Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 April 2020
 Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat

Pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad (Foto: alazhar.ac id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pakar Hukum Suparji Ahmad menilai, kasus mundurnya Belva Devara sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus jadi momentum bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menunjuk pejabat.

Apalagi, proyek Ruangguru yang digagas Belva menimbulkan polemik karena menyerap anggaran yang besar.

Baca Juga:

ICW Minta Kemsesneg Buka Informasi Soal Pengangkatan Stafsus Presiden

Ia mengatakan langkah Belva harus diapresiasi, meskipun tudingan publik terkait proyek triliuan itu belum tentu benar.

CEO Ruangguru Belva Devara bersama Presiden Jokowi
Belva Devara bersama Presiden Jokowi (Foto: antaranews)

"Yang lebih utama adalah bagaimana rekruitmen pejabat dilakukan secara selektif sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Supaya tidak menimbulkan polemik, proyek tersebut harus dilakukan secara transparan," kata Suparji kepada wartawan, Rabu (22/4).

Untuk mencegah dugaan konflik kepentingan, Suparji mewanti-wanti agar Presiden Joko Widodo agar lebih berhati-hati dalam merekrut pejabat.

Di tengah pandemi corona, Suparji meminta pejabat agar lebih sensitif, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

"Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semuanya, khususnya pejabat untuk tidal membawa ruang privat ke ruang publik," jelas Suparji.

"Ketika menjadi pejabat publik harus sudah selesai dengan masalah privatnya," pungkas Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Belva sebelumnya menjelaskan soal alasan pengunduran dirinya sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Ia mengaku tidak ingin berpolemik soal Ruang Guru, yang terlibat dalam program Kartu Prakerja.

Baca Juga:

Belva Devara Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Stafsus Jokowi

Namun Devara berkeyakinan tidak ada masalah dengan keterlibatan Ruang Guru, yang dia pimpin, dalam program Kartu Prakerja. Menurutnya, kebijakan itu sudah sesuai dengan aturan.

"Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja,"tandasnya.(Knu)

Baca Juga:

Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI

#Staf Khusus #Milenial #Presiden Jokowi #Pengamat Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Fun
Berburu Takjil Jadi Tradisi Favorit Gen Z dan Milenial saat Ramadan, Survei Populix Ungkap Faktanya
Survei Populix mengungkap berburu takjil menjadi aktivitas ngabuburit paling populer bagi Gen Z dan milenial. 41 persen menganggap tradisi ini tak tergantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 05 Maret 2026
Berburu Takjil Jadi Tradisi Favorit Gen Z dan Milenial saat Ramadan, Survei Populix Ungkap Faktanya
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Wacana penempatan Polri di bawah Kementerian menjadi perdebatan. Pengamat menilai, hal itu bisa menimbulkan ruang politisasi hukum.
Soffi Amira - Rabu, 28 Januari 2026
Pengamat Nilai Polri di Bawah Kementerian Bisa Buka Ruang Politisasi Hukum
Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Bagikan