Demokrat Kritik Sejumlah Fraksi di DPR Yang Ngotot Bahas Omnibus Law

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 April 2020
 Demokrat Kritik Sejumlah Fraksi di DPR Yang Ngotot Bahas Omnibus Law

Ketua Fraksi Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak membahas seluruh rancangan undang-undang (RUU) selama pandemi corona (Covid-19).

Ketua Fraksi Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono, memandang banyak RUU yang tidak menjadi prioritas untuk dibahas di tengah wabah corona.

Baca Juga:

Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat

Ibas, sapaan akrab Edhie, menyesalkan sikap beberapa fraksi di DPR yang belakangan ini masih terus membahas beberapa RUU, seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Haluan Ideologi Pancasila, dan RUU Minerba.

Ibas kritik fraksi DPR yang ngotot bahas RUU di tengah pandemi corona
Ibas kritik sejumlah fraksi di DPR yang ngotot bahas RUU ditengah pandemi Covid-19 (Foto: antaranews)

Padahal, berbagai elemen masyarakat telah mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan itu selama masa wabah berlangsung.

“Demokrat sekali lagi tidak apriori membahas RUU apapun; Apakah itu RUU OMNIBUSLAW CIPTAKER, RUU Haluan Ideologi Pancasila & RUU Minerba akan tetapi kita harus bijak melihat situasi,” kata Ibas dalam keteranganya, Rabu (22/4).

Anggota Komisi VI DPR RI ini menuturkan, setiap usulan dalam pembahasan RUU seharusnya sesuai dengan kebutuhan rakyat saat ini mengingat situasi sosial dan ekonomi masyarakat terancam dan semakin memburuk.

Anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan RUU diminta untuk tetap memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat ini.

“Agar produk UU yang akan disahkan tersebut sesuai keperluan publik dan rakyat. Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini. Demikian sebagai perhatian kita bersama,” sambung dia.

Dia menambahkan, Fraksi Demokrat senantiasa mengajak pemerintah untuk bekerja sama secara serius dan lebih bijak menyelesaikan wabah Covid-19 yang kian hari kian meningkat dari angka penderita dan kasus kematian.

Ia mengatakan, fraksinya harus konsisten hadir membantu rakyat dan pemerintah di setiap tingkatan di tengah situasi genting karena pandemi global virus corona.

Ibas juga mengajak mengajak para anggota dewan bersama-sama mencurahkan pikiran, tenaga, dan perhatian untuk mengurangi dampak virus corona.

Baca Juga:

Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat

"Untuk itu setiap Pembahasan RUU apakah itu inisiatif dan/atau noninisiatif DPR mesti kita tunda/tolak dengan mundur dari keaanggotaan Panja sementara ini, kecuali RUU yang berkaitan dengan penanganan #PandemiCovid19. Demikian untuk menjadi perhatian kita bersama," kata putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Ibas memaparkan, Fraksi Demokrat berharap produk undang-undang yang akan disahkan sesuai keperluan publik dan rakyat. Bisa saja usulan-usulan tersebut belum diperlukan saat ini.(Knu)

Baca Juga:

Anies Perpanjang PSBB di Jakarta Selama 28 Hari

#Edhie Baskoro Yudhoyono #Partai Demokrat #Omnibus Law #Virus Corona
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Tiga PP Turunan UU Cipta Kerja Didesak Dicabut, Termasuk Pesangon 0,5 Kali Ketentuan
Meminta agar RUU Ketenagakerjaan menghapus istilah outsourcing atau alih daya. Kalaupun tidak, menurut dia, sistem outsourcing itu perlu dibatasi sesuai arahan Mahkamah Konstitusi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Tiga PP Turunan UU Cipta Kerja Didesak Dicabut, Termasuk Pesangon 0,5 Kali Ketentuan
Indonesia
Buruk Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tidak Adopsi Cara UU Cipta Kerja
Partisipasi publik dalam pembahasan RUU itu sangat diperlukan karena kini banyak definisi atau jenis pekerja yang baru, seperti pekerja digital platform, pekerja medis, pekerja kampus hingga pekerja dosen
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Buruk Desak Pembahasan RUU Ketenagakerjaan Tidak Adopsi Cara UU Cipta Kerja
Indonesia
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan kepada pengurus di tingkat atas tidak pernah diwujudkan dalam bentuk dukungan nyata.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Merasa Tidak Diperhatikan AHY, Ketua DPC Demokrat Solo Mundur
Indonesia
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Tak ada hasutan, AHY hanya menjelaskan peran partai politik dalam sistem demokrasi.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Demokrat Balik Serang Deddy Sitorus: Terusik karena AHY Benar
Indonesia
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Partai Demokrat ikut mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 22 Juni 2026
Demokrat Pertanyakan Posisi Politik PDIP agar Tidak Abu-abu, Ganjar Pranowo Beri Jawaban
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan