Disdikbud: Jangan Ada Siswa Titipan dalam PPDB


Ilustrasi Siswa di kelas. (Antaranews)
MerahPutih.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Suprianus Herman menegaskan agar tidak ada siswa titipan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di masing-masing sekolah di wilayah Kalimantan Barat.
"Semua panitia PPDB harus bekerja sesuai aturan, tidak boleh ada lagi siswa titipan dan jangan ada pungutan," kata Herman, seperti dilansir Antara, Rabu (19/6).
Ia mengatakan bahwa proses penerimaan peserta didik baru sudah ada aturan dan petunjuk teknisnya, apalagi saat ini diterapkan sistem zonasi di masing-masing kabupaten/kota sesuai edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga: Kemendikbud Kantongi Sekolah yang Rawan 'Bermain' Jual Beli Kursi PPDB
Ia menyampaikan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru, Dinas Pendidikan sudah melakukan koordinasi dengan Ombudsman, Tim Saber Pungli Polda Kalbar dengan Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
"Semua ada aturannya yang harus ditaati oleh panitia PPDB di masing-masing sekolah bahkan kami juga mendapatkan arahan langsung dari pak Gubernur," katanya.
Menurut Herman, penerapan sistem zonasi dalam PPDB itu memiliki tujuan untuk meningkatkan akses masyarakat memperoleh pendidikan, menghilangkan eksklusifitas dan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
Namun, dengan sistem zonasi itu juga harus ada kehadiran pemerintah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta tenaga pendidikan.
"Harapan kita bersama dengan penerapan penerimaan siswa baru sistem zonasi dapat semakin meningkat kualitas pendidikan di Kalimantan Barat," katanya. (*)
Baca Juga: PPDB Online SMP-SMA DKI Lewat Jalur Prestasi Dibuka, Ini Jadwal dan Syaratnya
Bagikan
Berita Terkait
Pemerintah Targetkan 12 Sekolah Garuda Rampung pada 2026, 4 Siap Beroperasi

Tom Lembong Adukan Auditor BPKP ke Ombudsman, Ingin Evaluasi Hasil Audit Kerugian di Kasus Impor Gula

Terungkap! Ini Dalang di Balik Tunjangan Gila-gilaan untuk Dokter Spesialis dan Subspesialis di Daerah 3T

DPR Desak Mendes Batalkan Pemecatan Ribuan Pendamping Desa Patuhi Putusan Ombudsman

Menlu RI: Presiden Prabowo Bahas Pusat Belajar Anak Pekerja Migran dengan Malaysia

Legislator Temukan Kejanggalan di Proses SPMB, Minta Sistem Dibongkar Habis
Transparansi PPDB Mendesak! DPR Soroti Kecurigaan Masyarakat dan Minta Akses Penuh Data Pendaftar

Carut Marut SPMB 2025, Ketua DPR Minta Audit Sistem Digital dan Atasi Manipulasi Data Domisili Demi Pendidikan Adil

Ingat! Tes Calistung Bukan Syarat Masuk Sekolah Dasar
SPMB 2025: Ini Jalur Masuk dan Dokumen Wajib yang Harus Disiapkan
