Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Respon Berlebihan PDIP Dinilai Bikin Gaduh

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Juni 2020
Respon Berlebihan PDIP Dinilai Bikin Gaduh

Sejumlah bendera PDI Perjuangan yang terpasang di beberapa titik jalan. (ANTARA/Fiqih Arfani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, dugaan pembakaran bendera PDIP pada aksi tolak RUU HIP tidak perlu disikapi berlebihan. Apalagi disikapi dengan pengerahan massa atau membawanya ke ranah hukum.

Menurut Ray, sikap berlebihan dalam menyikapinya hanya akan meruncingkan suasana dan dengan sendirinya mengurangi kondusifitas negara dalam menghadapai COVID-19 dan krisis ekonomi.

Baca Juga

Ganjar: PDIP Bukan PKI

"Padahal, presiden berulangkali menyatakan agar seluruh warga saling menahan diri untuk untuk menjaga kondusifitas negara," jelas Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (26/6).

Ray melanjutkan, daripada memperuncing suasana, lebih baik evalusi sikap dan kebijakan yang dilakukan selama COVID-19 ini berlangsung.

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)
Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Sebab, ini bukan kali pertama kekecewaan masyarakat atas hasil legislasdi di DPR. Sejak penetapan UU KPK yang baru, pembahasan RUU KUHP, RUU Cipta Lapangan Kerja, UU Minerba dan kemarin rencana pembahasan RUU HIP. Semua dilakukan dengan menerabas berbagai kritik dan keberatan publik.

"Sosialisasi minim, etika legislasi sering diabaikan, dan minim partisipasi. Jika dilihat dalam kerangka panjang dan besar ini maka kekecewaan demonstran itu bisa dipahami," imbuh Ray.

Baca Juga

Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212

Ray melihat, kekecewaan sekaligus ketakutan bahwa partai-partai di DPR akan terus mengabaikan protes dan kritik publik.

"Jadi ini adalah akumulasi dari berbagai kekecewaan dan kekhawatiran itu, tentu disamping subtansi RUUnya yang dipersoalkan," cetus Ray.

"Sikap keras menghadapi aspirasi warga tidak akan menghasilkan kesejatian bangsa," ungkap Ray.

Ia menyebut, alih-alih kesejatian, yang muncul adalah warga yang terus merasa terabaikan, terpinggirkan dan tentu saja rasa tidak puas yang dalam.

Oleh karena itulah, lanjut Ray, baiknya demontrasi dan juga pembakaran bendera salah satu partai itu dilihat dalam rangka tidak maksimalnya pendekatan partai terhadap rakyat.

Baca Juga

Novel Bamukmin: PDIP Gak Usah Lebay

"Dan terbentuknya jarak yang makin dalam antara partai dengan rakyat," tutup pria asal Sumatera Barat ini. (Knu)

#PDIP #Ray Rangkuti
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Menyebut sejarah mungkin tidak pernah berulang secara persis, tapi polanya sering kali memiliki irama yang senada (rhyme).
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ajak Publik Berani Bersuara
Indonesia
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Sebagai bagian dari upaya penghilangan pengaruh Sukarno oleh penguasa.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Catatan Jurnalis saat Peristiwa Kudatuli: Sensor Ketat Militer dan Larangan Nama Megawati Soekarnoputri
Indonesia
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
PDIP kirim surat setelah adanya pernyataan dari petinggi BGN yang menyebut hampir seluruh partai politik terlibat dalam pengadaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
PDIP Tagih Jawaban BGN soal Data Kader Diduga Ikut Proyek MBG
Indonesia
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Gugatan tersebut diajukan setelah pihaknya terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
BBHAR PDIP Gugat Zulfan Lindan dan Total Politik terkait Tudingan Kerusuhan Agustus
Indonesia
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan partainya memiliki aturan yang jelas terhadap kader yang tertangkap melalui OTT.
Dwi Astarini - Minggu, 12 Juli 2026
Bupati Sukoharjo Etik Suryani Jadi Tersangka, PDIP: kalau OTT, ya Langsung Dipecat
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Partai-partai yang tergabung dalam koalisi saat ini tengah bekerja keras untuk memastikan berbagai program pemerintah berjalan sesuai harapan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
PKB Tepis Tudingan Deddy Sitorus PDIP, Sebut Koalisi Kompak dan Solid
Indonesia
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
PDIP menyoroti dugaan mahasiswa UBK yang menerima uang usai bertemu Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka.
Soffi Amira - Selasa, 23 Juni 2026
PDIP Tanggapi Isu Mahasiswa UBK Terima Uang, Singgung Peran Gibran
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Bagikan