DPR Dengar Perspektif Akademisi Universitas Mulawarman Terkait RUU Kehutanan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Mei 2025
DPR Dengar Perspektif Akademisi Universitas Mulawarman Terkait RUU Kehutanan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis (DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kehutanan dari Komisi IV DPR RI mengadakan forum Jaring Pendapat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan berdiskusi mengenai Konsep RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan para akademisi dan pakar dari Universitas Mulawarman.

Sebelumnya, Panja Komisi IV yang fokus pada penyusunan RUU Kehutanan telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat eselon I Kementerian Kehutanan serta sesi Jaring Pendapat dengan para akademisi dari Universitas Gadjah Mada.

Bersamaan dengan kegiatan di Universitas Mulawarman, pada hari yang sama Komisi IV DPR RI juga mengadakan Jaring Pendapat dengan akademisi Universitas Brawijaya, Malang, untuk mengumpulkan masukan terkait penyusunan RUU tentang Pangan.

Baca juga:

55 Bisnis dalam Hutan Disegel, Termasuk di Batam dengan Kerugian Negara Rp 23 Miliar

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis, menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah menjadi landasan hukum pengelolaan hutan di Indonesia selama lebih dari dua dekade. Beliau menekankan bahwa hutan, sebagai penopang utama kehidupan di bumi, memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

“Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan pelestariannya untuk generasi mendatang, yang meliputi aspek ekologi, ekonomi, serta sosial budaya, adalah hal yang esensial,” ujar Abdul dalam keterangannya, Kamis (15/5).

Lebih lanjut, Kharis menyoroti pentingnya pengelolaan hutan tropis Indonesia yang merupakan salah satu yang terluas di dunia. Pengelolaan yang baik diperlukan mengingat fungsinya yang vital sebagai penyangga kehidupan, pengatur tata air, pendorong ekonomi, dan bagian dari aktivitas sosial budaya masyarakat.

“Fakta hilangnya 33,9 juta hektar hutan Indonesia dalam 50 tahun terakhir, serta deforestasi sebesar 28,04 juta hektar dalam 20 tahun terakhir, merupakan kerugian yang sangat signifikan,” tegasnya.

Baca juga:

Bencana Kebakaran Hutan Mulai Mengintai Indonesia, 38 Kasus Terjadi di Kalteng

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI memandang perlu adanya revisi dan penyempurnaan materi dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk mengatasi tekanan dan kerusakan sumber daya hutan serta menjawab perkembangan zaman dan tantangan di masa depan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi IV DPR RI mengusulkan pembentukan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Usulan ini kemudian ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI Nomor Urut 5 dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) DPR RI Tahun 2025 pada Rapat Paripurna tanggal 19 November 2024.

#Hutan #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Perkuat Perlindungan Hutan, Kemenhut-Kemenhan Sinergi Dukung Satgas PKH
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin berbincang dengan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di Manggala Wana Bakti, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Perkuat Perlindungan Hutan, Kemenhut-Kemenhan Sinergi Dukung Satgas PKH
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Bagikan