebaiknya menempuh jalur hukum, cara yang lebih mencerminkan kita sebagai bangsa besar yang berbudaya serta berakhlak baik dan santun.

"Pancasila pun menuntun kita untuk bermusyawarah dan mufakat. Ini penting agar bangsa ini tidak punah karena perang saudara akibat adu domba," imbuhnya.

Nuning mengatakan upaya mendelegitimasi PDIP sebagai partai nasional besar pasti ada dan biarkan itu menjadi urusan PDIP. Tetapi, perang kognitif yang ditimbulkan atas upaya tersebut bisa menjalar ke mana-mana yang jadi urusan kita semua.

"Ayo kita tetap cintai Indonesia, Pancasila, UUD45 dengan setia dan beradab. Ayo kita lawan pihak yang ingin merusaknya. Merdekaa!!," kata Nuning.

Baca Juga

Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

Untuk diketahui, bendera PDIP dibakar saat aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR, Rabu (24/). Aksi unjuk rasa tersebut dilakukan massa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI).

Adapun sejumlah ormas yang tercatat masuk dalam aliansi tersebut antara lain Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF). (Pon)

#PDIP #Susaningtyas Kertopati
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan