DPR Ajak Rakyat Cermati Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga
Wakil Ketua DPR periode 2019-2024, Sufmi Dasco Ahmad. (ANTARA FOTO/Abdu Faisal)
Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak ingin RUU Ketahanan Keluarga jadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak mencermati pembahasan RUU Ketahanan Keluarga di Baleg DPR.
"Ya justru karena ada beberapa kontroversi, kita akan sama-sama cermati dalam pembahasan dan sinkronisasi di Baleg nanti," ujar Dasco di komplek parlemen, Rabu (19/2).
Baca Juga:
Waketum Gerindra ini mengatakan akan membuat inventarisasi masalah untuk membahas pasal-pasal yang dianggap publik kontroversial.
"Usulan inikan pada periode yang lalu dan baru kemudian akan disinkronisasi sekarang. Dan ini akan kita sama-sama cermati dan sama-sama membuat daftar inventarisasi masalahnya," ucapnya.
RUU Ketahanan Keluarga memicu perdebatan setelah drafnya tersebar di media sosial. Warganet menganggap RUU tersebut menerabas ruang-ruang privat warga negara.
Beberapa aturan yang disoroti adalah pengaturan peran istri, larangan aktivitas seksual bondage, display, sadism, masochism (BDSM) dan kewajiban pelaku homoseksual melapor.
Baca Juga:
Omnibus Law Bakal Diperkarakan Lantaran Tak Miliki Dasar Hukum
RUU ini diketahui diusulkan Netty Prasetiyani dan Ledia Hanifa dari Fraksi PKS, Endang Maria Astuti dari Fraksi Partai Golkar, Sodik Mudjahid dari Fraksi Partai Gerindra, serta Ali Taher dari Fraksi PAN. Draf aturan tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Eks Kapolda Ingatkan Kapolri: Benahi Adab dan Perilaku Aparat di Lapangan
DPR Ingatkan Indonesia Darurat Sampah dan Bencana, Baru 25 Persen Sampah Terkelola
DPR Sentil Kapolri: Jangan Suruh Anggota Humanis Kalau Perut Masih Lapar, Kesejahteraan Polisi Harga Mati
DPR Beri 'Lampu Hijau' Pasangan Kawin Campur Bekerja Layak di Indonesia Lewat Revisi UU Ketenagakerjaan
Wamenkeu Keponakan Prabowo Lolos Uji Kepatutan Deputi Gubernur BI di DPR
DPR RI Kejar Kodifikasi UU Pendidikan Agar Guru Honorer Tak Lagi Terpaksa Jadi Ojol
Wassidik Kurang Taji, DPR RI Cemas Penyidik di Daerah Asal Tebak Penetapan Tersangka
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya