Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - PT PLN Solo menolak permintaan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terkait keringanan pembayaran listrik selama tujuh bulan kedepan atau Juni-Desember. Dengan penolakan keringanan pembayaran tersebut, PLN bisa saja mencabut aliran listrik dan Solo terancam gelap gulita.
Manajer PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Solo, Ari Prasetyo Nugroho mengatakan permohonan Pemkot Solo terkait keringanan pembayaran listrik sangat sulit dikabulkan. PLN Solo tidak punya kewenamgan memutuskan persoalan itu sehingga tagihan listrik tetep harus dibayarkan seperti biasanya.
Baca Juga
"Pemerintah pusat tidak memiliki program untuk pemerintah daerah terkait keringanan pembayaran listrik. Jadi kami tetap meminta Penkot Solo membayar listrik seperti biasanya," ujar Ari, Senin (8/6).
Menurutnya, stimulus listrik diberlakukan untuk rumah tangga sesuai aturan pemerintah pusat. Sedangkan subsidi bagi perkantoran pemerintah daerah tidak ada aturannya.
"Jadi saya minta maaf tidak bisa menyetujui permintaan Pemkot Solo tersebut," kata dia.
Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, mengatakan Pemkot Solo tidak lagi mampu membayar tagihan listrik ke PLN. Hal itu terjadi karena APBD 2020 Pemkot Solo mengalami devisit akibat banyak digunakan untuk penanganan virus corona atau COVID-19.
"Kami mengajukan penundaan pembayaran listrik untuk kantor pemerintah dan fasilitas publik di Kota Solo pada PLN," ujar Rudy sapaan akrabnya.
Baca Juga
Dua Ribu Lebih Gardu Listrik Milik PLN Masih Dimatikan Akibat Banjir
Rudy menyebut, biaya listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) di Solo mencapai Rp 5 miliar per tahun. Sementara biaya listrik untuk balai kota, rumah dinas wali kota dan wakil wali kota Rp 3,6 miliar per bulannya.
"Belum lagi gedung-gedung dinas di luar balai kota. Kami butuh uang banyak untuk membayar tagihan listrik. Semoga saja PLN tidak sampai memutus aliran listrik di Solo," pungkasnya. (Ism)
