Demokrat Tuding Uji Materi Usia Capres-Cawapres Upaya Langgengkan Kekuasaan

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 Agustus 2023
Demokrat Tuding Uji Materi Usia Capres-Cawapres Upaya Langgengkan Kekuasaan

Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng. Foto: Istimewa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Uji materi atau judicial review tentang batas mininum usia capres dan cawapres yang dilayangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai bermuatan politis.

Sebab, syarat usia calon pemimpin nasional yakni 40 tahun adalah keweangan presiden dan DPR selaku pembuat undang-undang. Tetapi, PSI justru menggugatnya ke MK dengan harapan usia minimum capres-cawapres bisa diturunkan menjadi 35 tahun.

Baca Juga

Konsistensi dan Kenegarawanan MK Diuji Terkait Judicial Review Batas Minimum Usia Capres

Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut ada dua golongan di balik uji materi usia capres, yakni golongan ideologis dan upaya melanggengkan kekuasaan.

“Golongan pertama bersifat ideologis, yaitu upaya dari orang-orang muda, sebagian dari penyelenggara negara, untuk mendapat kesempatan bersaing sebagai calon pemimpin bangsa,” kata Andi Mallarangeng dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (4/8).

“Golongan kedua, ada hubungannya dengan upaya melanggengkan kekuasaan penguasa yang sedang berkuasa,” imbuhnya.

Andi mengatakan upaya-upaya melanggengkan kekuasaan dari pihak penguasa terus dilakukan meskipun sebelumnya sempat gagal.

Kali ini, penguasa mencoba cara lain dengan mendorong putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berusia kurang dari 40 tahun untuk maju sebagai cawapres 2024.

Baca Juga

Wakil Ketua MPR soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres: Konsistensi MK Kembali Diuji

“Setelah sebelumnya gagal untuk tiga periode jabatan Presiden, gagal memperpanjang jabatan presiden dengan menunda pemilu, gagal pula kemungkinan presiden dua periode menjadi cawapres,” tuturnya.

Andi menilai manuver politik dari golongan kedua atau penguasa adalah sebuah permasalahan. Karena mereka berupaya mengamankan kepentingan politik jangka pendek untuk melanggengkan kekuasaan.

Sedangkan upaya golongan pertama, lanjut dia, berhubungan dengan kepentingan jangka panjang kepemimpinan bangsa. Kelompok ini ingin menampilkan figur pemimpin-pemimpin muda.

“Kelihatannya golongan kedua menumpangi golongan pertama, berselancar di atas gelombang gerakan kebangkitan orang muda. Tapi ini juga sebenarnya sudah menjadi rahasia umum,” ungkapnya.

Andi mengingatkan, aturan batas minimum usia capres-cawapres merupakan kesepakatan Presiden dan Parlemen dalam bentuk undang-undang.

Sehingga, perubahan atas aturan tersebut bergantung pada kesepakatan legislatif dan eksekutif. Sebab, masing-masing negara juga membuat kesepakatannya sendiri.

“Karena itu, tempatnya untuk menggugat ketentuan batas umur bukanlah di MK, tapi di lembaga kepresidenan dan Parlemen,” ujarnya.

Lebih lanjut Andi menambahkan batasan usia calon kepala negata tidak ada hubungannya dengan konstitusi. Karena aturan itu adalah open legal policy di bawah kewenangan Presiden dan Parlemen.

“Saya khawatir MK hanya dipinjam tangannya untuk memuluskan kepentingan politik kekuasaan,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pengamat Sebut MK Tidak Berwenang Uji Materiil Usia Minimum Capres dan Cawapres

#Andi Mallarangeng #Partai Demokrat #Mahkamah Konstitusi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Kedua tokoh yang diusulkan presiden semestinya telah menyatakan kesediaan sebelum namanya disampaikan kepada MPR.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
DPR Larang Wapres Pendamping Presiden Prabowo Mengundurkan Diri
Indonesia
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
AHY menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
Berita Foto
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/12/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Polemik Syarat Pendidikan Gibran Berlanjut, Wacana Pansus di DPR Mulai Bergulir
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini masih berlanjut. Muncul wacana pansus di DPR yang mulai bergulir.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Polemik Syarat Pendidikan Gibran Berlanjut, Wacana Pansus di DPR Mulai Bergulir
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Bagikan