Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Juni 2020
Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin. Foto: istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bendera PDIP diduga dibakar oleh massa yang berunjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung MPR/DPR, Rabu (24/6).

Unjuk rasa itu digelar oleh Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI yang merupakan gabungan beberapa ormas Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U).

Baca Juga

Benderanya Dibakar Seraya Disebut PKI, PDIP: Ini Fitnah Keji

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin meminta PDIP tak perlu berlebihan merespon insiden tersebut.

"Jadi menurut saya PDIP gak usah lebay-lah," kata Novel kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6).

Novel juga menyinggung tentang insiden pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang diduga dilakukan anggota salah satu ormas beberapa waktu lalu, namun hingga kini belum ada proses hukum soal kasus itu.

"Bahkan lebih memprihatinkan dan ini sangat prinsip yaitu tentang agama yang beberapa waktu lalu oknum ormas membakar bendera tauhid. Kalau tidak salah sampai ada yang lapor namun malah tidak ditanggapi oleh aparat kepolisian untuk segera menangkap yang membakar bendera tauhid itu," jelas dia.

Habib Novel Bamukmin (kanan) didampingi kuasa hukumnya Ali Lubis seusai menjalani pemeriksaan TPPU dana Yayasan Keadilan untuk Semua di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Pusat, Senin (13/2). (Foto MP/Yohanes Abimanyu)
Habib Novel Bamukmin (kanan) didampingi kuasa hukumnya Ali Lubis seusai menjalani pemeriksaan TPPU dana Yayasan Keadilan untuk Semua di Bareskrim Mabes Polri di Jakarta Pusat, Senin (13/2). (Foto MP/Yohanes Abimanyu)

Novel yakin, yang dibakar massa saat aksi tolak RUU HIP bukanlah bendera, tapi hanya lembaran plastik bersablon kepala banteng mirip logo PDIP.

"Yang dibakar itu juga bukan bendera, hanya berupa lembaran plastik yang mirip tercetak logo atau gambar kepala banteng seperti salah satu partai yang berada di Indonesia," ungkapnya.

PDIP membentuk tim khusus untuk menangani peristiwa pembakaran bendera partai oleh massa demonstrasi di depan Gedung DPR RI beberapa hari lalu. Tim tersebut bertugas untuk bergerak di jalur hukum.

"Ada tim hukum partai yang ditugaskan untuk itu," ucap Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP Yasonna Laoly kepada wartawan.

Ia menegaskan bahwa ia bukan bagian dari tim tersebut. Yasonna diketahui juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM. Yasonna tidak menjelaskan soal kapan tim tersebut akan melaporkan peristiwa pembakaran bendera partai itu ke polisi.

Sebelumnya, PDIP memastikan akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera mereka. DPC PDIP Jakarta Timur diketahui telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Polres Jaktim untuk meminta polisi mengusut peristiwa pembakaran bendera partai mereka dalam demo yang digelar PA 212 dan kawan-kawan di sekitar Gedung DPR pada Rabu (24/6).

Baca Juga

Bendera Partai Dibakar Pendemo, PDIP Tempuh Jalur Hukum

"PDI Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangannya, Kamis (25/6).

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," imbuhnya. (Knu)

#Novel Bamukmin #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Indonesia
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Suhud Alynudin resmi menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia menggantikan Khoirudin di posisi tersebut. Hal itu disetujui dalam paripurna DPRD DKI Jakarta.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
Suhud Alynudin Resmi Gantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta
Bagikan