DPR Desak Pemerintah Jamin Keamanan WNI di Prancis

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 04 Juli 2023
DPR Desak Pemerintah Jamin Keamanan WNI di Prancis

Ketua DPR RI Puan Maharani saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/3). ANTARA/Melalusa Susthira K

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kerusuhan yang terjadi di Paris, Prancis perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Khususnya akan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) disana.

Ketua DPR Puan Maharani mendorong Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Prancis untuk terus memantau kondisi WNI. Sebab, kerusuhan dan bentrokan dinilai semakin meluas di negara tersebut akibat kematian remaja yang ditembak polisi setempat.

Baca Juga:

Kerusuhan di Prancis, KBRI Imbau WNI Waspada dan Hindari Lokasi Kejadian

“Pemerintah harus memberi jaminan warga negara kita tidak terkena dampak kerusuhan di Prancis yang terus meluas," tutur Puan di Jakarta, Selasa (4/7).



Menurut Puan, jangan sampai WNI yang lokasi tempat tinggalnya terdampak kerusuhan kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka.

"Ini juga harus menjadi fokus KBRI dalam menjamin kebutuhan para warga negara kita di sana,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk terus memantau situasi di Prancis dan melakukan upaya diplomatik guna memastikan keselamatan dan kesejahteraan WNI.

"Kemenlu juga harus melakukan upaya diplomatik ke pemerintah Prancis guna memastikan WNI yang tengah berada di sana memperoleh perlindungan dan terhindar dari bentrokan," tegas Ketua DPP PDIP ini.

Cucu Bung Karno ini pun meminta Pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan peringatan bepergian sementara kepada warga Indonesia yang hendak berangkat atau berlibur ke Perancis.

Puan mengatakan, antisipasi diperlukan demi keselamatan rakyat Indonesia. Jika diperlukan dan situasi semakin tidak aman, maka Pemerintah perlu mengeluarkan peringatan bepergian bagi WNI untuk sementara waktu sampai kerusuhan di Prancis mereda.

"Ini bertujuan untuk menjaga keselamatan warga negara kita sendiri," tegas Puan.

Di sisi lain, ia mengimbau WNI yang berada di Prancis untuk tetap waspada dan menjauhi lokasi bentrokan.

Baca Juga:

Jawaban 2 Eksil Korban Peristiwa 1965-1966 Ditawari Langsung Jokowi Kembali Jadi WNI

"Saya meminta kepada warga negara kita yang berada di Perancis untuk terus mewaspadai dampak kerusuhan yang meluas. Tetap jaga kemanan, jangan berpergian apabila tidak mendesak. Tunggu situasi di Prancis kondusif," imbaunya.

Puan meminta masyarakat Indonesia yang kesulitan menghubungi keluarga atau kerabatnya di Prancis untuk mengakses nomor hotline tersebut.

“Pastikan kondisi keluarga, kolega, teman, maupun kerabat yang berada di Prancis dalam kondisi aman,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Seperti diketahui, kerusuhan di Prancis dipicu karena penembakan polisi yang menyebabkan pemuda berusia 17 tahun meninggal dunia pada 27 Juni lalu.

Kejadian itu menimbulkan amuk massa dan kerusuhan di beberapa kota besar di Prancis sejak 28 Juni 2023 dan terus membesar, termasuk di Paris pada Jumat (30/6) lalu.

Berdasarkan catatan KBRI, jumlah WNI yang berada di Prancis mencapai 4 ribu jiwa dan tersebar di beberapa kota. Oleh karena itu, Puan meminta kedutaan besar tetap memberikan pelayanan bagi WNI di Prancis, khususnya yang lokasinya dekat dengan kerusuhan.

Kerusuhan di Prancis telah turut menyebabkan 7 negara mengeluarkan travel advisory dan warning. Ketujuh negara tersebut adalah Inggris, Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada, Australia, Skotlandia dan Iran.

Pada kerusuhan di Perancis, massa tak hanya sekadar melakukan aksi protes. Mereka juga melakukan pengrusanan, penjarahan dan pembakaran. Peristiwa ini terjadi di puluhan kota dan kota madya di seluruh Prancis, seperti di Paris dan sekitarnya, Lyon, Strasbourg, Metz, Marseille, dan lain-lain.

Dampak kerusuhan meliputi kebakaran di 2.560 titik di area publik, 1.350 kendaraan dibakar, dan 234 gedung dirusak serta dibakar. Selain itu, 994 orang ditangkap dan 79 aparat keamanan terluka akibat kerusuhan di Perancis. (Knu)

Baca Juga:

Kemlu Ungkap WNI di Rusia Dalam Kondisi Aman di Tengah Pemberontakan Wagner

#Perancis #Paris #Kerusuhan Massa #DPR RI #WNI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Pemerintah perlu memperkuat produksi bahan baku obat domestik melalui dukungan riset, insentif industri, dan kolaborasi lintas kementerian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Harga Obat Terancam Melambung Tingg Buntut Rupiah Melemah, Pemerintah Diminta Bersikap
Indonesia
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Penanganan korban kebakaran Kemayoran wajib mencakup pemulihan fisik serta mental secara terintegrasi melalui posko pelayanan satu pintu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Mardani Ali Sera Tuntut Pemerintah Jemput Bola ke Pengungsian Kemayoran Buntut Kebakaran Pasar Jiung
Indonesia
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG selama ini menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek pengawasan dan kontrol kualitas.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Waka Komisi IX DPR Minta Kepala BGN Baru Benahi Tata Kelola MBG, Utamakan Kualitas Gizi
Indonesia
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
DPR RI memetik pelajaran penting dari rentetan kekalahan hukum masa lalu
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Sufmi Dasco Ahmad Garansi Revisi UU Pemilu Komisi II DPR Lebih Kebal Gugatan
Indonesia
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Legislator daerah pemilihan Sumatra Selatan II ini menaruh harapan besar pada pundak pimpinan baru BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Pimpinan Badan Gizi Nasional Dirombak, DPR Ingatkan Jangan Main-Main dengan Anggaran Jumbo Makan Gratis
Indonesia
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Nurhadi menyampaikan hal tersebut menanggapi keputusan Presiden Prabowo mengganti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewijk Pusung dari jajaran pimpinan BGN
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
Komisi IX DPR Minta Kepemimpinan Baru BGN Perkuat Tata Kelola Program MBG
Indonesia
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
RDPU juga membahas struktur organisasi serta formulasi usia pensiun anggota kepolisian
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Juni 2026
DPR RI Kejar Pengesahan RUU UU Polri, Siap Sasar Pelaku Kriminal di Ruang Siber
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Bagikan