Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - DPRD Solo meminta Pemkot Solo agar memasang stiker keluarga miskin (gakin) di rumah penerima bansos. Hal itu dilakukan setelah Wali Kota Solo Respati Ardi mendapatkan keluhan bansos salah sasaran dan membuka ruang transparansi data kemiskinan di tingkat bawah. Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo mengatakan bansos salah sasaran juga ditemukan DPRD saat reses. Bansos pusat bahkan dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Kaitannya dengan bansos ini sebagian besar programnya dari pemerintah pusat. Selama ini, evaluasi kami menunjukkan proses pendataan sering kali tidak melibatkan kepala wilayah seperti RT dan RW,” kata Budi, Jumat (19/12).
Ia mengatakan program bantuan sosial seperti BLT, PKH, hingga KIP merupakan program pusat yang proses pendataannya dilakukan petugas survei dari pusat. Namun, di lapangan kerap terjadi persoalan karena kurangnya koordinasi dengan perangkat wilayah setempat.
“Jadi itu RT dan RW sering tahunya belakangan. Tiba-tiba warganya dapat bantuan, padahal kondisi ekonominya dianggap mampu. Ini yang memicu kecemburuan sosial dan anggapan bansos tidak tepat sasaran,” kata dia.
Penyebab utama ketidaktepatan sasaran, menurutnya, ialah minimnya sinkronisasi data antara petugas survei dan aparatur wilayah. Ia mengaku menemukan penerima bantuan yang hanya berdomisili sementara dan bukan pemegang KTP atau KK setempat.
Baca juga:
“Bisa jadi yang didata itu hanya yang dijumpai petugas saat survei, tanpa dicek lebih dalam apakah dia benar-benar warga setempat dan layak menerima bantuan,” paparnya.
Budi mengungkapkan Kota Solo memiliki peraturan daerah (perda) tentang penanggulangan kemiskinan. Dalam perda tersebut, salah satu amanatnya yakni adanya penandaan bagi warga tidak mampu atau penerima bantuan. “Kalau tidak salah, perda itu mengatur soal penandaan. Nah ini mestinya bisa dijalankan lagi. Misalnya rumah penerima ditempeli stiker penerima bantuan ini dan itu. Kita ingin melihat, terutama bagi yang tidak tepat sasaran, dia mau atau tidak dipasangi,” tegasnya.
Ia menilai mekanisme tersebut sekaligus menjadi alat uji kejujuran dan budaya malu di tengah masyarakat. Penerima yang sebenarnya mampu merasa keberatan atau malu sehingga bantuan bisa dihentikan. “Kalau tidak mau dipasangi stiker, berarti ya bantuannya disetop. Itu kan pilihan. Kita ingin tahu penerima yang tidak tepat sasaran itu masih punya rasa malu atau tidak,” imbuh Budi.
DPRD, lanjutnya, sudah beberapa kali menyampaikan masukan tersebut kepada Pemkot Solo, baik kepada wali kota maupun sekda. Namun, implementasinya masih bergantung pada keseriusan pemerintah daerah.
“Kami sudah menyampaikan masukan ini beberapa kali. Tinggal sekarang pemerintah mau serius atau tidak. Apalagi sekarang informasinya angka kemiskinan turun, tapi di lapangan masih banyak suara soal bansos yang tidak tepat sasaran,” tandasnya.
Dengan adanya stiker atau plakat tersebut, DPRD berharap data penerima bansos bisa lebih terbuka dan mudah ditelusuri, baik bantuan dari pemerintah kota maupun dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Walkot Solo Respati Ardi menemukan bansos tidak tepat sasaran di Kelurahan Jebres Solo. Hal itu jadi bahan evaluasi Pemkot Solo.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Dana Bansos Rp 500 Triliun Dipakai untuk Bayar Buzzer Kampanye Buat Jokowi
