Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 April 2020
 Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat

Pakar hukum dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad (Foto: alazhar.ac id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pakar Hukum Suparji Ahmad menilai, kasus mundurnya Belva Devara sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus jadi momentum bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menunjuk pejabat.

Apalagi, proyek Ruangguru yang digagas Belva menimbulkan polemik karena menyerap anggaran yang besar.

Baca Juga:

ICW Minta Kemsesneg Buka Informasi Soal Pengangkatan Stafsus Presiden

Ia mengatakan langkah Belva harus diapresiasi, meskipun tudingan publik terkait proyek triliuan itu belum tentu benar.

CEO Ruangguru Belva Devara bersama Presiden Jokowi
Belva Devara bersama Presiden Jokowi (Foto: antaranews)

"Yang lebih utama adalah bagaimana rekruitmen pejabat dilakukan secara selektif sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Supaya tidak menimbulkan polemik, proyek tersebut harus dilakukan secara transparan," kata Suparji kepada wartawan, Rabu (22/4).

Untuk mencegah dugaan konflik kepentingan, Suparji mewanti-wanti agar Presiden Joko Widodo agar lebih berhati-hati dalam merekrut pejabat.

Di tengah pandemi corona, Suparji meminta pejabat agar lebih sensitif, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

"Dengan peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semuanya, khususnya pejabat untuk tidal membawa ruang privat ke ruang publik," jelas Suparji.

"Ketika menjadi pejabat publik harus sudah selesai dengan masalah privatnya," pungkas Guru Besar Universitas Al Azhar Indonesia ini.

Belva sebelumnya menjelaskan soal alasan pengunduran dirinya sebagai Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Ia mengaku tidak ingin berpolemik soal Ruang Guru, yang terlibat dalam program Kartu Prakerja.

Baca Juga:

Belva Devara Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Stafsus Jokowi

Namun Devara berkeyakinan tidak ada masalah dengan keterlibatan Ruang Guru, yang dia pimpin, dalam program Kartu Prakerja. Menurutnya, kebijakan itu sudah sesuai dengan aturan.

"Seperti yang telah dijelaskan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja (PMO), proses verifikasi semua mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku, dan tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan. Pemilihan pun dilakukan langsung oleh peserta pemegang Kartu Prakerja,"tandasnya.(Knu)

Baca Juga:

Mundur Dari Stafsus Jokowi, Belva Devara Dipuji Politisi PSI

#Staf Khusus #Milenial #Presiden Jokowi #Pengamat Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Raline Shah Tinggalkan Jabatan Stafsus Menkomdigi, Komitmen Profesional Jadi Pertimbangan
Raline Shah resmi mengakhiri jabatan Stafsus Menkomdigi pada 13 Oktober 2026. Simak alasan keputusan dan kontribusinya selama bertugas di Komdigi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Oktober 2026
Raline Shah Tinggalkan Jabatan Stafsus Menkomdigi, Komitmen Profesional Jadi Pertimbangan
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Bagikan