Di Tengah Perseteruan AHY dan Moeldoko, KPU Ungkap Ketua Umum Demokrat Sah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 08 Maret 2021
Di Tengah Perseteruan AHY dan Moeldoko, KPU Ungkap Ketua Umum Demokrat Sah

AHY (dua dari kiri) menyerahkan dokumen partai secara simbolis ke Plt Ketua KPU Ilham Saputra (dua dari kanan), di kantor KPU, Jakarta, Senin (8/3). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan, sampai saat ini pihaknya masih menganggap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Menurutnya, KPU tetap bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku dalam menyikapi konflik dalam Partai Demokrat.

Hal itu diungkapkan Ilham saat menerima AHY dan jajarannya yang menyerahkan surat perbuatan melawan hukum atas dilaksanakannya KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca Juga:

Din Syamsuddin Nilai Kelakuan Moeldoko Rebut Demokrat Tak Sesuai Pancasila

"Sampai saat ini kami masih memegang SK dari Kumham yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY. Saya kira KPU bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga sampai saat ini belum ada SK apa pun dari Kumham yang datang ke kami," tuturnya kepada wartawan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/3).

Di kesempatan yang sama, komisioner KPU Hasyim Asyari menyatakan diterimanya AHY dan para pimpinan Partai Demokrat di kantor KPU semata-mata sebagai pelayanan terhadap partai peserta pemilu.

"KPU ini melayani sebagai peserta pemilu. Tagline-nya KPU itu adalah KPU melayani sesuai dengan UU Pemilu," ucapnya.


AHY dan para pengurus partai mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3) siang.

AHY dan para pengurus Demokrat dikawal ratusan kader dengan mengenakan pakaian partai.

Namun sesampainya di kantor KPU, pihak kepolisian meminta agar hanya dua mobil yang bisa masuk.

Kader lain diminta kembali ke kantor DPP Partai Demokrat , di Jalan Proklamasi Menteng.

Kedatangan AHY dan para pengurus merupakan rangkaian agenda roadshow mereka hari ini, yang sebelumnya telah mendatangi kantor Kemkumham.

AHY didampingi pengurus DPP dan pimpinan DPD dari 34 pronvinsi seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Caplok Partai Demokrat, Moeldoko Dianggap Picu Keributan

Selain itu, tokoh senior Partai Demokrat seperti Hinca Pandjaitan hingga Andi Mallarangeng turut menemani AHY melakukan audiensi dengan para komisioner KPU.

Agenda roadshow ini tidak terlepas dari dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat setelah mantan Panglima TNI Moeldoko dipilih menjadi Ketum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Jumat, 5 Maret yang lalu. (Knu)

Baca Juga:

Dua Kubu Demokrat Berpotensi Bentrok, Kantor Kemenkumham Dijaga Ketat Polisi

#Agus Harimurti Yudhoyono #Partai Demokrat #KPU
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap bertanggung jawab atas pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh), menilai Indonesia masih sanggup membayar utangnya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 November 2025
Janji Tanggung Jawab Pembiayaan Whoosh, Presiden Prabowo: Kita Layani Rakyat, Bukan Hitung Untung Rugi
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Bagikan