Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh menyoroti insiden wafatnya peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang sedang mengikuti latihan dasar kemiliteran (latsarmil) sebagai bagian dari proses persiapan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Dia menilai peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
“Kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi yang serius agar tidak terulang kembali di masa mendatang,” kata Rahmat kepada wartawan, Jumat (26/6).
Evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pengawasan kesehatan peserta, tetapi juga terhadap desain dan relevansi pelatihan yang diberikan kepada calon manajer KDMP.
Rahmat Saleh, Anggota Komisi VI DPR RI
Rahmat mengingatkan KDMP merupakan salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa. Oleh karena itu, keberhasilan program harus didukung proses rekrutmen dan pelatihan yang tepat sasaran.
Baca juga:
Lagi, Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal saat Pelatihan, Sempat Keluhkan Sesak Napas
“Justru karena program ini penting, seluruh tahapan pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan agar tujuan yang baik tidak terganggu oleh persoalan yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
Politisi PKS asal Sumatra Barat itu juga mendorong pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas dan kebutuhan pelaksanaan latsarmil bagi calon manajer koperasi yang berasal dari kalangan sipil.
Perlu dievaluasi secara objektif apakah bentuk pelatihan yang diterapkan saat ini sudah paling relevan dengan kebutuhan calon manajer koperasi yang nantinya akan mengemban tugas-tugas manajerial, bisnis, tata kelola organisasi, hingga pengembangan usaha di desa.
Rahmat Saleh, Anggota Komisi VI DPR RI
Rahmat menilai pelatihan bagi calon manajer seharusnya lebih diarahkan untuk memperkuat kapasitas teknis dan manajerial yang akan dibutuhkan dalam operasional KDMP di lapangan. Fokus utama yang harus dipastikan yakni bagaimana para manajer ini benar-benar siap mengelola koperasi secara profesional. Mereka harus menguasai aspek manajemen, tata kelola keuangan, pengembangan usaha, digitalisasi, hingga pemberdayaan masyarakat desa.
“Sistem pelatihan harus optimal untuk mendukung kebutuhan tersebut,” lanjutnya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS tersebut juga menekankan para peserta berasal dari kalangan sipil dengan latar belakang yang beragam sehingga pendekatan pelatihannya perlu disesuaikan.
"Calon manajer KDMP ini bukan prajurit militer. Mereka berasal dari masyarakat sipil yang sedang dipersiapkan menjadi penggerak ekonomi desa. Oleh karena itu, tentu diperlukan penyesuaian metode, intensitas, maupun standar pelatihan agar tetap relevan, proporsional, aman, dan sesuai dengan kebutuhan tugas yang akan mereka jalankan nantinya,” ujar Wasekjen DPP PKS tersebut.(knu)
Baca juga:
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
