Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, meminta pemerintah untuk menolak pengesahan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Menurut Din, KLB tersebut membuktikan bahwa upaya pendongkelan terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum PD yang sempat dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelaku, ternyata bukan isu apalagi rumor.
Baca Juga
Bantahan itu telah berfungsi semacam hal yang diciptakan untuk menjadi kenyataan. Dia mengatakan, sesuai informasi yang diperolehnya, pelaksanaan KLB yang tidak berizin tersebut tidak sesuai dengan AD dan ART PD.
"Dan bertentangan dengan paradigma etika politik berdasarkan Pancasila," kata Din dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (8/3).
Baginya, penting untuk dipertanyakan apakah keterlibatan Moeldoko pada KLB tersebut sudah seizin Presiden Joko Widodo sebagai atasannya atau tidak.
Sebab, jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, Din menilai Presiden dapat dianggap telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi.
Din Syamsuddin juga menyarankan agar pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang. Jika disahkan, Din menyebut citra demokrasi akan menjadi buruk di RI.
"Maka yang tepat dan terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya, maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional," tuturnya.
Moeldoko pernah menyatakan urusan Demokrat ini adalah urusannya, jangan melibatkan Presiden Jokowi. Moeldoko meminta tak ada yang menyeret Jokowi dalam isu ini.
"Poinnya yang pertama jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana, jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini," kata Moeldoko dalam jumpa pers daring, Senin (1/2). (Knu)
Baca Juga
Datangi Kantor Menkumham Yasonna, AHY Bawa Bukti KLB Moeldoko Abal-abal
