Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Duga Kasus COVID-19 Naik Karena Pelonggaran Aturan

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 16 Juni 2022
DPR Duga Kasus COVID-19 Naik Karena Pelonggaran Aturan

Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com — Lonjakan kasus COVID-19 diprediksi bakal terjadi lantaran adanya varian baru omicron BA.4 dan BA.5.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipatif penanganan COVID-19 yang mulai meningkat dalam sepekan ini.

Baca Juga:

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Lebih dari Seribu Orang

“Apalagi per Rabu (15/6) kemarin, jumlah kasus baru naik secara signifikan yakni 1.242 kasus,” ungkap Netty dalam keterangan persnya, Kamis, (16/6).

Netty khawatir jika Pemerintah tidak segera mengambil tindakan antisipatif, maka kasus akan terus bertambah naik. Ia mencontohkan, di banyak tempat disiplin prokes masyarakat sudah mulai longgar.

Seperti tempat-tempat publik kembali dibanjiri pengunjung. Pertemuan tatap muka dan mobilitas masyarakat sudah kembali seperti sebelum ada pandemi.

"Apa langkah yang diambil Pemerintah agar masyarakat kembali waspada?” katanya.

Netty menilai, sikap Pemerintah beberapa waktu ke belakang yang cenderung memberikan kesan kepada masyarakat untuk melonggarkan prokes.

"Seperti, membolehkan membuka masker dan penurunan aktivitas testing," ungkap dia.

Bahkan acara-acara besar juga sudah digelar tanpa prokes yang ketat. Pesan yang ditangkap masyarakat adalah pelonggaran, karena COVID-19 sudah landai atau bahkan hilang.

"Akibatnya masyarakat banyak yang tidak waspada dan cenderung mengabaikan prokes,” katanya.

Baca Juga:

Cegah Lonjakan Kasus COVID-19, DPR Minta Pemerintah Gencarkan Booster

Komunikasi publik yang disalahpahami masyarakat ini bahkan, kata Netty, berdampak pada munculnya sikap kurang responsif terhadap imbauan vaksinasi.

Ia meyakini, program vaksinasi booster yang telah dianggarkan pembiayaannya oleh pemerintah cenderung diabaikan masyarakat.

"Mereka telanjur termakan opini bahwa COVID-19 sudah hilang, untuk apa vaksinasi,” jelas politikus PKS ini.

Menurut Netty, masyarakat sudah tidak antusias untuk melakukan booster dengan alasan pandemi sudah hilang. Padahal sudah diming-imingi dengan pemberian minyak goreng.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah bergegas melakukan langkah antisipatif agar tidak terjadi ledakan kasus yang mengkhawatirkan.

Seperti memperketat penerapan protokol kesehatan, kembali menggencarkan vaksinasi dan memperketat aturan prokes di ruang publik.

Sekedar informasi, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan dengan jumlah kasus harian beberapa hari terakhir tembus sebanyak 500 kasus.

Bahkan, kemarin angka kasus baru harian tembus di atas seribu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kenaikan kasus ini imbas dari adanya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. (Knu)

Baca Juga:

Varian BA.4 dan BA.5 Masuk Indonesia, Satgas COVID-19 Akan Kembali Atur Kegiatan Berskala Besar

#COVID-19 #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Bagikan