DPR Bakal Lakukan Langkah Penyelamatan Garuda Indonesia
Zulfikar Sy - Senin, 01 November 2021
Pesawat Garuda Indonesia di Bandara Internasional Yogyakarta. ANTARA/Ahmad Wijaya
MerahPutih.com - DPR bakal melakukan langkah penyelamatan Garuda Indonesia.
Hal tersebut perlu dilakukan agar langkah-langkah yang diambil ke depan dalam menyikapi ancaman pailit maskapai Garuda Indonesia tepat sasaran.
"Sasarannya adalah membersihkan Garuda, menyelamatkan Garuda, atau sekaligus mencari solusi," kata Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar kepada wartawan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (1/11).
Baca Juga:
Maju Lagi di Pilpres 2024, Prabowo Ingin Selamatkan Garuda?
Ia pun mempersilakan rekan-rekannya di DPR untuk membuat langkah-langkah efektif.
Diharapkan aset-aset Garuda bisa segera terselamatkan. Seperti pembentukan pansus dan panitia kerja.
"Kita selamatkan yang pertama aset-asetnya dulu. Yang kedua follow up dari ancaman pailit, pailitnya sudah di depan mata," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengingatkan, agar penyelematan utama harus difokuskan kepada aset Garuda Indonesia.
Dalam rapat paripurna DPR/MPR RI, Senin (1/11) pagi ini, anggota Komisi VI DPR Amin Ak juga meminta pimpinan membentuk pansus terkait penanganan Garuda Indonesia.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga didesak untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh.
“Mendesak agar DPR RI membentuk pansus untuk menangani kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia, agar persoalan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip good corporate governance terungkap secara terang benderang,” tegasnya.
Amin menilai, kebangkrutan Garuda Indonesia tidak hanya terjadi karena situasi pandemi COVID-19, namun karena moral dari manajemen Garuda selama bertahun-tahun.
Menurut dia, semua pelaku yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa terkecuali.
“Ini penting agar praktek-praktek moral hazard tidak terus terjadi di badan usaha milik negara,” timbuhnya.
Sebagai informasi, Garuda Indonesia terancam pailit karena gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh PT My Indo Airlines.
Majelis hakim menyatakan menolak pengajuan PKPU My Indo Airlines pada sidang putusan Kamis (21/10) lalu.
Baca Juga:
Peter Gontha Laporkan Garuda ke KPK, Arya Ungkit Komisaris Ikut Teken Perjanjian Sewa
Permohonan PKPU My Indo Airlines diajukan ke PN Jakarta Pusat sejak 9 Juli 2021 dengan nomor perkara 289/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst.
Gugatan dilayangkan karena Garuda Indonesia menunggak pembayaran sejumlah kewajiban kepada My Indo Airlines.
Terbaru, Garuda Indonesia kembali terancam pailit akibat permohonan PKPU oleh PT Mitra Buana Koorporindo.
Permohanan PKPU oleh Mitra Buana Koorporindo ke Garuda Indonesia dilayangkan melalui kuasa hukumnya Atik Mujiati ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 22 Oktober 2021.
Kasus ini terdaftar dengan nomor perkara 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. (Knu)
Baca Juga:
Garuda Indonesia Tekor Karena Ingin Tersohor Dunia
Bagikan
Berita Terkait
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
