Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 21 April 2020
 Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung

Pengamat Politik Ujang Komarudin sebut kebijakan larangan mudik bikin masyarakat bingung (Foto: Dok Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai kebijakan pelarangan mudik yang baru diputus Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung terlambat.

Menurut Ujang, keterlambatan ini tak lepas dari tak konsisten dan sinkronnya antar lembaga pemerintahan.

Baca Juga:

Jokowi Melarang Warga Mudik, Demokrat: Sangat Terlambat

"Pemerintah selalu berubah-ubah kebijakannya. Menterinya bilang apa. Presidennya bilang apa," jelas Ujang kepada merahputih.com di Jakarta, Selasa (21/4).

Presiden Jokowi mengumumkan masyarakat untuk tidak mudik lebaran 2020
Presiden Jokowi saat memimpin ratas terkait penanganan Covid-19 di Tanah Air (Foto: antaranews)

Ujang melihat, kebijakan tersebut dikeluarkan lambat. Karena masyarakat sudah terlanjur banyak yang pulang.

"Masyarakat sudah banyak yang mudik. Karena dalam kondisi Corona seperti saat ini, hidup di Jabodetabek tidak terlalu menguntungkan," imbuh Ujang.

Sebab, jika memilih bertahan di ibu kota, mereka tak akan bisa menyambung hidup.

"Daripada mereka susah nyari makan di kota lebih baik mereka lebih awal pulang kampung," sebut Ujang.

Ujang juga menyebut, ada dampak buruk dari pelarangan mudik kali ini. Yakni terhadap para pekerja dan pemilik usaha yang mengandalkan jasa transportasi.

Seperti pengusaha rumah makan, supir, dan kenek bus dan transportasi lainnya akan terdampak.

"Karena mereka tidak dapat usaha. Tidak narik. Artinya tak dapat pemasukan. Jika tak dapat pemasukan, mereka dikhawatirkan tak bisa makan. Belum lagi dengan keluarganya," terang founder Indonesia Political Review ini.

Ujang mendesak mereka mestinya harus dapat bantuan pemerintah.

"Solusinya, pemerintah harus siapkan anggaran dan memberikan kompensasi. Baik pada supir dan kenek. Begitu juga pada masyarakat yang tak boleh mudik. Karena mereka juga sedang hidup dalam kesusahan," tutup Ujang.

Baca Juga:

Jumlah Orang Dalam Pengawasan di Indonesia Nyaris Tembus 200 Ribu

Sebelumnya keputusan larangan mudik ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video, Selasa (21/4).

Jokowi beralasan masih banyak masyarakat perantauan yang bersikeras untuk mudik.

Padahal ini dikhawatirkan akan menjadi medium penularan Covid-19 di desa-desa sebab para perantau dianggap merupakan orang yang tinggal di episentrum virus corona di Indonesia.(Knu)

Baca Juga:

Ombudsman Tindaklanjuti Laporan PT SIM Terhadap Pemprov NTT

#Pengamat Politik #Mudik Lebaran #Mudik #Virus Corona
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Jelang Libur Panjang Iduladha 2026, Kemenhub Fokus Pengawasan Keselamatan Bus AKAP
Kemenhub memperketat ramp check bus AKAP di 115 Terminal Tipe A menjelang libur Iduladha 2026. Penumpang diminta cek kelaikan armada lewat aplikasi Mitra Darat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Jelang Libur Panjang Iduladha 2026, Kemenhub Fokus Pengawasan Keselamatan Bus AKAP
Berita
Bantu Pemudik Pulang Kampung, Diton Sukses Gelar Mudik Gratis 2026
Program Mudik Bareng Diton 2026 sukses memberangkatkan pemudik gratis dari Cikarang ke Surabaya dan Yogyakarta. Kuota meningkat karena antusiasme tinggi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
Bantu Pemudik Pulang Kampung, Diton Sukses Gelar Mudik Gratis 2026
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
KAI Ungkap Dampak Positif Mudik Lebaran 2026, Emisi Lebih Rendah dari Kendaraan Pribadi
KAI ungkap perjalanan kereta api selama Lebaran 2026 lebih ramah lingkungan. Emisi karbon jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan pribadi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
KAI Ungkap Dampak Positif Mudik Lebaran 2026, Emisi Lebih Rendah dari Kendaraan Pribadi
Indonesia
Korlantas Maksimalkan Teknologi Digital, Operasi Ketupat 2026 Lebih Terkendali
Korlantas Polri optimalkan Operasi Ketupat 2026 dengan teknologi real-time dan pendekatan humanis.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
Korlantas Maksimalkan Teknologi Digital, Operasi Ketupat 2026 Lebih Terkendali
Indonesia
Antrean Kendaraan Arus Balik Mengular di Pelabuhan Ketapang, ASDP Kerahkan 34 Unit Kapal
22 kapal di antaranya menerapkan pola tiba bongkar berangkat (TBB) di Dermaga III, Dermaga MB 4, LCM dan Dermaga Bulusan, serta didukung empat kapal perbantuan
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Antrean Kendaraan Arus Balik Mengular di Pelabuhan Ketapang,  ASDP Kerahkan 34 Unit Kapal
Indonesia
Klaim Indikator Keberhasilan Operasi Ketupat 2026
Pembentukan TGPF juga menjadi momentum penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Klaim Indikator Keberhasilan Operasi Ketupat 2026
Indonesia
Bus Masih Jadi Favorit Buat Mudik, Terminal Kampung Rambutan Alami Peningkatan 60 Persen Pemudik
Sejumlah bus penumpang dari berbagai daerah baik dari Pulau Jawa maupun Sumatera terus berdatangan, pada Minggu (30/3)
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Bus Masih Jadi Favorit Buat Mudik, Terminal Kampung Rambutan Alami Peningkatan 60 Persen Pemudik
Indonesia
KPK Temukan Dugaan Mobil Dinas Dipakai Mudik, DPR Desak Penindakan
DPR RI menyoroti dugaan mobil dinas dipakai untuk mudik. KPK minta evaluasi, DPR dorong sanksi tegas bagi pelanggaran aturan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 29 Maret 2026
KPK Temukan Dugaan Mobil Dinas Dipakai Mudik, DPR Desak Penindakan
Indonesia
Tingkat Okupansi KA Jarak Jauh Saat Arus Mudik dan Balik Capai 120,3 Persen
Tingkat okupansi yang melampaui 100 persen merupakan karakteristik operasional perjalanan kereta api jarak jauh.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 28 Maret 2026
Tingkat Okupansi KA Jarak Jauh Saat Arus Mudik dan Balik Capai 120,3 Persen
Bagikan