Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 April 2020
 Jokowi Larang Mudik, Wali Kota Solo: Sudah Terlambat

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo membagikan masker pada pedagang Pasar Legi Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/4). (MP/Ismail)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengkritik kebijakan Presiden Jokowi yang dinilai terlambat dalam mengeluarkan kebijakan larangan pemudik di tengah pandemi Corona atau COVID-19. Kebijakan tersebut seharusnya ditetapkan pada awal bulan Maret lalu, saat kasus Covid-19 pertama muncul di Indonesia.

"Larangan mudik oleh Presiden Joko Widodo sudah terlambat. Sebab saat ini sudah terlanjur banyak perantau Jabodetabek yang sudah mudik, termasuk warga Solo," ujar Rudy, Rabu (22/4).

Baca Juga:

Pemerintah Larang Mudik, BPIP: Ini Untuk Selamatkan Orang yang Kita Cintai

Rudy mengatakan larangan mudik bagi masyarakat umum diumumkan setelah larangan mudik diberlakukan bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri dianggap kurang tepat. Ia menilai kalau ASN, TNI, dan Polri tidak mudik adalah hal yang wajib karena mereka abdi negara.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo nilai larangan mudik dari Presiden Jokowi sudah terlambat
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo. (MP/Ismail)

"Jelas sekali ini rerlambat. Sudah pada mudik semua kok. Harusnya larangan mudik dilakukan sebelum wabah COVID-19 menyebar luas," kata dia.

Mantan tandem Jokowi saaat menjadi Wali Kota Solo ini mengaku telah menyiapkan rumah karantina untuk pemudik yang nekat pulang ke Solo di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan, seorang pejabat negara jika mudik ke Solo harus masuk rumah karantina di Grha Wisata Niaga.

"Tidak ada alasan lagi. Nekat mudik siapa pun orangnya tetap karantina kalau dari Jakarta. Jika tidak mau silahkan kembali ke daerah perantauan," kata dia.

Disinggung jika pemudik adalah pejabat VIP, yakni sekelas gubernur dan menteri, Rudy pun meminta mereka tak pulang ke Solo. Termasuk pula VVIP atau setingkat presiden dan wakil presiden, Rudy meminta agar tidak mudik dulu.

"Semua harus patuh pada presiden. Biar pun itu pejabat VVIP juga tidak boleh mudik," katanya.

Baca Juga:

Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung

Rudy menambahkan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik yang nekat, ia meminta agar pemerintah melarang transportasi umum. Selain itu, dia meminta masyarakat melaporkan ketika ada pemudik yang nekat pulang kampung secara diam-diam.

"Silahkan laporkan kalau ada yang ketahuan mudik, kita jemput paksa untuk karantian selama 14 hari," pungkasnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Luhut Sebut Larangan Mudik Mulai Berlaku 24 April 2020

#Mudik #Mudik Lebaran #Wali Kota Solo #FX Hadi Rudyatmo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Solo Usulkan Andika Perkasa dan FX Rudy Jadi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah
Diketahui DPD PDIP Jateng sedang melakukan penjaringan untuk menunjuk Ketua DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng).
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
PDIP Solo Usulkan Andika Perkasa dan FX Rudy Jadi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah
Indonesia
Imbas Demo Ricuh di Solo, Pemkot Batasi Semua Gelaran Event hingga 22.00 WIB
Pemkot Solo membatasi waktu gelaran event, yakni sampai 22.00 WIB saja. Sebab, banyak warganya yang menggantungkan hidup dari event tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
Imbas Demo Ricuh di Solo, Pemkot Batasi Semua Gelaran Event hingga 22.00 WIB
Indonesia
Pegiat Seni hingga EO Minta SE Walkot agar Tak Terkena Royalti, Respati: Tidak Perlu, Sudah Aman
Wali Kota Solo, Respati Ardi buka suara terkait sejumlah pegiat seni, musisi, pengusaha hotel Hingga EO mengadu ke DPRD mengusulkan adanya Surat Edaran (SE) walkot Solo pada pihak terkait agar pengecualian tidak terkena royalti.
Frengky Aruan - Sabtu, 23 Agustus 2025
Pegiat Seni hingga EO Minta SE Walkot agar Tak Terkena Royalti, Respati: Tidak Perlu, Sudah Aman
Indonesia
Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Rudy Ngaku Dihubungi Hasto Sampaikan Pesan Megawati
Ia menegaskan penugasan tersebut ditetapkan pada 15 Agustus dan ditandatangani Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 22 Agustus 2025
Ditunjuk Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng, Rudy Ngaku Dihubungi Hasto Sampaikan Pesan Megawati
Indonesia
Megawati Tunjuk FX Rudy Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng Gantikan Bambang Pacul
Ia mengaku hingga kini belum menerima surat keputusan (SK) resmi dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Agustus 2025
Megawati Tunjuk FX Rudy Jadi Plt Ketua DPD PDIP Jateng Gantikan Bambang Pacul
Indonesia
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Rudy Pastikan Hubungan Beliau dengan Prabowo Baik-Baik Saja
Megawati Soekarnoputri juga tidak hadir dalam sidang tahunan MPR/DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Megawati Tak Hadiri Upacara HUT ke-80 RI di Istana Negara, Rudy Pastikan Hubungan Beliau dengan Prabowo Baik-Baik Saja
Indonesia
3 Eks Fraksi PDIP Pindah Ke PSI, FX Rudy Cap Mereka Cuma Pemburu Kekuasaan
FX Rudy menegaskan Ginda Ferachtriawan dulu juga bukan siapa-siapa
Wisnu Cipto - Selasa, 12 Agustus 2025
3 Eks Fraksi PDIP Pindah Ke PSI, FX Rudy Cap Mereka Cuma Pemburu Kekuasaan
Indonesia
Ramai Fenomena Bendera One Piece, Wali Kota Solo: Asalkan Utamakan Bendera Merah Putih
Fenomena bendera One Piece menarik perhatian banyak orang. Wali Kota Solo, Respati Ardi mengatakan, dirinya tidak masalah dengan pemasangan bendera One Piece.
Soffi Amira - Selasa, 05 Agustus 2025
Ramai Fenomena Bendera One Piece, Wali Kota Solo: Asalkan Utamakan Bendera Merah Putih
Indonesia
Megawati Perintahkan Kader Dukung Prabowo, Rudy Tegaskan Berpihak kepada Rakyat Tetap Kritis
PDIP tidak akan mengambil peran sebagai oposisi murni maupun koalisi tanpa syarat.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
Megawati Perintahkan Kader Dukung Prabowo, Rudy Tegaskan Berpihak kepada Rakyat Tetap Kritis
Indonesia
MK Putuskan Pilpres dan Pilkada Dipisah Jeda 2 Tahun, Begini Respon Walkot Solo
MK memutuskan memisah antara pemilihan umum (Pemilu) nasional dan daerah mulai 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
MK Putuskan Pilpres dan Pilkada Dipisah Jeda 2 Tahun, Begini Respon Walkot Solo
Bagikan