Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Rangkaian demonstrasi di Hongkong telah masuk bulan kedua sejak dimulai pada Juni 2019 lalu. Demo besar-besaran itu dipicu oleh penolakan massa terhadap RUU Ekstradisi Hongkong sehingga menimbulkan keresahan publik termasuk para Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di sana.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha meminta WNI tetap mematuhi peraturan di negara tersebut. Apabila terjadi kasus yang melibatkan WNI maka otomatis peraturan perundangan yang digunakan sesuai ketetapan adalah hukum di negara tersebut. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar WNI terus berhati-hati.
Baca Juga: Dampak Unjuk Rasa Anti Pemerintah, Otoritas Bandara Hong Kong Batalkan Semua Penerbangan
“Maka kita meminta satu warga negara wajib lapor kepada konsulat kita atau kepada kedutaan kita karena apabila nanti ada satu kasus hukum mereka bisa membantu terus yang kedua juga bisa mendalami akar permasalahan daripada masalah yang terjadi jadi mesti kita cari kalau menurut saya akar masalahnya dulu,” ujar Satya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).
Selama ini, lanjut Satya, banyak dari WNI yang tidak melaporkan tujuan kegiatan tinggal, sehingga menyulitkan Kementerian Luar Negeri memberikan upaya pelayanan kepada para WNI.
“Karyawan itu tidak memberi tahu keberadaannya. Dia juga tidak memberitahu di perusahaan mana, sehingga advokasi yang diberikan oleh Kemenlu kepada masyarakat Indonesia yang ada di sana menjadi tidak maksimal,” imbuh Satya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menyampaikan bahwa kondisi para WNI di Hongkong saat ini dalam keadaan baik usai dikonfirmasi kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hongkong.
Ia mengaku mendukung penuh imbauan yang dilakukan Kemenlu kepada para WNI untuk tidak turut partisipasi dalam akasi demonstrasi tersebut.
Baca Juga: Pejabat China ke Demonstran Hong Kong: Jangan Dikira Kami Tahan Diri Berarti Kami Lemah
“KBRI dan KJRI agar tetap memantau memonitor serta harus bisa memberikan perlindungan yang sepadan terhadap warga negara kita. Kami meminta kepada seluruh WNI di Hongkong untuk tidak partisipatif terhadap kegiatan politik di sana dan menjauhi diri dari tempat tempat rawan yang kemungkinan bisa berekskalasi menjadi titik kekerasan,” sebut politisi PDI-Perjuangan ini. (Knu)
