DPR Bakal Cecar Dirut PLN soal Kenaikan Tarif Listrik
Salah seorang petugas PLN saat memeriksa keandalan baca kWh meter pelanggan. ANTARA/HO
MerahPutih.com - Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari memastikan pihaknya bakal meminta penjelasan dari Direktur Utama PT. PLN Zulkifli Zaini dan Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait kenaikan tagihan listrik masyarakat yang naik signifikan secara tiba-tiba.
"Saat ini kami sedang reses, tapi saat masa meminta Dirut PLN dan Menteri ESDM untuk memberikan penjelasan terkait hal ini. Utamanya, transparansi TDL yang digunakan PLN per April," kata Ratna saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, (9/6).
Baca Juga
DPR Minta PLN Jangan Ambil Keuntungan Naikkan Tarif Listrik di Tengah Pademi Corona
Ratna mengakui, bahwa sebenarnya keluhan terkait kenaikan tagihan listrik ini telah bergulir sejak bulan April.
Pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan PLN, Ratna mengaku telah menyampaikan keluhan masyarakat tersebut.
"Ini tidak boleh diabaikan, PLN harus transparan. Kalaumemang reasoningnya karena memang penggunaan daya yang meningkat selama masa WFH sampaikan secara resmi kepada masyarakat," tegas Ratna.
Ratna mengingatkan, jangan sampai ada opini negatif soal skema subsidi silang untuk memberikan keringanan bagi rumah tngga tidak mampu yang menggunakan daya listrik 450 dan 900 watt.
Baca Juga
PLN Tolak Permintaan Keringanan Pembayaran Listrik, Solo Terancam Gelap Gulita
"Selama ini belum ada jawaban yang gamblang dari PLN, ini sangat disayangkan mengingat banyaknya keluhan dan beban yang semakin menyulitkan masyarakat di masa pandemi ini," pungkas Ratna. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum