Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyinggung aliran dana hibah dari pemerintah daerah hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diterima oleh pihak pribadi di Keraton Solo saat gelar pendapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu (21/1).
Raja Kasunanan Surakarta Hadiningkrat PB XIV Purbayo buka suara terkait ramainya dana hibah Keraton Surakarta yang selama ini diberikan pusat masuk rekening pribadi.
Menurut Purboyo penyaluran dana hibah ke Keraton Solo sesuai dengan arahan pemerintah.
“Iya kita ngikut arahan pemerintah ya. Jadi itu sudah sesuai arahan pusat,” kata Purbaya, Sabtu (24/1).
Baca juga:
Traktir Makan 2 Raja Kembar Keraton Surakarta, Wapres Gibran Titip Jaga Solo
Dana hibah yang disalurkan dari pemerintah bukan atas permintaan keraton. Pihaknya tidak mempersoalkan pemerintah mau menyalurkan dana hibah atau tidak ke Keraton Solo.
"Ya memang anggaran turun kan bukan permintaan kita, arahan pemerintah. Diturunkan ya monggo, nggak ya monggo," tegas dia.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dinilai paham terkait dana hibah keraton. Penyaluran dana hibah dari pemerintah ke Keraton Solo melalui rekening Raja sudah sesuai aturan.
"Saya kira sudah (sesuai aturan). Itu kan kita ikut arahan pemerintah. Jadi sudah sesuai aturan,” kataanya.
Juru Bicara PB XIV Purboyo, KPA Singonagoro, mengatakan, dana hibah yang diterima Keraton Solo ada dua jenis, yaknin ada hibah fisik dan hibah dana atau keuangan.
"Kalau untuk hibah keuangan, kami hanya menerima dari Pemkot dan juga Pemprov Jawa Tengah. Dan itu nilainya hanya 1 sekian miliar dari Pemprov," kata Singonagoro.
Sedangkan dana hibah yang diterima Pemkot Solo dibawah Rp 200 juta. Sementara hibah fisik dari pemerintah pusat atau APBN biasanya untuk perbaikan dan revitalisasi bangunan di Keraton Solo.
“Kalau dilihat nilai uangnya itu besar tapi tidak kami terima dalam bentuk uang. Jadi mekanismenya semuanya dikerjakan oleh kementerian dan juga lembaga atau instansi terkait termasuk penunjukan kontraktornya, pemilihan kontraktornya, terus proses LPJ-nya itu semuanya ada di kementerian untuk fisik," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah).
