Demokrat Kritik Sejumlah Fraksi di DPR Yang Ngotot Bahas Omnibus Law

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 April 2020
 Demokrat Kritik Sejumlah Fraksi di DPR Yang Ngotot Bahas Omnibus Law

Ketua Fraksi Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak membahas seluruh rancangan undang-undang (RUU) selama pandemi corona (Covid-19).

Ketua Fraksi Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, memandang banyak RUU yang tidak menjadi prioritas untuk dibahas di tengah wabah corona.

Baca Juga:

Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat

Ibas, sapaan akrab Edhie, menyesalkan sikap beberapa fraksi di DPR yang belakangan ini masih terus membahas beberapa RUU, seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Haluan Ideologi Pancasila, dan RUU Minerba.

Ibas kritik fraksi DPR yang ngotot bahas RUU di tengah pandemi corona
Ibas kritik sejumlah fraksi di DPR yang ngotot bahas RUU ditengah pandemi Covid-19 (Foto: antaranews)

Padahal, berbagai elemen masyarakat telah mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan itu selama masa wabah berlangsung.

“Demokrat sekali lagi tidak apriori membahas RUU apapun; Apakah itu RUU OMNIBUSLAW CIPTAKER, RUU Haluan Ideologi Pancasila & RUU Minerba akan tetapi kita harus bijak melihat situasi,” kata Ibas dalam keteranganya, Rabu (22/4).

Anggota Komisi VI DPR RI ini menuturkan, setiap usulan dalam pembahasan RUU seharusnya sesuai dengan kebutuhan rakyat saat ini mengingat situasi sosial dan ekonomi masyarakat terancam dan semakin memburuk.

Anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan RUU diminta untuk tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat ini.

“Agar produk UU yang akan disahkan tersebut sesuai keperluan publik dan rakyat. Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini. Demikian sebagai perhatian kita bersama,” sambung dia.

Dia menambahkan, Fraksi Demokrat senantiasa mengajak pemerintah untuk bekerja sama secara serius dan lebih bijak menyelesaikan wabah Covid-19 yang kian hari kian meningkat dari angka penderita dan kasus kematian.

Ia mengatakan, fraksinya harus konsisten hadir membantu rakyat dan pemerintah di setiap tingkatan di tengah situasi genting karena pandemi global virus corona.

Ibas juga mengajak mengajak para anggota dewan bersama-sama mencurahkan pikiran, tenaga, dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona.

Baca Juga:

Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat

"Untuk itu setiap Pembahasan RUU apakah itu inisiatif dan/atau noninisiatif DPR mesti kita tunda/tolak dengan mundur dari keaanggotaan Panja sementara ini, kecuali RUU yang berkaitan dengan penanganan #PandemiCovid19. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama," kata putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Ibas memaparkan, Fraksi Demokrat berharap produk undang-undang yang akan disahkan sesuai keperluan publik dan rakyat. Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini.(Knu)

Baca Juga:

Anies Perpanjang PSBB di Jakarta Selama 28 Hari

#Edhie Baskoro Yudhoyono #Partai Demokrat #Omnibus Law #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Indonesia
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Jokowi sebut Whoosh jadi investasi sosial. Demokrat mempertanyakan siapa yang akan menalangi kerugiannya.
Soffi Amira - Sabtu, 01 November 2025
Jokowi Sebut Whoosh Investasi Sosial, Demokrat: Siapa yang Talangi Kerugiannya?
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
Demokrat ‘Pelototi’ Paket Stimulus Kuartal IV 2025: Ingin Tepat Sasaran dan Berkelanjutan
Indonesia
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Narasi yang beredar menyebut seolah-olah hubungan antara pendiri Partai Demokrat dan Kapolri tidak akrab.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
Ramai Video SBY Tak Salami Kapolri saat Peringatan HUT ke-80 TNI, Demokrat Tegaskan Hubungan Baik-Baik Saja
Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Bagikan