Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Juni 2020
Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Foto: istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bendera PDIP diduga dibakar oleh massa yang berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR, Rabu (24/6).

Unjuk rasa itu digelar oleh Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI yang merupakan gabungan beberapa ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U).

Baca Juga

Benderanya Dibakar Seraya Disebut PKI, PDIP: Ini Fitnah Keji

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin meminta PDIP tak perlu berlebihan merespon insiden tersebut.

"Jadi menurut saya PDIP gak usah lebay-lah," kata Novel kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6).

Novel juga menyinggung tentang insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diduga dilakukan anggota salah satu ormas beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum ada proses hukum soal kasus itu.

"Bahkan lebih memprihatinkan dan ini sangat prinsip yaitu tentang agama yang beberapa waktu lalu oknum ormas membakar bendera tauhid. Kalau tidak salah sampai ada yang lapor namun malah tidak ditanggapi oleh aparat kepolisian untuk segera menangkap yang membakar bendera tauhid itu," jelas dia.

Habib Novel Bamukmin (kanan) didampingi kuasa hukumnya Ali Lubis seusai menjalani pemeriksaan TPPU dana Yayasan Keadilan untuk Semua di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Pusat, Senin (13/2). (Foto MP/Yohanes Abimanyu)
Habib Novel Bamukmin (kanan) didampingi kuasa hukumnya Ali Lubis seusai menjalani pemeriksaan TPPU dana Yayasan Keadilan untuk Semua di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Pusat, Senin (13/2). (Foto MP/Yohanes Abimanyu)

Novel yakin, yang dibakar massa saat aksi tolak RUU HIP bukanlah bendera, tapi hanya lembaran plastik bersablon kepala banteng mirip logo PDIP.

"Yang dibakar itu juga bukan bendera, hanya berupa lembaran plastik yang mirip tercetak logo atau gambar kepala banteng seperti salah satu partai yang berada di Indonesia," ungkapnya.

PDIP membentuk tim khusus untuk menangani peristiwa pembakaran bendera partai oleh massa demonstrasi di depan Gedung DPR RI beberapa hari lalu. Tim tersebut bertugas untuk bergerak di jalur hukum.

"Ada tim hukum partai yang ditugaskan untuk itu," ucap Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP Yasonna Laoly kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa ia bukan bagian dari tim tersebut. Yasonna diketahui juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Yasonna tidak menjelaskan soal kapan tim tersebut akan melaporkan peristiwa pembakaran bendera partai itu ke polisi.

Sebelumnya, PDIP memastikan akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera mereka. DPC PDIP Jakarta Timur diketahui telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Jaktim untuk meminta polisi mengusut peristiwa pembakaran bendera partai mereka dalam demo yang digelar PA 212 dan kawan-kawan di sekitar Gedung DPR pada Rabu (24/6).

Baca Juga

Bendera Partai Dibakar Pendemo, PDIP Tempuh Jalur Hukum

"PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Kamis (25/6).

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," imbuhnya. (Knu)

#Novel Bamukmin #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Monumen Kudatuli di Menteng. Peringatan 30 tahun tragedi 27 Juli 1996 yang menewaskan 5 orang, melukai 149, dan 23 hilang.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, 30 Tahun Luka Demokrasi
Bagikan