DPR: Calon Panglima TNI Jangan Punya Beban Luka bagi Keluarga Korban Nanggala

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 08 Juli 2021
DPR: Calon Panglima TNI Jangan Punya Beban Luka bagi Keluarga Korban Nanggala

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Foto: Twitter/@Puspen_TNI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi I DPR RI, Dede Indra Permana menyatakan, sebaiknya calon Panglima TNI akan datang merupakan sosok yang tidak mempunyai beban luka bagi keluarga korban KRI Nanggala 402.

Pernyataan itu disampaikan Dede saat ditanya soal sosok Panglima TNI yang pantas menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang pensiun November 2021 nanti.

Baca Juga

Laksamana Yudo Margono Dinilai Layak Jadi Calon Panglima TNI

"Kita tahu kecelakaan Nanggala tak hanya meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban. Tapi juga, dalam benak mereka terbersit pertanyaan, siapa yang bertanggungjawab atas kejadian itu. Sampai saat ini belum ada pihak yang bertanggungjawab, baik itu Panglima TNI, KASAL, atau komandannya," ucap Dede dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/7)

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, Panglima TNI yang baru mesti menyikapi persoalan itu. Karena tidak mungkin mengabaikan suara hati para keluarga korban.

Walaupun, kata Dede, dalam kejadian Nanggala ada yang berpendapat bahwa tragedi tersebut dikarenakan kondisi kapal yang tidak layak tetapi ada pula yang berpendapat faktor alam yang menjadi penyebabnya, sehingga tidak ada pihak yang bisa disalahkan.

Tetapi, ucap alumnus Universitas Diponegoro itu, kemudian muncul pertanyaan apabila kondisi kapal ataupun alam dinilai tidak memungkinkan, mengapa program latihan tersebut tetap dijalankan?

Anggota Komisi I DPR RI, Dede Indra Permana. Foto: dpr.go.id

"Entah alasannya karena apapun, kondisi kapal yang tidak layak atau kondisi alam, tetap harusnya ada yang bertanggungjawab atas kejadian Nanggala. Sampai sekarang belum ada jawabannya, baik dari KASAL maupun Panglima TNI. Jadi, siapapun Panglima TNI nanti, sebaiknya sosok yang tidak meninggalkan luka yang sebelumnya," papar Dede.

Terlebih, muncul kabar ada korban Nanggala yang berasal dari instansi atau aparat lain yang tidak diungkap ke publik. Maka, menjadi sepantasnya Panglima TNI ke depan adalah yang tidak memiliki beban persoalan kala yang bersangkutan menjabat.

Oleh karena itu, menurutnya, untuk alternatif calon Panglima TNI, Presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkan KASAD Jenderal Andika Perkasa atau KASAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

"Jadi tidak bisa dihilangkan bahwa ada persoalan Nanggala yang masih menjadi misteri siapa yang tanggung jawab. Ini beban bagi KASAL. Dan salah satu kriteria seorang Panglima sebagai pemegang komando militer Republik Indonesia selain mempunyai kemampuan yang mumpuni adalah seorang ksatria yang bertanggungjawab atas segala kejadian di angkatannya," tegasnya.

Menurutnya, tak pantas bila seorang perwira tinggi melempar kesalahan dan tanggung jawab. Karena jika soal melempar tanggung jawab siapapun bisa melakukannya.

"Alangkah baiknya ada yang mengakui, dan mengambil sikap tanggung jawab. 'Saya yang salah, saya yang mengundurkan diri'. Itu baru kesatria. Ini alternatif pandangan saya, saya tidak berani memberikan pandangan utama, sebaiknya dari KASAD dan KASAU, paling tidak Panglima TNI ini tidak meninggalkan luka yang sebelumnya," pungkas Dede. (*)

Baca Juga

Berharta Rp 179 Miliar, KSAD Andika Punya Tanah di Australia hingga Amerika

#DPR RI #Komisi I DPR #Panglima TNI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Panja akan terdiri dari lima pimpinan dan 18 anggota.
Dwi Astarini - 2 jam, 31 menit lalu
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Indonesia
Wamenkum Sebut RUU Keamanan Siber Diperlukan, Lindungi Infrastruktur Informasi Kritis
Serangan terhadap infrastruktur informasi penting, pencurian data, hingga penyalahgunaan informasi dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan negara.
Dwi Astarini - 2 jam, 35 menit lalu
Wamenkum Sebut RUU Keamanan Siber Diperlukan, Lindungi Infrastruktur Informasi Kritis
Indonesia
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Indonesia
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Proses pemeriksaan tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan Kementerian Perdagangan menyerahkan penindakan kepada aparat sesuai kewenangannya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Indonesia
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Siapa pun yang memberikan uang kepada mahasiswa untuk menggerakkan atau mengarahkan aksi telah merusak independensi, integritas, dan idealisme mahasiswa.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Indonesia
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Latihan dasar militer seharusnya hanya diarahkan untuk membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Indonesia
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
MSCI terus menyoroti beberapa aspek krusial di pasar saham Tanah Air, mulai dari transparansi kepemilikan saham, kualitas arus informasi, hingga integritas infrastruktur pasar.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
Indonesia
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Evaluasi perlu dilakukan jika ditemukan aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelatihan.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Bagikan