DPR Bakal Cecar Dirut PLN soal Kenaikan Tarif Listrik
Salah seorang petugas PLN saat memeriksa keandalan baca kWh meter pelanggan. ANTARA/HO
MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari memastikan pihaknya bakal meminta penjelasan dari Direktur Utama PT. PLN Zulkifli Zaini dan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait kenaikan tagihan listrik masyarakat yang naik signifikan secara tiba-tiba.
"Saat ini kami sedang reses, tapi saat masa meminta Dirut PLN dan Menteri ESDM untuk memberikan penjelasan terkait hal ini. Utamanya, transparansi TDL yang digunakan PLN per April," kata Ratna saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, (9/6).
Baca Juga
DPR Minta PLN Jangan Ambil Keuntungan Naikkan Tarif Listrik di Tengah Pademi Corona
Ratna mengakui, bahwa sebenarnya keluhan terkait kenaikan tagihan listrik ini telah bergulir sejak bulan April.
Pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan PLN, Ratna mengaku telah menyampaikan keluhan masyarakat tersebut.
"Ini tidak boleh diabaikan, PLN harus transparan. Kalaumemang reasoningnya karena memang penggunaan daya yang meningkat selama masa WFH sampaikan secara resmi kepada masyarakat," tegas Ratna.
Ratna mengingatkan, jangan sampai ada opini negatif soal skema subsidi silang untuk memberikan keringanan bagi rumah tngga tidak mampu yang menggunakan daya listrik 450 dan 900 watt.
Baca Juga
PLN Tolak Permintaan Keringanan Pembayaran Listrik, Solo Terancam Gelap Gulita
"Selama ini belum ada jawaban yang gamblang dari PLN, ini sangat disayangkan mengingat banyaknya keluhan dan beban yang semakin menyulitkan masyarakat di masa pandemi ini," pungkas Ratna. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Beri Efek Jera, DPR Minta Menhut Ungkap 12 Perusahaan Penyebab Banjir Bandang Sumatra
Banda Aceh Masih Pemadaman Bergilir, PLN Minta Waktu Perbaikan Sampai Minggu
Dirut PLN Minta Maaf Akui Tidak Akurat Kasih Data 93% Listrik Aceh Sudah Normal
6 RUU Dicabut, ini Daftar 64 RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2026
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Setujui Prolegnas Prioritas 2026: 6 RUU Jadi Fokus Legislasi
93 Persen Jaringan Listrik di Aceh Sudah Pulih, 4 Kabupaten Berhasil Menyala
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera