Laksamana Yudo Margono Dinilai Layak Jadi Calon Panglima TNI

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 Mei 2020
Laksamana Yudo Margono Dinilai Layak Jadi Calon Panglima TNI

Laksamana Yudo Margono. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo bakal melantik Laksamana Yudo Margono menjadi KSAL dan Marsekal Fadjar Prasetyo sebagai KSAU. Pelantikan bakal berlangsung di Istana Negara.

Anggota Komisi 1 DPR Syaifullah Tamliha menilai keduanya memang pantas menjadi KSAU dan KSAL. Ia menambahkan, saat ini yang menarik untuk dicermati adalah posisi Laksamana Madya Yudo Margono yang dilantik sebagai KSAL.

Baca Juga

Kisah Sopir Bus Kena PHK, Mudik Jalan Kaki Ratusan Kilometer Jakarta-Solo

"Karena merupakan prajurit terbaik, terbukti memiliki prestasi gemilang, dan berkarier dari bawah," kata Syaifullah dalam keterangannya, Rabu (20/5).

Jika Panglima TNI konsisten dijabat secara bergiliran, maka peluang untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto jika mendapatkan penugasan lain atau pensiun nantinya adalah KSAL, Laksamana Yudo Margono.

Laksamana Yudo Margono
Laksamana Yudo Margono. Foto: ANTARA

"Meskipun demikian, peluang Jenderal TNI Andika Perkasa yang sekarang menjabat KSAD tetap lebih besar, sebab Andika merupakan jenderal senior dan lebih berpengalaman dibandingkan dengan KSAU dan KSAL yang dilantik pada 20 Mei 2020," kata politikus PPP ini.

"Apalagi jabatan Panglima TNI menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mesti dijabat secara bergiliran bagi Unit Organisasi AD, AL dan AU," tambah dia.

Ia menambahkan, tugas KSAL yang baru sangat berat untuk menjaga teritorial laut Indonesia di tengah banyak kapal nelayan asing memasuki wilayah kedaulatan Indonesia yang masih bersengketa dengan negara tetangga sesama ASEAN dan Tiongkok.

"Mereka mengklaim sebagian wilayah kita adalah ‘wilayahnya’, terutama konflik perbatasan dengan Vietnam," kata Syaifullah.

Baca Juga

Anies Minta Jangan Mudik Lokal, Silahtuhrahmi Lebaran Lewat Online

Sedangkan KSAU harus berkutat dengan banyaknya pesawat tempur kita yang sudah usang yang memerlukan pemeliharaan.

"Termasuk penambahan pesawat tempur yang kian hari semakin berkembang pesat, terutama pesawat tempur produksi Amerika dan Rusia," tutup dia. (Knu)

#DPR RI #Panglima TNI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - 1 jam, 21 menit lalu
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Panja akan terdiri dari lima pimpinan dan 18 anggota.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Indonesia
Wamenkum Sebut RUU Keamanan Siber Diperlukan, Lindungi Infrastruktur Informasi Kritis
Serangan terhadap infrastruktur informasi penting, pencurian data, hingga penyalahgunaan informasi dinilai dapat mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan negara.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkum Sebut RUU Keamanan Siber Diperlukan, Lindungi Infrastruktur Informasi Kritis
Indonesia
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan program.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
DPR Komentari Kematian Calon Manajer Kopdes Merah Putih saat Pelatihan, Mereka bukan Prajurit Militer
Indonesia
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Pemerintah berjanji segera mengambil keputusan agar pasokan gas bagi sektor industri kembali normal.
Dwi Astarini - Sabtu, 27 Juni 2026
Presiden KSPSI Sebut 55.000 Buruh Terancam PHK, 1 Perusahaan Sudah Tutup Operasional
Indonesia
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Proses pemeriksaan tengah dilakukan oleh aparat penegak hukum, sedangkan Kementerian Perdagangan menyerahkan penindakan kepada aparat sesuai kewenangannya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Minyakita Berbau Solar, DPR Desak Evaluasi Produsen dan Distribusi
Indonesia
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Siapa pun yang memberikan uang kepada mahasiswa untuk menggerakkan atau mengarahkan aksi telah merusak independensi, integritas, dan idealisme mahasiswa.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Mahasiswa Diberi Rp 20 Juta, Waka Komisi X DPR RI: jangan Dimanfaatkan untuk Politik Praktis
Indonesia
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Latihan dasar militer seharusnya hanya diarahkan untuk membangkitkan kekompakan, disiplin pribadi, dan kebersamaan.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Calon Manajer Kopdes Merah Putih Meninggal, DPR: Harusnya Perbanyak Latihan Manajemen Koperasi
Indonesia
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
MSCI terus menyoroti beberapa aspek krusial di pasar saham Tanah Air, mulai dari transparansi kepemilikan saham, kualitas arus informasi, hingga integritas infrastruktur pasar.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
MSCI masih Evaluasi Status Pasar RI, DPR: Momentum Percepat Reformasi Bursa Saham
Indonesia
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Evaluasi perlu dilakukan jika ditemukan aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pelatihan.
Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
DPR Desak Program Pelatihan Manajer Kopdes Dievaluasi setelah Sejumlah Peserta Meninggal Dunia
Bagikan