DPR Bakal Cecar Dirut PLN soal Kenaikan Tarif Listrik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 09 Juni 2020
DPR Bakal Cecar Dirut PLN soal Kenaikan Tarif Listrik

Salah seorang petugas PLN saat memeriksa keandalan baca kWh meter pelanggan. ANTARA/HO

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari memastikan pihaknya bakal meminta penjelasan dari Direktur Utama PT. PLN Zulkifli Zaini dan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait kenaikan tagihan listrik masyarakat yang naik signifikan secara tiba-tiba.

"Saat ini kami sedang reses, tapi saat masa meminta Dirut PLN dan Menteri ESDM untuk memberikan penjelasan terkait hal ini. Utamanya, transparansi TDL yang digunakan PLN per April," kata Ratna saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, (9/6).

Baca Juga

DPR Minta PLN Jangan Ambil Keuntungan Naikkan Tarif Listrik di Tengah Pademi Corona

Ratna mengakui, bahwa sebenarnya keluhan terkait kenaikan tagihan listrik ini telah bergulir sejak bulan April.

Ratna Juwita Sari
Ratna Juwita Sari

Pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan PLN, Ratna mengaku telah menyampaikan keluhan masyarakat tersebut.

"Ini tidak boleh diabaikan, PLN harus transparan. Kalaumemang reasoningnya karena memang penggunaan daya yang meningkat selama masa WFH sampaikan secara resmi kepada masyarakat," tegas Ratna.

Ratna mengingatkan, jangan sampai ada opini negatif soal skema subsidi silang untuk memberikan keringanan bagi rumah tngga tidak mampu yang menggunakan daya listrik 450 dan 900 watt.

Baca Juga

PLN Tolak Permintaan Keringanan Pembayaran Listrik, Solo Terancam Gelap Gulita

"Selama ini belum ada jawaban yang gamblang dari PLN, ini sangat disayangkan mengingat banyaknya keluhan dan beban yang semakin menyulitkan masyarakat di masa pandemi ini," pungkas Ratna. (Pon)

#DPR RI #PLN #Tarif Listrik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Token Listrik Terus Berbunyi? Ini Cara Mematikan Alarm dan Mengatur Batas kWh
Bunyi alarm token listrik PLN mengganggu? Simak cara membisukan alarm sementara dengan kode 812 dan mengatur batas minimal peringatan menggunakan kode 456.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 November 2026
Token Listrik Terus Berbunyi? Ini Cara Mematikan Alarm dan Mengatur Batas kWh
Indonesia
Daftar Tarif Listrik per Kwh Kuarta 4 Oktober-Desember 2026
Pembaruan ini dikeluarkan untuk quartal 4, yakni Oktober-Desember 2026.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Daftar Tarif Listrik per Kwh Kuarta 4 Oktober-Desember 2026
Berita Foto
Evakuasi Gardu Portal Milik PLN Roboh Timpa Rumah Warga di Tangsel
Petugas PLN UPT 3 Bintaro memeriksa gardu portal berkapasitas 400 KVA yang roboh dan menimpa rumah warga di Tangerang Selatan, Banten, Senin (2/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 02 November 2026
Evakuasi Gardu Portal Milik PLN Roboh Timpa Rumah Warga di Tangsel
Indonesia
Rincian Tarif Listrik PLN November 2026 dan Simulasi Beli Token Rp 100 Ribu, Dapat Berapa kWh?
Cek rincian tarif listrik PLN November 2026 untuk rumah tangga, bisnis, dan industri. Temukan juga hitungan pasti token Rp 100 ribu dapat berapa kWh di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Rincian Tarif Listrik PLN November 2026 dan Simulasi Beli Token Rp 100 Ribu, Dapat Berapa kWh?
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Bagikan