Diberi Laporan Mahfud MD, Erick Thohir Waspadai Ancaman Radikalisme di BUMN

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 05 Desember 2019
Diberi Laporan Mahfud MD, Erick Thohir Waspadai Ancaman Radikalisme di BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir di sela-sela rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2019). ANTARA/Aji Cakti/aa.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menemui Menko Polhukam Mahfud MD membahas tentang ancaman paham radikalisme. Terutama bagi para aparatur BUMN yang selama ini sangat rentan.

"Saya mendapatkan laporan yang beliau dapatkan dari timnya, di mana beliau juga memberikan masukan mengenai radikalisasi yang ada di BUMN," katanya kepada wartawam di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (5/11).

Baca Juga:

Fadli Zon Minta Reuni 212 Tak Dihubungkan dengan Radikalisme

Erick menegaskan bahwa persoalan ideologi sudah jelas, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Menko Polhukam Mahfud MD memasuki mobil seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12/2019). Mahfud MD menyerahkan LHKPN setelah menjabat Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam Kabinet Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.
Menko Polhukam Mahfud MD memasuki mobil seusai menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/12/2019). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/ama.

"Tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia, dan itu sendiri kan sudah diputuskan. Bukan saat ini lo, the founding father jaman dulu," katanya.

Dalam pertemuan itu, Erick mengaku Mahfud juga menyampaikan data dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menanggulangi penyebaran paham radikalisme.

Namun, Erick enggan menceritakan lebih jauh, seraya menegaskan akan merealisasikan apa yang telah disarankan.

"Ya harus (direalisasikan), kan menko. Kalau menko yang perintah kita harus," katanya.

Baca Juga:

SKB 11 Menteri tentang Radikalisme justru Memperumit Birokrasi

Erick sendiri tidak menyebutkan masukan apa saja yang didapatkannya dari Mahfud MD terkait radikalisme di lingkup Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN.

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pada wartawan setelah acara Marketeer Award yang diselenggarakan Mark Plus di Jakarta. ANTARA/Zubi Mahrofi/pri.
Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pada wartawan setelah acara Marketeer Award yang diselenggarakan Mark Plus di Jakarta. ANTARA/Zubi Mahrofi/pri.

Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius pernah memberikan tanggapannya tentang adanya pegawai di BUMN yang terpapar radikalisme.

"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," ujar Suhardi. (Knu)

Baca Juga:

SKB Penanganan Radikalisme ASN Dinilai Penuh Kontroversi

#Radikalisme #BUMN
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Sepertinya pemerintah malah sengaja menyalahartikan waktu 2 tahun yang diberikan seperti aji mumpung.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Indonesia
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
RUPS PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) rencananya bakal digelar pada 20 September 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Indonesia
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
ni usaha di luar inti bisnis Pertamina akan dilepas atau digabungkan dengan perusahaan sejenis sesuai dengan roadmap yang dikendalikan Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Ingin Fokus Bisnis Migas, Pertamina Bakal Gabungkan Pelita Air ke Garuda Indonesia
Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Bagikan