DPR Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kepesertaan Tenaga Honorer

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 29 Agustus 2022
DPR Dorong BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Kepesertaan Tenaga Honorer

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Mufidah Kurniasih melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi IX terhadap pengawasan perlindungan kesejahteraan tenaga kerja honorer bidang kesehatan di Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Mufidah meminta BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kepesertaan tenaga kerja honorer guna mewujudkan perlindungan.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Peserta BPJS Wajib Skrining

"Ternyata masih sangat sedikit kepesertaan yang ikut Jamsostek, karenanya kepesertaannya masih perlu kita dorong lagi," kata Mufidah dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/8).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan hak pekerja sesuai Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Oleh karena itu, menurut Mufidah, dibutuhkan political will yang kuat terhadap pelaksanan perlindungan tenaga honorer. Mengingat, kepastian penganggaran Pemprov Jabar untuk perlindungan tenaga kerja honorer belum menyeluruh.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi IX DPR juga menyoal kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penghapusan tenaga honorer. Ia memastikan DPR terus mengawal agar kebijakan tersebut tetap berkeadilan.

Baca Juga:

Besaran Tagihan BPJS Kesehatan di Solo Tembus Rp 2,3 Miliar

"Kita semua satu pandangan bahwa kita perlu memberikan advokasi terhadap teman-teman tenaga honorer khususnya di bidang kesehatan karena mereka menjadi ujung tombak di masa pandemi ini. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua," ujarnya.

"Bukan berarti kita tidak memperhatikan tenaga honorer di bidang pendidikan. Ini juga sama pentingnya, tapi karena ini Komisi IX kita sedang fokus menangani isu tenaga honorer kesehatan. Muda-mudahan hasil rapat kali ini bisa sampaikan pada Rapat Pimpinan Gabungan dari berbagai Komisi," sambungnya

Komisi IX DPR juga mengapresiasi Pemprov Jabar terkait usulan pembentukan Gugus Tugas honorer sebagai jembatan aspirasi tenaga honorer dengan pemerintah daerah.

“Untuk mewujudkan sistem kesehatan yang mumpuni, tenaga kesehatan ini faktor yang paling dominan. Komisi IX akan diskusi lebih lanjut terkait solusi apa yang bisa kita lakukan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Peserta BPJS Kesehatan Wajib Isi Riwayat Kesehatan

#BPJS Ketenagakerjaan #DPR RI #PKS #Guru Honorer
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Kebijakan ini menjadi krusial setelah para peternak mengeluhkan anjloknya harga telur hingga menyentuh Rp 24.000 per kilogram.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Penetapan Harga Acuan Baru, DPR Minta Peternak Berani Laporkan Mafia Telur
Indonesia
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak Kementerian ESDM dan Pertamina menjelaskan secara transparan dasar kenaikan harga Pertamax yang disebut mencapai 32 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Juni 2026
Harga Pertamax Naik 32 Persen, DPR Minta ESDM Transparan soal Dasar Perhitungannya
Indonesia
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Persoalan defisit tidak boleh dipandang sebagai masalah rutin yang cukup diatasi melalui suntikan dana jangka pendek. 

Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
BPJS Kesehatan Defisit Rp 2 Triliun Tiap Bulan, DPR Minta Evaluasi Total
Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Kenaikan harga Pertamax bisa memicu masyarakat pindah ke Pertalite. DPR pun meminta pemerintah menyiapkan skenario darurat.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Berpotensi Picu Migrasi ke Pertalite, DPR Minta Antisipasi
Indonesia
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Komisi XII DPR segera memanggil Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait kenaikan harga Pertamax. Sebab, BBM tersebut kini menembus Rp 16.250 per liter.
Soffi Amira - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamax Tembus Rp 16.250 per Liter, DPR Bakal Panggil Kementerian ESDM dan Pertamina
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Bagikan