DPR Duga Kasus COVID-19 Naik Karena Pelonggaran Aturan

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 16 Juni 2022
DPR Duga Kasus COVID-19 Naik Karena Pelonggaran Aturan

Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com — Lonjakan kasus COVID-19 diprediksi bakal terjadi lantaran adanya varian baru omicron BA.4 dan BA.5.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipatif penanganan COVID-19 yang mulai meningkat dalam sepekan ini.

Baca Juga:

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Lebih dari Seribu Orang

“Apalagi per Rabu (15/6) kemarin, jumlah kasus baru naik secara signifikan yakni 1.242 kasus,” ungkap Netty dalam keterangan persnya, Kamis, (16/6).

Netty khawatir jika Pemerintah tidak segera mengambil tindakan antisipatif, maka kasus akan terus bertambah naik. Ia mencontohkan, di banyak tempat disiplin prokes masyarakat sudah mulai longgar.

Seperti tempat-tempat publik kembali dibanjiri pengunjung. Pertemuan tatap muka dan mobilitas masyarakat sudah kembali seperti sebelum ada pandemi.

"Apa langkah yang diambil Pemerintah agar masyarakat kembali waspada?” katanya.

Netty menilai, sikap Pemerintah beberapa waktu ke belakang yang cenderung memberikan kesan kepada masyarakat untuk melonggarkan prokes.

"Seperti, membolehkan membuka masker dan penurunan aktivitas testing," ungkap dia.

Bahkan acara-acara besar juga sudah digelar tanpa prokes yang ketat. Pesan yang ditangkap masyarakat adalah pelonggaran, karena COVID-19 sudah landai atau bahkan hilang.

"Akibatnya masyarakat banyak yang tidak waspada dan cenderung mengabaikan prokes,” katanya.

Baca Juga:

Cegah Lonjakan Kasus COVID-19, DPR Minta Pemerintah Gencarkan Booster

Komunikasi publik yang disalahpahami masyarakat ini bahkan, kata Netty, berdampak pada munculnya sikap kurang responsif terhadap imbauan vaksinasi.

Ia meyakini, program vaksinasi booster yang telah dianggarkan pembiayaannya oleh pemerintah cenderung diabaikan masyarakat.

"Mereka telanjur termakan opini bahwa COVID-19 sudah hilang, untuk apa vaksinasi,” jelas politikus PKS ini.

Menurut Netty, masyarakat sudah tidak antusias untuk melakukan booster dengan alasan pandemi sudah hilang. Padahal sudah diming-imingi dengan pemberian minyak goreng.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah bergegas melakukan langkah antisipatif agar tidak terjadi ledakan kasus yang mengkhawatirkan.

Seperti memperketat penerapan protokol kesehatan, kembali menggencarkan vaksinasi dan memperketat aturan prokes di ruang publik.

Sekedar informasi, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan dengan jumlah kasus harian beberapa hari terakhir tembus sebanyak 500 kasus.

Bahkan, kemarin angka kasus baru harian tembus di atas seribu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kenaikan kasus ini imbas dari adanya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. (Knu)

Baca Juga:

Varian BA.4 dan BA.5 Masuk Indonesia, Satgas COVID-19 Akan Kembali Atur Kegiatan Berskala Besar

#COVID-19 #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Saat ini terdapat tiga skenario utama dalam pembentukan BUK yang tertuang dalam naskah akademik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Indonesia
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Komisi IX DPR RI berencana memanggil Menteri Sosial, Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Menteri Kesehatan dalam rapat kerja mendatang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
Indonesia
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Salah satu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji melalui keamanan dan keselamatan daripada keuangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 05 Februari 2026
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Indonesia
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Ini menjadi alarm keras bagi kedaulatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Indonesia
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Nasir menyampaikan keprihatinannya atas proses hukum yang menimpa Hogi Minaya, yang dinilainya perlu dilihat secara lebih utuh dan berkeadilan, tidak semata-mata hitam-putih berdasarkan pasal.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan
Indonesia
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Kita bukan negara follower. Kita punya hak bersuara dan ikut menentukan arah.
Dwi Astarini - Selasa, 03 Februari 2026
DPR Minta RI Aktif dan Kritis di Board of Peace
Indonesia
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Israel terus melanggar norma kemanusiaan dan hukum internasional tanpa sanksi yang jelas. ?
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Komisi I DPR Kecam Serangan Israel ke Gaza, Singgung Peran Board of Peace
Indonesia
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan kekuasaan Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Senin, 02 Februari 2026
Orang Dekat Prabowo sebut Isu Polri di Bawah Kementerian Disengaja untuk Melemahkan Presiden
Indonesia
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Tantangan kesehatan di masa depan banyak bersumber dari zoonosis seperti virus Nipah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Januari 2026
Cegah Virus Nipah, DPR Dorong Kampanye Digital Protokol Kesehatan
Indonesia
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Kondisi ini menuntut penanganan komprehensif dari pemerintah agar produk domestik bisa berjaya di pasar global
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 31 Januari 2026
DPR RI Ungkap Penyebab Harga Bahan Baku Farmasi Mahal di Indonesia
Bagikan