Laksamana Yudo Margono Dinilai Layak Jadi Calon Panglima TNI

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 20 Mei 2020
Laksamana Yudo Margono Dinilai Layak Jadi Calon Panglima TNI

Laksamana Yudo Margono. Foto: ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo bakal melantik Laksamana Yudo Margono menjadi KSAL dan Marsekal Fadjar Prasetyo sebagai KSAU. Pelantikan bakal berlangsung di Istana Negara.

Anggota Komisi 1 DPR Syaifullah Tamliha menilai keduanya memang pantas menjadi KSAU dan KSAL. Ia menambahkan, saat ini yang menarik untuk dicermati adalah posisi Laksamana Madya Yudo Margono yang dilantik sebagai KSAL.

Baca Juga

Kisah Sopir Bus Kena PHK, Mudik Jalan Kaki Ratusan Kilometer Jakarta-Solo

"Karena merupakan prajurit terbaik, terbukti memiliki prestasi gemilang, dan berkarier dari bawah," kata Syaifullah dalam keterangannya, Rabu (20/5).

Jika Panglima TNI konsisten dijabat secara bergiliran, maka peluang untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto jika mendapatkan penugasan lain atau pensiun nantinya adalah KSAL, Laksamana Yudo Margono.

Laksamana Yudo Margono
Laksamana Yudo Margono. Foto: ANTARA

"Meskipun demikian, peluang Jenderal TNI Andika Perkasa yang sekarang menjabat KSAD tetap lebih besar, sebab Andika merupakan jenderal senior dan lebih berpengalaman dibandingkan dengan KSAU dan KSAL yang dilantik pada 20 Mei 2020," kata politikus PPP ini.

"Apalagi jabatan Panglima TNI menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mesti dijabat secara bergiliran bagi Unit Organisasi AD, AL dan AU," tambah dia.

Ia menambahkan, tugas KSAL yang baru sangat berat untuk menjaga teritorial laut Indonesia di tengah banyak kapal nelayan asing memasuki wilayah kedaulatan Indonesia yang masih bersengketa dengan negara tetangga sesama ASEAN dan Tiongkok.

"Mereka mengklaim sebagian wilayah kita adalah ‘wilayahnya’, terutama konflik perbatasan dengan Vietnam," kata Syaifullah.

Baca Juga

Anies Minta Jangan Mudik Lokal, Silahtuhrahmi Lebaran Lewat Online

Sedangkan KSAU harus berkutat dengan banyaknya pesawat tempur kita yang sudah usang yang memerlukan pemeliharaan.

"Termasuk penambahan pesawat tempur yang kian hari semakin berkembang pesat, terutama pesawat tempur produksi Amerika dan Rusia," tutup dia. (Knu)

#DPR RI #Panglima TNI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - 2 jam, 57 menit lalu
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Indonesia
Santer Jadi Calon Panglima TNI, Ini Kata KSAD Maruli Simanjuntak
Maruli menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 29 November 2023, menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang kini menjadi Panglima TNI.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Santer Jadi Calon Panglima TNI, Ini Kata KSAD Maruli Simanjuntak
Indonesia
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan. Regulasi ini mengatur larangan menahan ijazah, pesangon, JKP, cuti pekerja perempuan, magang, disabilitas, dan sanksi.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Cuti Melahirkan hingga Aturan Magang Berubah, Ini Isi UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
DPR RI mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (6/10). UU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
DPR Resmi Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dalam Rapat Paripurna, Terdiri dari 23 Bab dan 313 Pasal
Indonesia
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Demo di Gedung MPR/DPR akan berlangsung 6-8 Oktober 2026. Polisi pun menyiapkan sejumlah jalan alternatif.
Soffi Amira - Selasa, 06 Oktober 2026
Ada Demo 6-8 Oktober 2026 di Gedung MPR/DPR, Pengendara Diminta Hindari Jalan Gatot Subroto
Indonesia
TNI Kenakan Pakaian Dinas Upacara Baru, Dipenhi Unsur Budaya Indonesia
Model PDU ini memiliki unsur yang kental dengan kebudayaan karena berbentuk beskap atau seperti pakaian adat pria dengan kerah menutupi sampai leher.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
TNI Kenakan Pakaian Dinas Upacara Baru, Dipenhi Unsur Budaya Indonesia
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Pengalaman panjang Tata, termasuk kiprahnya di PBB, menjadi modal penting untuk memimpin Kemenlu di tengah dinamika internasional yang semakin kompleks.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
DPR Harap Diplomasi RI makin Kuat, Soroti Rekam Jejak Menlu Arrmanatha Nasir sebagai Diplomat di PBB
Indonesia
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
DPR menugaskan Komisi III untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Komjen Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri.
Frengky Aruan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Suyudi Diajukan Prabowo Jadi Kapolri
Bagikan