Respon Berlebihan PDIP Dinilai Bikin Gaduh
Sejumlah bendera PDI Perjuangan yang terpasang di beberapa titik jalan. (ANTARA/Fiqih Arfani)
MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, dugaan pembakaran bendera PDIP pada aksi tolak RUU HIP tidak perlu disikapi berlebihan. Apalagi disikapi dengan pengerahan massa atau membawanya ke ranah hukum.
Menurut Ray, sikap berlebihan dalam menyikapinya hanya akan meruncingkan suasana dan dengan sendirinya mengurangi kondusifitas negara dalam menghadapai COVID-19 dan krisis ekonomi.
Baca Juga
"Padahal, presiden berulangkali menyatakan agar seluruh warga saling menahan diri untuk untuk menjaga kondusifitas negara," jelas Ray kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (26/6).
Ray melanjutkan, daripada memperuncing suasana, lebih baik evalusi sikap dan kebijakan yang dilakukan selama COVID-19 ini berlangsung.
Sebab, ini bukan kali pertama kekecewaan masyarakat atas hasil legislasdi di DPR. Sejak penetapan UU KPK yang baru, pembahasan RUU KUHP, RUU Cipta Lapangan Kerja, UU Minerba dan kemarin rencana pembahasan RUU HIP. Semua dilakukan dengan menerabas berbagai kritik dan keberatan publik.
"Sosialisasi minim, etika legislasi sering diabaikan, dan minim partisipasi. Jika dilihat dalam kerangka panjang dan besar ini maka kekecewaan demonstran itu bisa dipahami," imbuh Ray.
Baca Juga
Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212
Ray melihat, kekecewaan sekaligus ketakutan bahwa partai-partai di DPR akan terus mengabaikan protes dan kritik publik.
"Jadi ini adalah akumulasi dari berbagai kekecewaan dan kekhawatiran itu, tentu disamping subtansi RUUnya yang dipersoalkan," cetus Ray.
"Sikap keras menghadapi aspirasi warga tidak akan menghasilkan kesejatian bangsa," ungkap Ray.
Ia menyebut, alih-alih kesejatian, yang muncul adalah warga yang terus merasa terabaikan, terpinggirkan dan tentu saja rasa tidak puas yang dalam.
Oleh karena itulah, lanjut Ray, baiknya demontrasi dan juga pembakaran bendera salah satu partai itu dilihat dalam rangka tidak maksimalnya pendekatan partai terhadap rakyat.
Baca Juga
"Dan terbentuknya jarak yang makin dalam antara partai dengan rakyat," tutup pria asal Sumatera Barat ini. (Knu)
Bagikan
Berita Terkait
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Rakernas Ditutup, PDIP Sebut Ada 8 Tantangan Indonesia
Kecup Prananda dan Puan ke Megawati di Peringatan HUT ke-53 PDIP