DPR Duga Kasus COVID-19 Naik Karena Pelonggaran Aturan

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 16 Juni 2022
DPR Duga Kasus COVID-19 Naik Karena Pelonggaran Aturan

Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com — Lonjakan kasus COVID-19 diprediksi bakal terjadi lantaran adanya varian baru omicron BA.4 dan BA.5.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipatif penanganan COVID-19 yang mulai meningkat dalam sepekan ini.

Baca Juga:

Waspada, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Lebih dari Seribu Orang

“Apalagi per Rabu (15/6) kemarin, jumlah kasus baru naik secara signifikan yakni 1.242 kasus,” ungkap Netty dalam keterangan persnya, Kamis, (16/6).

Netty khawatir jika Pemerintah tidak segera mengambil tindakan antisipatif, maka kasus akan terus bertambah naik. Ia mencontohkan, di banyak tempat disiplin prokes masyarakat sudah mulai longgar.

Seperti tempat-tempat publik kembali dibanjiri pengunjung. Pertemuan tatap muka dan mobilitas masyarakat sudah kembali seperti sebelum ada pandemi.

"Apa langkah yang diambil Pemerintah agar masyarakat kembali waspada?” katanya.

Netty menilai, sikap Pemerintah beberapa waktu ke belakang yang cenderung memberikan kesan kepada masyarakat untuk melonggarkan prokes.

"Seperti, membolehkan membuka masker dan penurunan aktivitas testing," ungkap dia.

Bahkan acara-acara besar juga sudah digelar tanpa prokes yang ketat. Pesan yang ditangkap masyarakat adalah pelonggaran, karena COVID-19 sudah landai atau bahkan hilang.

"Akibatnya masyarakat banyak yang tidak waspada dan cenderung mengabaikan prokes,” katanya.

Baca Juga:

Cegah Lonjakan Kasus COVID-19, DPR Minta Pemerintah Gencarkan Booster

Komunikasi publik yang disalahpahami masyarakat ini bahkan, kata Netty, berdampak pada munculnya sikap kurang responsif terhadap imbauan vaksinasi.

Ia meyakini, program vaksinasi booster yang telah dianggarkan pembiayaannya oleh pemerintah cenderung diabaikan masyarakat.

"Mereka telanjur termakan opini bahwa COVID-19 sudah hilang, untuk apa vaksinasi,” jelas politikus PKS ini.

Menurut Netty, masyarakat sudah tidak antusias untuk melakukan booster dengan alasan pandemi sudah hilang. Padahal sudah diming-imingi dengan pemberian minyak goreng.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah bergegas melakukan langkah antisipatif agar tidak terjadi ledakan kasus yang mengkhawatirkan.

Seperti memperketat penerapan protokol kesehatan, kembali menggencarkan vaksinasi dan memperketat aturan prokes di ruang publik.

Sekedar informasi, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan dengan jumlah kasus harian beberapa hari terakhir tembus sebanyak 500 kasus.

Bahkan, kemarin angka kasus baru harian tembus di atas seribu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kenaikan kasus ini imbas dari adanya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. (Knu)

Baca Juga:

Varian BA.4 dan BA.5 Masuk Indonesia, Satgas COVID-19 Akan Kembali Atur Kegiatan Berskala Besar

#COVID-19 #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan