DPR Galang Dukungan Pimpinan Parlemen Dunia Demi Hentikan Konflik Israel-Palestina

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 13 Oktober 2023
DPR Galang Dukungan Pimpinan Parlemen Dunia Demi Hentikan Konflik Israel-Palestina

Mardani Ali Sera (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak agar konflik perang antara Palestina-Israel segera diakhiri.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menegaskan bahwa solusi utama untuk menghentikan seluruh efek destruktif dari konflik tersebut adalah kemerdekaan Palestina.

Baca Juga:

500 Ribu Warga Palestina Kehilangan Akses Bantuan Pangan

Dia mengungkapkan, bahwa parlemen Indonesia telah berkomunikasi dengan beberapa parlemen negara lain untuk membuat resolusi bersama dalam membantu penyelesaian konflik antara Palestina-Israel.

"Kami sudah mengontak banyak ketua parlemen dan anggota parlemen untuk bikin resolusi bersama," ujar Mardani di Jakarta, Jumat (13/10).

Dia berharap 'Inter-Parliamentary Union' (IPU) dapat segera melangsungkan pertemuan darurat untuk membahas penyelesaian konflik Palestina-Israel, begitu pula forum parlemen lainnya.

Seperti Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), maupun forum parlemen ASEAN maupun Asia.

"Sehingga betul-betul suara untuk hentikan kekerasan di Gaza khususnya bisa dieksekusi segera," papar Mardani.

Menurut Mardani, apa yang dilakukan oleh militan dan gerilyawan di Gaza adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan untuk negaranya.

Baca Juga:

Bela Palestina, Mia Khalifa Didepak Playboy

Disaat yang sama, banyak respons atas ketidakadilan dan pendudukan yang dilakukan Israel selama berpuluh-puluh tahun.

“Semua mengecam Israel dan mendukung perjuangan untuk kemerdekaan Palestina,” ucapnya.

Mardani berharap agar Presiden Jokowi melalui Kementerian Luar Negeri RI dapat segera membuat pertemuan atapun Konferensi Tingkat Tinggi dengan sejumlah negara-negara besar yang concern terhadap isu Palestina.

Tujuannya untuk menghentikan kekerasan di sana sekaligus mendukung perjuangan Palestina.

"Perlu langkah yang lebih konkret dan nyata guna menunjukkan komitmen Indonesia untuk menghentikan kekerasan di Palestina, khususnya di Gaza,” tutup Mardani. (Knu)

Baca Juga:

Putin: Israel Rebut Tanah Milik Palestina

#Israel #Palestina #Mardani Ali Sera #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Bagikan