Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan, sampai saat ini pihaknya masih menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
Menurutnya, KPU tetap bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dalam menyikapi konflik dalam Partai Demokrat.
Hal itu diungkapkan Ilham saat menerima AHY dan jajarannya yang menyerahkan surat perbuatan melawan hukum atas dilaksanakannya KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Baca Juga:
Din Syamsuddin Nilai Kelakuan Moeldoko Rebut Demokrat Tak Sesuai Pancasila
"Sampai saat ini kami masih memegang SK dari Kumham yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY. Saya kira KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga sampai saat ini belum ada SK apa pun dari Kumham yang datang ke kami," tuturnya kepada wartawan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/3).
Di kesempatan yang sama, komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan diterimanya AHY dan para pimpinan Partai Demokrat di kantor KPU semata-mata sebagai pelayanan terhadap partai peserta pemilu.
"KPU ini melayani sebagai peserta pemilu. Tagline-nya KPU itu adalah KPU melayani sesuai dengan UU Pemilu," ucapnya.
AHY dan para pengurus partai mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3) siang.
AHY dan para pengurus Demokrat dikawal ratusan kader dengan mengenakan pakaian partai.
Namun sesampainya di kantor KPU, pihak kepolisian meminta agar hanya dua mobil yang bisa masuk.
Kader lain diminta kembali ke kantor DPP Partai Demokrat , di Jalan Proklamasi Menteng.
Kedatangan AHY dan para pengurus merupakan rangkaian agenda roadshow mereka hari ini, yang sebelumnya telah mendatangi kantor Kemkumham.
AHY didampingi pengurus DPP dan pimpinan DPD dari 34 pronvinsi seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Selain itu, tokoh senior Partai Demokrat seperti Hinca Pandjaitan hingga Andi Mallarangeng turut menemani AHY melakukan audiensi dengan para komisioner KPU.
Agenda roadshow ini tidak terlepas dari dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat setelah mantan Panglima TNI Moeldoko dipilih menjadi Ketum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jumat, 5 Maret yang lalu. (Knu)
Baca Juga:
Dua Kubu Demokrat Berpotensi Bentrok, Kantor Kemenkumham Dijaga Ketat Polisi
