Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - BADAN Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Tengah mencatat sedikitnya enam daerah di Jawa Tengah terancam kesulitan bayar gaji ASN. Hal itu terjadi akibat tingginya belanja pegawai yang menggerus APBD. Akibatnya, ruang fiskal untuk pembangunan, pelayanan publik, hingga pembayaran gaji ASN semakin sempit.
Lima dari enam daerah tersebut berada Soloraya, yakni Kabupaten Wonogiri, Klaten, Sukoharjo, Sragen, dan Karanganyar. Sementara itu, satu daerah lain ada di pantura, yakni Kabupaten Rembang.
Wonogiri menjadi daerah dengan pengeluaran gaji ASN tertinggi dengan mengalokasikan 46,41 persen APBD untuk belanja pegawai, jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
Kepala BPKAD Jawa Tengah Dwianto Priyonugroho mengatakan mayoritas pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah masih mengalokasikan belanja pegawai di atas batas yang ditetapkan pemerintah. “Kalau di Jawa Tengah, belanja pegawai provinsi sekitar 26 persen. Tapi mayoritas kabupaten/kota memang masih di atas 30 persen,” ujar Dwianto, Rabu (5/7).
Baca juga:
Gaji ASN Dipangkas untuk PPPK, DPR Ingatkan jangan Sampai Turunkan Layanan Publik
Ia mengatakan tingginya belanja pegawai mempersempit ruang fiskal daerah. Akibatnya, pemerintah daerah harus menyesuaikan anggaran agar tetap bisa membayar gaji ASN dan menjalankan program pembangunan.
Ia menjelaskan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) serta bertambahnya jumlah ASN, terutama setelah pengangkatan PPPK, semakin membebani keuangan daerah. “Tingginya belanja pegawai juga mengurangi kemampuan daerah membiayai infrastruktur, pelayanan publik, dan program prioritas,” pungkasnya
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sekitar 490 pemerintah daerah mengalami tekanan fiskal setelah penyesuaian dana transfer ke daerah (TKD). Menurutnya, sebagian daerah bahkan berpotensi kekurangan anggaran untuk membayar gaji ASN dan membiayai pelayanan dasar.
“Sejak ada pemotongan TKD, kita menghitung mungkin ada daerah yang tidak bisa bertahan, atau uangnya kurang untuk membayar gaji atau aktivitas minimum,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan pemerintah kini memetakan daerah yang mengalami tekanan fiskal dan menyiapkan langkah mitigasi agar pelayanan publik serta pembayaran gaji ASN tetap berjalan.(Ismail/Jawa Tengah)
Baca juga:
Kemenkeu Rilis Detil Persentase Kenaikan Gaji ASN dan Pensiunan
