Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Juni 2020
Pembakaran Bendera PDIP Picu Konflik Anak Buah Megawati dengan PA 212

Massa PDIP Jakarta Timur melakukan aksi jalan kaki di Jalan Matraman Raya menuju Mapolrestro Jakarta Timur, Kamis (25/6/2020). (ANTARA/Andi Firdaus).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai, pembakaran bendera PDIP bisa berujung bisa memicu potensi konflik antara kader Megawati Sokearnoputri itu dengan massa PA 212 yang melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (24/6) sore itu.

Stanislaus mengatakan, konflik itu bisa terjadi karena massa PDIP dikenal militan dan tengah melakukan kunjungan ke sejumlah kantor polisi.

Baca Juga

Benderanya Dibakar Seraya Disebut PKI, PDIP: Ini Fitnah Keji

"Jika tidak ditangani dengan cepat maka bisa menjadi konflik antara kubu 212 dengan PDIP," jelas Stanislaus kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (26/6).

Ia menambahkan, PDIP tentu akan mengambil sikap dan harus diapresiasi Megawati selaku ketua umum dengan cepat mengeluarkan edaran kepada kader-kadernya untuk menggunakan jalur hukum.

"Jika PDIP bersikap demikian tentu wajar karena lambang organisasi resmi Partai yang mereka dirikan dan perjuangkan dibakar," imbuh Stanislasus.

Ia juga mendesak agar PA 212 terbuka soal adanya dugaan penyusup yang sengaja membakar bendera partai penguasa itu.

"Soal penyusup atau bukan tinggal dibuktikan saja berdasarkan fakta-fakta yang ada lalu diselidiki siapa orangnya dan apa motifnya," terang Stanislaus.

Stan
Stanislaus Riyanta

Stanislaus berharap agar polisi sebaiknya bertindak tegas supaya hal tersebut tidak menjadi konflik.

"Tentu saja ini harus diawali dengan pelaporan resmi oleh pihak yang dirugikan atau menjadi korban yaitu PDIP kepada Polri," tutup Stanislaus.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (25/6) siang menggelar aksi long march dari kantornya menuju Mapolres Jakpus.

Hal itu dilakukan untuk meminta kepolisian segera menangkap oknum atau pelaku pembakaran bendera PDIP dalam aksi penolakan RUU (Rancangan Undang-Undang) HIP (Haluan Ideologi Pancasila) di depan Kompleks MPR/DPR/DPD, pada Rabu (24/6).

Aksi diikuti ratusan simpatisan dan pengurus PDIP dari tingkatan anak ranting, Pengurus Anak Cabang (PAC) dan pengurus DPC itu dipimpin langsung Ketua DPC PDIP Jakpus Wa Ode Herlina.

Dengan membawa bendera partai, simpatisan partai berlambang banteng itu berdiri rapi di depan Polres Jakpus di Kemayoran dengan mengedepankan protokol kesehatan COVID-19.

“Kami meminta agar kepolisian segera mengusut tuntas oknum atau pelaku yang membakar bendera dan melakukan proses hukum setegas-tegasnya kepada para pelaku. Satu-dua hari ini kita akan menunggu hasil dari kerja pihak kepolisian,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta itu kepada wartawan

Menurut dia, aksi pelaporan yang dilakukan merupakan aksi solidaritas dan spontanitas terhadap terbitnya surat edaran partai agar kader PDIP melakukan langkah hukum terhadap aksi pembakaran bendera partai yang terjadi dalam aksi di depan gedung DPR/MPR/DPD.

“Persoalan ini harus cepat diselesaikan karena berpotensi mengadu domba bangsa. Ini penghinaan terhadap bangsa Indonesia yang rakyatnya sebagian besar mendukung PDIP di pileg (pemilihan anggota legislatif) lalu,” beber anggota Komisi E DPRD DKI itu.

Baca Juga

Bendera PDI-P Dibakar, Surat Perintah dari Megawati Keluar

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), sambung Wa Ode, memastikan mengawal proses hukum yang dilaporkan DPC PDIP Jakpus terkait pembakaran bendera PDIP. Pihak kepolisian pun, kata dia, akan memberikan bukti-bukti yang diterima dari pelaporan DPC Jakpus tersebut kepada Polda (Kepolisian Daerah) Metro Jaya.

“Kami akan setiap hari berkumpul dan berhimpun menunggu hasil kerja kepolisian. Hari ini DPC PDIP Jakpus, DPC PDIP Pulau Seribu dan DPC PDIP Jaktim yang melaporkan aksi pembakaran bendera PDIP. Jumat (26/6/2020) DPC PDIP Jakut, Jaksel, Jakbar dan akan melaporkan ke Mapolres masing-masing,” pungkas dia. (Knu)

#PDIP #Stanislaus Riyanta #Massa 212
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan