DPR akan Cecar Kapolri soal Empat Tokoh Nasional Jadi Target Pembunuhan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 30 Mei 2019
DPR akan Cecar Kapolri soal Empat Tokoh Nasional Jadi Target Pembunuhan

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait isu empat pejabat negara yang diduga menjadi target pembunuhan pada 22 Mei 2019.

"Jadi soal ini kan baru dijelaskan kepada media oleh Pak Kapolri dan juga oleh jajaran pejabat yang ada di bawah koordinasi Menkopolhukam," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/5).

Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani

Arsul menambahkan, rencananya penjelasan akan dimintakan kepada Kapolri saat rapat kerja pengawasan. Rapat kerja rencananya akan digelar setelah lebaran 2019.

BACA JUGA: Mantan Kabais: Seruan Amien Rais Pancing Kelompok HTI Beraksi di Kerusuhan 22 Mei

BACA JUGA: Pengacara Sebut Kivlan Zen Tahu Rencana Pembunuhan Empat Tokoh Nasional

"Nah, nanti pada saatnya kalau Komisi III, tapi ini mungkin setelah lebaran, rapat kerja pengawasan dengan Kapolri, baru kita dalami secara detail soal ini sehingga bisa diikuti," imbuhnya.

"Kalau sekarang pun saya kira belum banyak yang bisa disampaikan oleh Kapolri dan jajarannya. Karena prosesnya masih dalam proses penyidikan. Kalau semua disampaikan kan ketahuan gitu loh. Nanti kan siapa yang disasar berdasarkan alat bukti dan sebagainya. Penyidikan itu kan justru lebih banyak hal-hal yang dirahasiakan," paparnya.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: ANTARA
Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: ANTARA

Seperti diketahui, polisi telah mengungkap empat pejabat negara yang akan jadi target pembunuhan. Nama-nama pejabat yang masuk dalam target tersebut merupakan orang-orang yang berada dalam lingkaran pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan. (Knu)

#Tito Karnavian
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
Masyarakat Berpenghasilan Rendah bakal Dibebaskan BPHTB dan IMB
Indonesia
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Dukungan anggaran dari pemerintah pusat tidak boleh berhenti pada penyaluran dana, tetapi harus segera diwujudkan dalam langkah operasional di lapangan.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Mendagri Tito Desak Daerah Segera Gunakan Dana Rp 1,24 Triliun untuk Atasi Karhutla
Indonesia
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Tito Karnavian meminta Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran bedah rumah. BPS mencatat 821.840 rumah di Jakarta tidak layak huni pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 26 Oktober 2026
821 Ribu Rumah di Jakarta Tak Layak Huni, Tito Karnavian Singgung Anggaran DKI
Indonesia
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Tito Karnavian menjelaskan penggunaan surfaktan dan modifikasi cuaca untuk menangani karhutla di lahan gambut. Dry ice dimanfaatkan untuk bantu mengurangi asap.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 19 Oktober 2026
Mendagri Tito Karnavian Ungkap Sejumlah Langkah Tangani Karhutla, dari Surfaktan hingga Dry Ice
Indonesia
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan di tingkat daerah mengenai kriteria Orang Asli Papua dalam UU Otsus Papua.
Wisnu Cipto - Senin, 14 September 2026
Alasan Mendagri Tito Rumuskan Ulang Definisi Orang Asli Papua
Indonesia
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Langkah cepat dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik. 

Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
79 Daerah Kekurangan Anggaran Rp 14 Triliun, DPR Desak Pemerintah Pusat Tambah DAU Pemda
Indonesia
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Sebanyak 30 persen warga Papua belum memiliki hunian layak. Mendagri Tito Karnavian pun mengajak swasta untuk ikut turun tangan.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
30 Persen Warga Papua Belum Punya Hunian Layak, Mendagri Tito Ajak Swasta Turun Tangan
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Bagikan