Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai kebijakan pelarangan mudik yang baru diputus Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung terlambat.

Menurut Ujang, keterlambatan ini tak lepas dari tak konsisten dan sinkronnya antar lembaga pemerintahan.

Baca Juga:

Jokowi Melarang Warga Mudik, Demokrat: Sangat Terlambat

"Pemerintah selalu berubah-ubah kebijakannya. Menterinya bilang apa. Presidennya bilang apa," jelas Ujang kepada merahputih.com di Jakarta, Selasa (21/4).

Ujang melihat, kebijakan tersebut dikeluarkan lambat. Karena masyarakat sudah terlanjur banyak yang pulang.

"Masyarakat sudah banyak yang mudik. Karena dalam kondisi Corona seperti saat ini, hidup di Jabodetabek tidak terlalu menguntungkan," imbuh Ujang.

Sebab, jika memilih bertahan di ibu kota, mereka tak akan bisa menyambung hidup.

"Daripada mereka susah nyari makan di kota lebih baik mereka lebih awal pulang kampung," sebut Ujang.

Ujang juga menyebut, ada dampak buruk dari pelarangan mudik kali ini. Yakni terhadap para pekerja dan pemilik usaha yang mengandalkan jasa transportasi.

Seperti pengusaha rumah makan, supir, dan kenek bus dan transportasi lainnya akan terdampak.

"Karena mereka tidak dapat usaha. Tidak narik. Artinya tak dapat pemasukan. Jika tak dapat pemasukan, mereka dikhawatirkan tak bisa makan. Belum lagi dengan keluarganya," terang founder Indonesia Political Review ini.

Ujang mendesak mereka mestinya harus dapat bantuan pemerintah.

"Solusinya, pemerintah harus siapkan anggaran dan memberikan kompensasi. Baik pada supir dan kenek. Begitu juga pada masyarakat yang tak boleh mudik. Karena mereka juga sedang hidup dalam kesusahan," tutup Ujang.

Baca Juga:

Jumlah Orang Dalam Pengawasan di Indonesia Nyaris Tembus 200 Ribu

Sebelumnya keputusan larangan mudik ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Selasa (21/4).

Jokowi beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik.

Padahal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.(Knu)

Baca Juga:

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan PT SIM Terhadap Pemprov NTT